Politik Pendidikan: Kontestasi Kurikulum dan Ideologi

Kurikulum sebagai Cermin Ideologi: Menguak Pertarungan Politik di Ranah Pendidikan

Pendidikan, seringkali dianggap sebagai pilar utama pembangunan bangsa, jauh dari sekadar proses transfer ilmu pengetahuan yang netral. Di baliknya, tersimpan medan pertarungan sengit antara berbagai kekuatan politik dan ideologi yang berupaya membentuk cara pandang, nilai, dan arah masa depan suatu masyarakat. Dalam arena ini, kurikulum menjadi senjata utama sekaligus cermin paling jelas dari kontestasi tersebut. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana politik pendidikan, melalui perebutan kurikulum, merefleksikan dan sekaligus membentuk lanskap ideologis sebuah negara.

1. Politik Pendidikan: Ketika Sekolah Menjadi Arena Kekuasaan

Politik pendidikan merujuk pada interaksi antara kekuasaan, nilai, dan tujuan dalam sistem pendidikan. Ini bukan hanya tentang kebijakan anggaran atau jumlah guru, melainkan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan apa yang dianggap sebagai "pengetahuan yang sah," "kebenaran," dan "keterampilan yang relevan." Setiap keputusan dalam pendidikan, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, hingga sistem evaluasi, adalah hasil dari proses politik yang kompleks.

Ketika negara atau kelompok tertentu memegang kendali atas sistem pendidikan, mereka memiliki kekuatan untuk menanamkan ideologi mereka pada generasi mendatang. Pendidikan menjadi alat untuk reproduksi sosial, pelestarian nilai-nilai dominan, atau bahkan instrumen untuk perubahan sosial yang diinginkan oleh kelompok penguasa. Oleh karena itu, ranah pendidikan selalu menjadi incaran bagi mereka yang ingin membentuk karakter dan arah sebuah bangsa.

2. Kurikulum: Cetak Biru Ideologi yang Tersembunyi (dan Terang-terangan)

Kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan, sebuah cetak biru yang merinci apa yang harus diajarkan, mengapa itu penting, dan bagaimana itu harus diajarkan. Namun, kurikulum lebih dari sekadar daftar mata pelajaran. Ia mencakup:

• Kurikulum Tersurat (Explicit Curriculum): Dokumen resmi yang mencantumkan tujuan, silabus, dan standar kompetensi. Ini adalah bagian yang paling terlihat dan sering menjadi fokus perdebatan publik.
• Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum): Pesan-pesan, nilai-nilai, dan norma-norma yang diajarkan secara tidak langsung melalui struktur sekolah, interaksi guru-siswa, aturan, dan budaya sekolah. Misalnya, kepatuhan, kompetisi, atau kerja sama.
• Kurikulum Nol (Null Curriculum): Apa yang sengaja tidak diajarkan, atau topik-topik yang diabaikan. Ini seringkali sama pentingnya dengan apa yang diajarkan, karena penghilangan suatu topik juga merupakan keputusan ideologis.

Setiap elemen kurikulum ini adalah produk dari pilihan yang disengaja, dan di balik pilihan-pilihan tersebut tersembunyi asumsi-asumsi ideologis tentang masyarakat ideal, warga negara yang baik, dan masa depan yang diinginkan.

3. Kontestasi Ideologi dalam Materi Kurikulum

Pertarungan ideologis dalam kurikulum seringkali paling jelas terlihat dalam pemilihan materi ajar. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana berbagai ideologi memperebutkan ruang dalam kurikulum:

• Nasionalisme: Kurikulum yang didominasi nasionalisme akan sangat menekankan sejarah perjuangan bangsa, glorifikasi pahlawan nasional, penguatan bahasa negara, dan pembentukan identitas kebangsaan yang homogen. Buku-buku sejarah akan disaring untuk memastikan narasi yang mendukung persatuan dan citra positif negara.
• Konservatisme: Ideologi konservatif cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, agama, moralitas, dan tatanan sosial yang ada. Dalam kurikulum, ini bisa berarti penekanan pada pendidikan agama, etika berbasis agama, pelajaran budi pekerti, dan penolakan terhadap topik-topik yang dianggap "liberal" atau "kontroversial" seperti pendidikan seks komprehensif atau teori gender.
• Liberalisme/Progresivisme: Sebaliknya, ideologi liberal atau progresif akan mendorong kurikulum yang menekankan berpikir kritis, hak asasi manusia, kebebasan individu, pluralisme, inklusivitas, dan kesadaran akan perubahan sosial. Mereka mungkin mendukung pengajaran tentang isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan keragaman budaya.
• Ekonomi (Neoliberalisme/Kapitalisme): Kurikulum yang dipengaruhi kuat oleh ideologi ekonomi cenderung memprioritaskan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, inovasi, daya saing global, dan kewirausahaan. Pendidikan vokasi akan ditingkatkan, dan mata pelajaran humaniora mungkin dianggap kurang penting dibandingkan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
• Agama/Sekte Tertentu: Di banyak negara, kelompok agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kurikulum, terutama dalam pendidikan agama. Mereka berjuang agar ajaran agama mereka diajarkan secara dominan, atau bahkan agar pendidikan agama menjadi bagian integral dari semua mata pelajaran.
• Multikulturalisme/Globalisme: Ideologi ini mendorong pengakuan dan perayaan keragaman budaya, bahasa, dan pandangan dunia. Kurikulumnya akan mencakup studi tentang berbagai budaya, sejarah global, dan isu-isu internasional, serta mendorong pemahaman lintas budaya.

