Refleksi Politik Pascareformasi: Apa yang Telah Berubah dan Belum

Reformasi Indonesia: Antara Fajar Demokrasi dan Senja Oligarki – Sebuah Refleksi Mendalam

Pada Mei 1998, Indonesia berada di persimpangan jalan sejarah. Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun membuka gerbang menuju era baru yang dijanjikan sebagai "Reformasi". Euforia akan kebebasan dan demokrasi membuncah, mengukir harapan besar akan tatanan politik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Lebih dari dua dekade berlalu, kita kini berada di titik yang tepat untuk merefleksikan: apa saja yang telah berubah secara fundamental dalam lanskap politik Indonesia, dan apa pula yang masih menjadi bayang-bayang masa lalu atau bahkan berevolusi menjadi tantangan baru?

I. Gelombang Transformasi: Apa yang Telah Berubah?

Reformasi telah membawa perubahan struktural dan kultural yang masif, mengubah wajah politik Indonesia secara drastis:

1. Demokrasi Elektoral yang Mengakar:

   • Pemilu Langsung: Dari sistem perwakilan yang terkontrol, Indonesia beralih ke pemilihan umum langsung untuk presiden, wakil presiden, anggota legislatif di semua tingkatan, hingga kepala daerah. Ini adalah perubahan paling fundamental, memberikan kedaulatan politik langsung ke tangan rakyat.
   • Multi-Partai: Pembatasan partai politik di era Orde Baru telah dihapuskan, membuka ruang bagi tumbuhnya puluhan partai dengan beragam ideologi dan platform, meskipun pada praktiknya seringkali bersifat pragmatis.
   • Kebebasan Berpendapat dan Berserikat: Konstitusi kini menjamin kebebasan sipil secara lebih kuat. Masyarakat bebas membentuk organisasi, menyampaikan kritik, dan berekspresi tanpa takut represi militer atau intelijen.

2. Kebebasan Pers dan Ruang Publik yang Terbuka:

   • Era Keterbukaan Informasi: Sensor media massa dan pembredelan surat kabar, majalah, atau stasiun televisi telah menjadi sejarah. Media kini beroperasi dengan relatif bebas, bahkan seringkali menjadi corong kritik terhadap pemerintah.
   • Munculnya Media Online dan Media Sosial: Teknologi informasi memperluas ruang publik digital, memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, menyebarkan informasi, dan mengorganisir gerakan sosial secara mandiri.

3. Desentralisasi Kekuasaan (Otonomi Daerah):

   • Kedaulatan Lokal: Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri. Ini mengakhiri sentralisasi kekuasaan yang parah di Jakarta, mendekatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan kepada masyarakat.
   • Demokratisasi Lokal: Pilkada langsung melahirkan kepala-kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi ditunjuk oleh pusat. Ini memperkuat legitimasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

4. Reduksi Peran Politik Militer:

   • Penghapusan Dwifungsi ABRI: Doktrin yang menempatkan militer sebagai kekuatan sosial-politik telah dihapuskan. TNI kini secara konstitusional kembali pada fungsi pertahanan negara, dan Polri terpisah sebagai alat penegak hukum sipil.
   • Tidak Ada Kursi Militer di Parlemen: Anggota TNI/Polri tidak lagi memiliki jatah kursi di lembaga legislatif, menandai kembalinya supremasi sipil.

5. Pembentukan Lembaga Penegak Hukum dan HAM Independen:

   • KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan sebagai lembaga independen yang memiliki taring dalam memberantas korupsi di tingkat tinggi, meskipun perjalanannya penuh tantangan.
   • Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diperkuat, menjadi saluran bagi masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar, meskipun implementasi rekomendasinya masih sering terhambat.
   • Independensi Yudikatif: Upaya memperkuat independensi lembaga peradilan terus dilakukan, meski tantangan internal dan eksternal masih besar.

II. Bayang-bayang Masa Lalu dan Tantangan Baru: Apa yang Belum Berubah (atau Berevolusi)?

Meskipun banyak kemajuan, perjalanan Reformasi tidaklah linier. Sejumlah masalah fundamental masih bercokol, bahkan beberapa di antaranya bermetamorfosis menjadi tantangan yang lebih kompleks:

1. Oligarki dan Politik Dinasti:

   • Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi dan Politik: Meskipun Orde Baru runtuh, struktur oligarki yang menggabungkan kekuasaan ekonomi dan politik tidak lenyap, melainkan beradaptasi. Elit-elit lama dan baru saling berkolaborasi, mendominasi partai politik, media, dan sumber daya ekonomi.
   • Biaya Politik yang Mahal: Untuk berkompetisi dalam pemilu, kandidat membutuhkan modal besar, yang seringkali dipasok oleh kelompok oligarki atau melalui praktik politik uang, menciptakan ketergantungan dan potensi korupsi.
   • Politik Dinasti: Fenomena dinasti politik semakin menjamur, dari tingkat pusat hingga daerah, di mana kekuasaan diwariskan atau direbut oleh anggota keluarga, mengurangi meritokrasi dan regenerasi yang sehat.

