Mengurai Simpul: Tantangan Merajut Politik Berbasis Nilai dan Integritas di Era Modern
Di tengah gelombang ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik yang semakin menguat di berbagai belahan dunia, seruan untuk kembali kepada politik yang berbasis nilai dan integritas menggema semakin nyaring. Politik yang idealnya menjadi wadah pengabdian, pembangunan, dan pencapaian kebaikan bersama, seringkali terjerembab dalam pusaran pragmatisme, kepentingan pribadi, dan transaksi kekuasaan. Membangun dan mempertahankan politik yang teguh pada prinsip-prinsip luhur seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas bukanlah tugas mudah. Ia adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, bak mengurai simpul benang kusut yang telah lama terbelit.
Apa Itu Politik Berbasis Nilai dan Integritas?
Sebelum menyelami tantangannya, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan politik berbasis nilai dan integritas. Ini adalah sistem politik di mana keputusan dan tindakan para pemangku kepentingan – mulai dari politisi, partai, hingga birokrat – didasari oleh seperangkat nilai-nilai etika universal (seperti kebenaran, keadilan, kesetaraan, kemanusiaan) dan didorong oleh integritas pribadi. Integritas di sini berarti konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran dalam segala situasi, serta komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah antitesis dari politik transaksional, oportunistik, dan koruptif.
Tantangan-Tantangan Utama:
Merajut politik yang berakar pada nilai dan integritas menghadapi berbagai rintangan kompleks, antara lain:
1. Daya Tarik Kekuasaan dan Godaan Korup:
Kekuasaan seringkali diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah alat untuk melakukan perubahan positif dan melayani masyarakat. Di sisi lain, ia memiliki daya tarik yang kuat untuk disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Godaan korupsi, baik dalam bentuk suap, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang, menjadi musuh bebuyutan integritas. Sistem yang lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum hanya akan memperparah situasi, menciptakan lingkaran setan di mana korupsi merajalela dan integritas menjadi barang langka.
2. Politik Identitas dan Populisme Jangka Pendek:
Di era modern, politik seringkali terjebak dalam perangkap identitas yang memecah belah dan janji-janji populistik yang instan. Politik berbasis nilai menuntut visi jangka panjang, keberanian untuk membuat keputusan sulit yang mungkin tidak populer namun demi kebaikan bersama. Sebaliknya, populisme cenderung mengedepankan retorika emosional, menyederhanakan masalah kompleks, dan menawarkan solusi instan yang seringkali tidak realistis. Ini mengikis ruang bagi debat substantif dan kompromi yang konstruktif, serta mendorong politisi untuk memprioritaskan popularitas sesaat daripada prinsip-prinsip yang kokoh.
3. Erosi Kepercayaan Publik dan Sinisme Massal:
Kegagalan berulang para pemimpin dalam menunjukkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur telah menyebabkan erosi kepercayaan publik yang masif. Masyarakat menjadi sinis terhadap politik dan politisi, menganggapnya sebagai arena kepentingan dan kepalsuan. Ketika kepercayaan hilang, partisipasi publik menurun, dan masyarakat enggan mendukung inisiatif positif, bahkan yang sesungguhnya bermanfaat. Kondisi ini mempersulit upaya membangun fondasi politik yang sehat dan akuntabel.
4. Lemahnya Institusi dan Supremasi Hukum:
Politik berbasis nilai tidak dapat berdiri kokoh tanpa institusi yang kuat dan penegakan hukum yang imparsial. Jika lembaga-lembaga seperti peradilan, lembaga anti-korupsi, dan badan pengawas tidak independen, rentan intervensi politik, atau justru ikut terjerat dalam praktik korup, maka nilai-nilai dan integritas akan sulit ditegakkan. Supremasi hukum yang tebang pilih atau tumpul ke atas akan menjadi tembok penghalang bagi terciptanya iklim politik yang bersih.
5. Dinamika Internal Partai Politik:
Partai politik seharusnya menjadi pilar demokrasi dan mesin pencetak pemimpin berintegritas. Namun, seringkali partai terjebak dalam oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite. Proses rekrutmen dan kaderisasi yang tidak transparan, dominasi politik uang, serta budaya loyalitas buta seringkali mengalahkan pertimbangan integritas dan kompetensi. Akibatnya, calon-calon pemimpin yang berintegritas sulit menembus dan bertahan dalam sistem yang korup.
6. Peran Media dan Arus Informasi Digital:
Di era digital, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Namun, tantangannya adalah penyebaran disinformasi, berita palsu, dan narasi yang bias yang dapat memperkeruh suasana politik. Media yang lebih mengedepankan sensasi daripada substansi, atau yang terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu, dapat merusak upaya membangun politik berbasis nilai dengan menyesatkan publik dan menciptakan polarisasi.
7. Kurangnya Pendidikan Politik dan Partisipasi Kritis Publik:
Masyarakat yang tidak memiliki literasi politik yang memadai cenderung mudah terprovokasi, terjebak janji-janji kosong, atau apatis terhadap proses politik. Politik berbasis nilai membutuhkan partisipasi publik yang aktif dan kritis, yang mampu membedakan retorika dengan substansi, serta menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Tanpa pemilih yang cerdas dan berdaya, politisi cenderung tidak merasa tertekan untuk berintegritas.
Jalan ke Depan: Sebuah Komitmen Kolektif
Meskipun tantangannya berat, membangun politik berbasis nilai dan integritas bukanlah kemustahilan. Ia membutuhkan komitmen kolektif dari berbagai pihak:
- Pemimpin Politik: Harus menjadi teladan, berani menolak korupsi, dan mengutamakan kepentingan publik.
- Partai Politik: Perlu melakukan reformasi internal, membangun sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi.
- Institusi Penegak Hukum: Harus independen dan tegas dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
- Masyarakat Sipil: Berperan aktif sebagai pengawas, pendidik, dan pendorong perubahan.
- Media: Menjunjung tinggi etika jurnalistik, menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
- Publik: Meningkatkan literasi politik, berpartisipasi aktif, dan menuntut integritas dari para wakilnya.
Mengurai simpul-simpul yang membelenggu politik dari nilai dan integritas adalah sebuah maraton, bukan sprint. Ia membutuhkan kesabaran, kegigihan, dan keyakinan bahwa masa depan politik yang lebih baik, yang benar-benar melayani rakyat, adalah tujuan yang patut diperjuangkan. Dengan upaya bersama dan komitmen yang tak tergoyahkan, harapan untuk merajut kembali politik yang bermartabat dan terpercaya dapat menjadi kenyataan.