Menggusur Mimpi, Membangun Surga: Ironi di Balik Cetak Biru Darmawisata Elit yang Mengeliminasi Dusun
Darmawisata, atau pariwisata, seringkali dipuja sebagai mesin penggerak ekonomi, jembatan antarbudaya, dan sumber kemajuan. Namun, di balik gemerlap janji devisa dan citra global yang menawan, tersimpan kisah-kisah pahit tentang komunitas lokal yang tergusur, terpinggirkan, bahkan tereliminasi dari peta kehidupan mereka sendiri. Fenomena ini semakin kentara ketika cetak biru (masterplan) darmawisata beralih fokus menjadi ultra-elit, mengutamakan kemewahan eksklusif di atas keberlanjutan komunitas.
Cetak Biru Elit: Janji Kemewahan, Ancaman Kehidupan
Konsep darmawisata elit dibangun di atas premis eksklusivitas dan pengalaman premium. Proyek-proyeknya melibatkan investasi kolosal untuk membangun resor mewah bintang lima, lapangan golf bertaraf internasional, marina pribadi, vila-vila tepi pantai yang terisolasi, hingga infrastruktur pendukung yang canggih. Tujuannya adalah menarik wisatawan berdaya beli tinggi, yang konon akan membawa "manfaat berlipat ganda" bagi perekonomian lokal dan nasional.
Pemerintah dan investor kerap menyusun cetak biru ini dengan narasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan citra destinasi di mata dunia. Tanah-tanah yang semula dianggap "tidur" atau "belum terjamah" diidentifikasi sebagai potensi emas. Namun, di balik jargon-jargon pembangunan ini, seringkali ada realitas komunitas dusun yang telah menghuni dan merawat lahan tersebut selama turun-temurun.
Dusun yang Tersingkir: Dari Pemilik Menjadi Penonton
Ketika cetak biru darmawisata elit mulai diimplementasikan, dusun-dusun yang berada di lokasi strategis seringkali menjadi korban pertama. Proses akuisisi lahan, yang seringkali dilakukan secara paksa atau dengan ganti rugi yang tidak sepadan, menjadi pintu gerbang menuju eliminasi.
-
Kehilangan Tanah dan Mata Pencarian: Bagi mayoritas penduduk dusun, tanah bukan sekadar properti, melainkan jantung kehidupan. Petani kehilangan ladangnya, nelayan kehilangan akses ke laut atau pesisir, dan pengrajin kehilangan sumber bahan baku serta ruang kerja mereka. Mereka yang tadinya mandiri secara ekonomi, tiba-tiba menjadi pengangguran atau dipaksa mencari pekerjaan serabutan di luar sektor yang mereka kuasai. Pekerjaan yang ditawarkan di resor mewah, seperti pelayan atau tukang kebun, seringkali tidak sesuai dengan keahlian mereka, bergaji rendah, dan tidak memberikan kepastian.
-
Erosi Budaya dan Identitas Sosial: Dusun adalah wadah bagi tradisi, adat istiadat, dan ikatan sosial yang kuat. Ketika penduduk digusur atau dipaksa beradaptasi dengan lingkungan baru yang asing, struktur sosial yang telah terbangun kokoh bisa hancur. Upacara adat kehilangan tempat, bahasa lokal terancam punah, dan nilai-nilai komunal digantikan oleh individualisme. Anak-anak muda yang tumbuh di tengah perubahan ini mungkin kehilangan akar budaya mereka, menciptakan krisis identitas yang mendalam.
-
Kesenjangan Sosial yang Menganga: Proyek darmawisata elit seringkali menciptakan "enklav" kemewahan yang terpisah dari realitas masyarakat sekitar. Penduduk lokal yang tersingkir menyaksikan kemewahan yang tidak pernah bisa mereka sentuh, menciptakan jurang kesenjangan sosial yang tajam. Akses terhadap fasilitas publik seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang sebelumnya mereka nikmati mungkin terganggu karena prioritas dialihkan ke kebutuhan resor.
-
Dampak Lingkungan yang Tak Terpulihkan: Pembangunan besar-besaran untuk darmawisata elit seringkali mengorbankan ekosistem lokal. Hutan mangrove ditebang untuk resor, terumbu karang rusak akibat aktivitas konstruksi atau limbah, dan sumber air bersih terkuras untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ironisnya, kerusakan lingkungan ini pada akhirnya akan merusak daya tarik alamiah yang justru menjadi magnet utama pariwisata.
Narasi Pembangunan vs. Realitas Kemanusiaan
Pemerintah dan investor sering berargumen bahwa proyek-proyek ini adalah "demi kemajuan" atau "kepentingan umum yang lebih besar." Namun, pertanyaan krusialnya adalah: "umum" siapa yang dimaksud? Apakah kemajuan sejati harus mengorbankan hak-hak dasar dan martabat komunitas yang telah lama ada?
Dusun-dusun ini tidak "tereliminasi" secara harfiah dari keberadaan, melainkan dari hak mereka atas tanah, budaya, mata pencarian, dan identitas. Mereka menjadi "hantu" di tanah leluhur mereka sendiri, hidup di bayang-bayang kemewahan yang tidak pernah mereka rasakan.
Mencari Keseimbangan: Darmawisata yang Berkeadilan
Kisah-kisah eliminasi dusun akibat cetak biru darmawisata elit adalah pengingat pahit bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Diperlukan paradigma baru dalam perencanaan pariwisata yang:
- Berbasis Komunitas: Melibatkan partisipasi aktif dan bermakna dari komunitas lokal sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
- Adil dan Transparan: Menjamin proses akuisisi lahan yang transparan, ganti rugi yang sepadan, dan opsi relokasi yang manusiawi.
- Berbudaya dan Berlingkungan: Melindungi warisan budaya dan keanekaragaman hayati, serta mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.
- Inklusif: Memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dapat dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit.
Membangun surga bagi segelintir orang dengan menggusur mimpi dan kehidupan ribuan penduduk dusun bukanlah kemajuan sejati. Darmawisata yang berkelanjutan haruslah mampu merangkul dan memberdayakan komunitas lokal, menjadikan mereka bagian integral dari narasi pembangunan, bukan sekadar objek yang tereliminasi dari cetak biru impian yang elit.