2. Korupsi yang Terdesentralisasi dan Sistemik:

   • Desentralisasi Korupsi: Otonomi daerah, alih-alih memberantas, justru "mendesentralisasikan" korupsi. Korupsi kini terjadi di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa, dengan modus operandi yang semakin canggih.
   • Politik Uang dan Gratifikasi: Praktik jual beli suara, mahar politik, dan gratifikasi masih menjadi penyakit kronis dalam setiap kontestasi politik dan birokrasi, merusak integritas sistem.
   • Lemahnya Penegakan Hukum: Meski ada KPK, lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan masih rentan terhadap intervensi politik dan praktik korupsi, menciptakan impunitas bagi pelanggar hukum.

3. Politik Identitas dan Polarisasi Sosial:

   • Eksploitasi SARA: Demokrasi elektoral, dalam persaingan yang ketat, kerap dimanfaatkan untuk mengeksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) guna memobilisasi dukungan, menciptakan polarisasi yang mendalam di masyarakat.
   • Intoleransi dan Radikalisme: Ruang kebebasan pascareformasi juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran dan radikal untuk menyebarkan ideologi mereka, mengancam kebhinekaan dan kerukunan sosial.

4. Penegakan Hukum yang Selektif dan Lemah:

   • Imunitas Elit: Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum terselesaikan secara tuntas. Pelaku-pelaku besar seringkali lolos dari jeratan hukum, menunjukkan masih kuatnya impunitas bagi elit.
   • Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah: Keadilan masih terasa sulit dijangkau bagi masyarakat kecil, sementara para pelaku kejahatan kerah putih atau pelanggar HAM seringkali mendapatkan perlakuan istimewa.

5. Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Publik yang Superficial:

   • Partai Politik yang Rapuh Ideologi: Banyak partai politik yang masih berorientasi pada figur atau kekuasaan semata, minim ideologi dan program yang jelas, membuat pilihan politik masyarakat menjadi pragmatis.
   • Minimnya Pendidikan Politik: Partisipasi politik masyarakat seringkali berhenti pada pencoblosan surat suara, tanpa diikuti oleh pemahaman mendalam tentang isu, akuntabilitas wakil rakyat, atau pengawasan kebijakan publik.

III. Membedah Simfoni Perubahan dan Disonansi Abadi

Perjalanan Reformasi adalah sebuah paradoks. Indonesia telah berhasil membangun kerangka demokrasi elektoral yang kuat, menjamin kebebasan sipil yang luas, dan mendesentralisasi kekuasaan. Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut dibanggakan. Namun, di balik fajar demokrasi yang cerah, bayangan oligarki, korupsi, dan politik identitas masih mengintai, mengikis substansi demokrasi itu sendiri.

Mengapa hal ini terjadi? Salah satu alasannya adalah transisi yang terlalu cepat tanpa dibarengi dengan pembangunan institusi yang kuat dan budaya politik yang matang. Elit-elit lama dengan jaringannya yang kuat mampu beradaptasi dan mengeksploitasi celah-celah demokrasi yang baru. Masyarakat sipil, meskipun vokal, seringkali belum memiliki kekuatan struktural yang cukup untuk mengimbangi kekuatan oligarki.

IV. Menatap Masa Depan: Merawat Fajar, Mengusir Senja

Refleksi politik pascareformasi bukan hanya tentang melihat ke belakang, tetapi juga tentang merumuskan jalan ke depan. Untuk merawat fajar demokrasi dan mengusir senja oligarki, beberapa langkah krusial perlu diambil:

1. Penguatan Institusi Demokrasi: Memperkuat KPK, lembaga peradilan, dan lembaga pengawas lainnya agar benar-benar independen dan efektif.
2. Reformasi Partai Politik: Mendorong partai politik untuk lebih berorientasi pada ideologi dan program, bukan sekadar kendaraan politik bagi individu atau kelompok tertentu.
3. Pendidikan Politik dan Literasi Digital: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas, serta membekali mereka dengan kemampuan literasi digital untuk menangkal hoaks dan polarisasi.
4. Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum, termasuk elit politik dan pengusaha.
5. Memperkuat Masyarakat Sipil: Memberikan ruang dan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk terus menjadi pengawas pemerintah dan agen perubahan sosial.

Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk melakukan transformasi politik yang monumental. Namun, tantangan yang tersisa adalah bagaimana mentransformasi demokrasi elektoral menjadi demokrasi substansial, di mana kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elit. Perjalanan Reformasi adalah sebuah proses yang tak pernah usai, menuntut kewaspadaan, partisipasi aktif, dan komitmen tak tergoyahkan dari setiap warga negara untuk terus memperjuangkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan.