Politik Perubahan Iklim: Tantangan Mewujudkan Green Governance

Green Governance: Mengurai Benang Kusut Politik dan Ekonomi dalam Pusaran Krisis Iklim

Bumi sedang sakit. Suhu yang terus meningkat, badai yang kian mengganas, kekeringan berkepanjangan, hingga naiknya permukaan air laut adalah manifestasi nyata dari krisis perubahan iklim yang tak lagi bisa diabaikan. Di tengah ancaman eksistensial ini, konsep Green Governance muncul sebagai mercusuar harapan, sebuah visi tata kelola yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai inti dari setiap kebijakan dan keputusan. Namun, mewujudkan Green Governance sejati bukanlah perkara mudah; ia adalah labirin kompleks yang terjerat dalam benang kusut politik, kepentingan ekonomi, dan tantangan sosial yang mendalam.

Apa Itu Green Governance?

Green Governance melampaui sekadar kebijakan lingkungan sektoral. Ia adalah sebuah paradigma tata kelola holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, kebijakan ekonomi, energi, transportasi, hingga pendidikan dan sosial. Intinya adalah bagaimana kekuasaan dan otoritas digunakan untuk mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan, memastikan kesejahteraan generasi kini tanpa mengorbankan masa depan. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, dan efektivitas kebijakan dengan lensa keberlanjutan yang kuat.

Urgensi Green Governance tidak bisa ditawar. Krisis iklim menuntut respons transformatif, bukan sekadar penyesuaian inkremental. Tanpa perubahan fundamental dalam cara kita mengelola negara dan sumber daya, upaya mitigasi dan adaptasi akan selalu terbentur pada tembok yang sama: sistem yang tidak mendukung keberlanjutan.

Tantangan Politik Domestik: Antara Pragmatisme dan Visi Jangka Panjang

Mewujudkan Green Governance di tingkat nasional menghadapi serangkaian tantangan politik yang pelik:

1. Siklus Politik Jangka Pendek vs. Krisis Jangka Panjang: Para politisi dan pembuat kebijakan seringkali terikat pada siklus elektoral yang pendek (4-5 tahun). Kebijakan iklim, dengan dampak yang baru terasa puluhan tahun ke depan, seringkali kalah prioritas dibandingkan isu-isu populis yang menjanjikan hasil instan, seperti pertumbuhan ekonomi cepat yang seringkali mengorbankan lingkungan. Investasi dalam energi terbarukan atau konservasi hutan mungkin tidak memberikan keuntungan politik segera, sehingga sulit mendapat dukungan kuat.

2. Fragmentasi Sektoral dan Ego Kementerian: Isu iklim bersifat lintas sektor. Namun, struktur birokrasi tradisional cenderung terkotak-kotak. Kementerian Energi mungkin fokus pada pasokan energi, sementara Kementerian Lingkungan Hidup berjuang melindungi alam, dan Kementerian Ekonomi mendorong pertumbuhan industri. Koordinasi yang buruk, tumpang tindih kebijakan, dan bahkan konflik kepentingan antar-kementerian menjadi hambatan serius dalam merumuskan kebijakan iklim yang koheren dan terintegrasi.

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Korupsi: Bahkan ketika ada regulasi yang baik, lemahnya penegakan hukum menjadi masalah kronis, terutama di negara-negara berkembang. Praktik ilegal seperti deforestasi, penambangan tanpa izin, atau pembuangan limbah sembarangan seringkali luput dari sanksi akibat lemahnya pengawasan, intervensi politik, atau praktik korupsi. Hal ini merusak kepercayaan publik dan melemahkan pondasi Green Governance.

4. Minimnya Partisipasi Publik dan Kesadaran: Di banyak negara, kesadaran publik tentang perubahan iklim masih rendah, atau setidaknya belum mendorong tindakan kolektif yang signifikan. Tanpa tekanan dari masyarakat sipil yang terinformasi dan terorganisir, kebijakan iklim seringkali kurang mendapat legitimasi dan dukungan politik. Selain itu, ruang partisipasi yang terbatas juga menghambat masukan dari komunitas lokal yang paling terdampak.

Tantangan Ekonomi dan Kepentingan: Belenggu Ekonomi Fosil dan vested Interests

Aspek ekonomi seringkali menjadi tantangan terbesar dalam transisi menuju Green Governance:

1. Dominasi Ekonomi Berbasis Fosil: Banyak negara, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung pada sektor energi fosil (minyak, gas, batu bara) sebagai tulang punggung ekonomi, sumber pendapatan negara, dan penciptaan lapangan kerja. Transisi energi berarti tantangan besar bagi industri-industri ini, termasuk potensi PHK massal dan kerugian investasi triliunan rupiah. Lobby industri fosil yang kuat memiliki pengaruh politik yang signifikan, seringkali menghambat kebijakan yang lebih ambisius.

2. Biaya Transisi dan Kekhawatiran Pembangunan: Peralihan ke ekonomi hijau membutuhkan investasi besar dalam teknologi baru, infrastruktur, dan restrukturisasi industri. Negara berkembang seringkali berargumen bahwa mereka membutuhkan ruang untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dan bahwa beban transisi harus ditanggung oleh negara-negara maju yang memiliki jejak emisi historis lebih besar. Dilema klasik antara "pembangunan vs. lingkungan" masih relevan.