Setiap kali terjadi perubahan kurikulum nasional, perdebatan sengit seringkali meletus di ruang publik, melibatkan para politisi, akademisi, kelompok agama, orang tua, dan masyarakat sipil. Perdebatan ini bukan sekadar tentang metode pengajaran terbaik, melainkan tentang visi masa depan yang ingin dibentuk melalui pendidikan.

4. Aktor-Aktor Kunci dalam Kontestasi Kurikulum

Pertarungan kurikulum melibatkan beragam aktor dengan kepentingan dan agenda yang berbeda:

• Pemerintah dan Kementerian Pendidikan: Sebagai pembuat kebijakan utama, mereka memiliki kekuatan terbesar untuk merumuskan dan mengimplementasikan kurikulum. Namun, mereka sendiri seringkali merupakan representasi dari ideologi politik yang sedang berkuasa.
• Politisi dan Partai Politik: Pendidikan seringkali menjadi alat kampanye dan janji politik. Partai-partai politik akan berjuang untuk memasukkan agenda ideologis mereka ke dalam kurikulum agar dapat membentuk pemilih di masa depan.
• Kelompok Agama dan Organisasi Keagamaan: Mereka seringkali menjadi aktor yang sangat vokal dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan ajaran agama dalam kurikulum, bahkan menentang materi yang dianggap bertentangan.
• Dunia Usaha dan Industri: Mereka menekan agar kurikulum menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, seringkali mendorong orientasi vokasional dan teknologi.
• Akademisi dan Pakar Pendidikan: Mereka memberikan masukan berdasarkan penelitian dan teori pendidikan, namun pandangan mereka sendiri juga bisa dipengaruhi oleh ideologi pribadi atau aliran pemikiran tertentu.
• Organisasi Masyarakat Sipil (LSM): Kelompok ini seringkali menyuarakan kepentingan kelompok minoritas, isu lingkungan, hak asasi manusia, atau demokrasi, menuntut agar isu-isu ini terintegrasi dalam kurikulum.
• Asosiasi Guru dan Serikat Pekerja Pendidikan: Mereka adalah pelaksana kurikulum di lapangan, dan pandangan mereka tentang kelayakan, beban kerja, dan relevansi materi sangat penting. Mereka bisa menjadi agen perubahan atau penentang.
• Orang Tua dan Komunitas Lokal: Aspirasi mereka tentang pendidikan anak-anak, nilai-nilai yang harus diajarkan, dan budaya lokal seringkali menjadi masukan penting, terutama dalam konteks desentralisasi pendidikan.

5. Dampak Kontestasi Kurikulum bagi Pendidikan dan Masyarakat

Kontestasi kurikulum memiliki dampak yang mendalam:

• Positif: Dinamika ini dapat mendorong adaptasi kurikulum terhadap perubahan zaman, memastikan pluralisme pandangan, dan mencegah dominasi satu ideologi tunggal yang bisa mematikan inovasi dan berpikir kritis.
• Negatif: Namun, pertarungan yang terlalu politis bisa mengakibatkan:
  • Inkonsistensi dan "Kurikulum Tambal Sulam": Perubahan kurikulum yang sering dan tidak terencana setiap kali terjadi pergantian rezim politik, mengakibatkan kebingungan di kalangan guru dan siswa.
  • Polarisasi Sosial: Kurikulum yang bias atau eksklusif dapat memperdalam perpecahan dalam masyarakat, mengabaikan kebutuhan kelompok minoritas, atau bahkan menanamkan prasangka.
  • Kualitas Pendidikan yang Menurun: Fokus pada perebutan ideologis dapat mengesampingkan tujuan utama pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi siswa.
  • Kurangnya Daya Saing: Kurikulum yang tidak relevan dengan tuntutan global atau kebutuhan masa depan dapat membuat lulusan kurang kompetitif.

6. Menuju Kurikulum yang Lebih Inklusif dan Berorientasi Masa Depan

Mengakui bahwa kurikulum tidak pernah netral adalah langkah pertama. Tantangannya adalah bagaimana mengelola kontestasi ideologi ini agar menghasilkan kurikulum yang:

• Inklusif: Mampu mengakomodasi keragaman pandangan dan nilai dalam masyarakat tanpa menghilangkan identitas inti bangsa.
• Relevan: Sesuai dengan kebutuhan siswa, tuntutan zaman, dan tantangan global, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang tidak pasti.
• Berbasis Bukti: Didasarkan pada penelitian pendidikan dan praktik terbaik, bukan hanya preferensi politik sesaat.
• Mengembangkan Berpikir Kritis: Mendorong siswa untuk menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan membentuk pandangan mereka sendiri, daripada hanya menerima doktrin.
• Berkesinambungan: Memiliki visi jangka panjang yang melampaui siklus politik, dengan mekanisme evaluasi dan perbaikan yang terencana.

Kesimpulan

Politik pendidikan dan kontestasi kurikulum adalah realitas yang tak terhindarkan. Kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah medan perang di mana berbagai ideologi berebut pengaruh untuk membentuk pikiran dan jiwa generasi penerus. Memahami dinamika ini penting agar kita dapat berpartisipasi secara aktif dalam perdebatan, menuntut transparansi, dan mendorong pengembangan kurikulum yang benar-benar melayani kepentingan terbaik semua anak bangsa, demi masa depan yang lebih cerah, adil, dan berdaya saing. Sebab, siapa yang mengontrol kurikulum hari ini, dia akan mengukir wajah masyarakat di masa depan.