3. Kapitalisme Jangka Pendek dan Eksternalitas Negatif: Model kapitalisme saat ini cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan PDB, seringkali mengabaikan biaya lingkungan (eksternalitas negatif) yang dibebankan pada masyarakat atau generasi mendatang. Polusi, degradasi lingkungan, dan emisi gas rumah kaca tidak diperhitungkan dalam harga pasar, sehingga tidak ada insentif untuk mengubah perilaku.

4. Ketimpangan dan Keadilan Iklim: Dampak perubahan iklim seringkali paling parah dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan yang paling sedikit berkontribusi pada krisis. Kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan keadilan sosial dapat memperparah ketimpangan, misalnya dengan menaikkan biaya energi atau membatasi akses sumber daya bagi masyarakat miskin.

Tantangan Internasional dan Geopolitik: Konvergensi atau Konflik?

Perubahan iklim adalah masalah global, dan Green Governance juga membutuhkan dimensi internasional:

1. Tanggung Jawab Bersama tapi Berbeda (Common but Differentiated Responsibilities): Perdebatan tentang siapa yang harus membayar dan siapa yang harus berkorban paling banyak masih menjadi ganjalan utama dalam diplomasi iklim. Negara-negara maju dituntut untuk memimpin karena jejak emisi historis mereka, sementara negara berkembang membutuhkan dukungan finansial dan teknologi untuk bertransisi.

2. Geopolitik Sumber Daya dan Energi: Transisi energi hijau mengubah peta geopolitik. Persaingan untuk bahan baku mineral langka (lithium, kobalt) yang vital untuk baterai dan teknologi hijau, serta perebutan dominasi teknologi hijau, dapat menciptakan ketegangan baru antar-negara. Keamanan energi juga menjadi pertimbangan krusial bagi banyak negara.

3. Lemahnya Mekanisme Penegakan Global: Perjanjian iklim internasional seperti Paris Agreement bersifat sukarela dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Komitmen negara seringkali tidak memadai dan tidak mengikat secara hukum, membuat tujuan global sulit tercapai.

Menuju Green Governance Sejati: Strategi dan Harapan

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, mewujudkan Green Governance bukanlah utopia yang mustahil. Beberapa strategi kunci harus diimplementasikan:

1. Kepemimpinan Politik yang Kuat dan Visioner: Diperlukan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, melihat melampaui siklus elektoral, dan menginternalisasi isu iklim sebagai prioritas utama. Ini berarti menyusun visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Integrasi Lintas Sektor dan Mainstreaming Iklim: Kebijakan iklim tidak boleh menjadi tanggung jawab satu kementerian saja. Setiap kementerian (ekonomi, keuangan, industri, pertanian, pendidikan, kesehatan) harus mengintegrasikan dimensi keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

3. Reformasi Ekonomi dan Insentif Hijau: Perlu adanya reformasi struktural untuk mendiskreditkan ekonomi fosil dan memberikan insentif kuat bagi inovasi hijau. Ini bisa berupa pajak karbon, penghapusan subsidi bahan bakar fosil, investasi dalam energi terbarukan, dan skema pembiayaan hijau.

4. Pendidikan dan Partisipasi Publik yang Masif: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang krisis iklim dan pentingnya Green Governance adalah fundamental. Pendidikan sejak dini, kampanye publik, dan ruang partisipasi yang inklusif dapat membangun tekanan dari bawah untuk perubahan.

5. Kolaborasi Internasional yang Adil dan Efektif: Negara-negara harus bekerja sama secara adil, dengan negara maju memberikan dukungan finansial dan transfer teknologi kepada negara berkembang. Diplomasi iklim harus berfokus pada solusi kolaboratif daripada persaingan.

6. Inovasi Teknologi dan Solusi Berbasis Alam: Mendorong riset dan pengembangan teknologi hijau, serta memanfaatkan solusi berbasis alam seperti restorasi ekosistem, dapat memberikan jawaban inovatif untuk mitigasi dan adaptasi.

Kesimpulan

Politik perubahan iklim adalah pertarungan ideologi, kepentingan, dan visi masa depan. Mewujudkan Green Governance bukan sekadar tentang merancang kebijakan yang lebih hijau, melainkan tentang membangun kembali fondasi tata kelola yang ada. Ini menuntut perubahan radikal dalam cara kita berpikir tentang pertumbuhan, kemakmuran, dan hubungan kita dengan alam.

Tantangannya memang masif, melibatkan pergeseran paradigma politik dan ekonomi yang sudah mengakar. Namun, di tengah krisis yang semakin mendesak, pilihan kita jelas: terus terperangkap dalam belenggu sistem lama yang merusak, atau berani melangkah maju menuju Green Governance sejati. Jalan ini mungkin terjal, namun ia adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil, lestari, dan layak huni bagi semua. Ini bukan sekadar kebijakan, melainkan sebuah revolusi paradigma demi kelangsungan hidup.