Ketika Bumi Menjerit, Politik Membisu: Menguak Akar Pengabaian Isu Ekologi
Di tengah hiruk-pikuk peradaban modern, gaung peringatan tentang krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi masif, dan deforestasi semakin nyaring terdengar. Ilmuwan mengeluarkan laporan demi laporan, aktivis turun ke jalan, dan fenomena alam yang ekstrem semakin sering terjadi, menjadi saksi bisu akan kerusakan yang tak terbantahkan. Namun, ironisnya, dalam banyak arena politik global maupun nasional, isu-isu ekologi ini seringkali terpinggirkan, bahkan diabaikan. Mengapa isu yang mengancam eksistensi manusia ini kerap kali tersisih di balik bayang-bayang kepentingan politik jangka pendek? Menguak akar pengabaian ini adalah langkah pertama untuk mencari jalan keluar.
1. Horizon Waktu Politik vs. Ekologi: Pertarungan Jangka Pendek Melawan Jangka Panjang
Salah satu alasan fundamental pengabaian isu ekologi adalah perbedaan horizon waktu yang mendasar antara siklus politik dan proses ekologis. Politisi, dalam sistem demokrasi, beroperasi dalam siklus pemilihan yang relatif singkat—biasanya antara dua hingga lima tahun. Prioritas utama mereka adalah meraih dan mempertahankan kekuasaan, yang seringkali berarti fokus pada isu-isu yang memberikan dampak langsung dan dapat dilihat oleh pemilih dalam jangka waktu tersebut: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, atau proyek infrastruktur yang cepat jadi.
Sebaliknya, masalah lingkungan hidup—seperti perubahan iklim, degradasi tanah, atau kepunahan spesies—adalah proses yang terjadi secara perlahan, kumulatif, dan dampaknya seringkali baru terasa puluhan, bahkan ratusan tahun kemudian. Membangun kebijakan yang berorientasi lingkungan memerlukan visi jangka panjang, investasi besar, dan seringkali pengorbanan di masa kini yang mungkin tidak populer di mata pemilih. Politisi enggan "menjual" kebijakan yang manfaatnya baru dirasakan oleh generasi mendatang, sementara mereka harus mempertaruhkan kursi kekuasaan di pemilihan berikutnya.
2. Dilema Ekonomi vs. Lingkungan (Paradigma Keliru)
Narasi yang sering dibangun adalah bahwa perlindungan lingkungan bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi. Para pengambil kebijakan sering dihadapkan pada pilihan sulit: mendukung proyek pembangunan yang menjanjikan lapangan kerja dan pendapatan, meskipun berpotiko merusak lingkungan, atau melindungi lingkungan dengan risiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Industri ekstraktif (pertambangan, minyak dan gas), agribisnis skala besar, dan sektor manufaktur tertentu seringkali menjadi motor ekonomi yang kuat, namun praktik mereka seringkali tidak berkelanjutan.
Kelompok kepentingan ekonomi yang kuat ini memiliki daya lobi yang besar dan seringkali menjadi penyokong dana kampanye politik. Mereka dengan gigih menentang regulasi lingkungan yang lebih ketat, mengklaim bahwa hal itu akan menghambat investasi, menciptakan pengangguran, dan melemahkan daya saing. Narasi "pekerjaan versus lingkungan" ini, meskipun seringkali keliru—karena ekonomi hijau justru menciptakan lapangan kerja baru—sangat efektif dalam memecah belah opini publik dan menekan para politisi.
3. Sifat Isu Lingkungan yang Kompleks dan Non-Linear
Isu lingkungan seringkali bersifat kompleks, melibatkan interaksi berbagai sistem alam dan sosial yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, bahkan sebagian politisi. Perubahan iklim, misalnya, bukan hanya tentang suhu yang naik, tetapi juga tentang pola cuaca yang ekstrem, pergeseran ekosistem, asidifikasi laut, dan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kesehatan. Kerumitan ini membuat isu-isu tersebut sulit disederhanakan menjadi narasi politik yang mudah dicerna atau menjadi janji kampanye yang konkret.
Selain itu, dampak lingkungan seringkali tidak linear. Ada titik balik (tipping points) di mana perubahan kecil dapat memicu efek berantai yang masif dan tidak dapat diubah (irreversible). Namun, karena titik balik ini sulit diprediksi secara tepat, ada kecenderungan untuk menunda tindakan sampai krisis benar-benar meledak, padahal pada saat itu mungkin sudah terlambat.
4. Kesenjangan Dampak: Siapa yang Merasakan dan Siapa yang Memutuskan?
Dampak kerusakan lingkungan seringkali tidak merata. Komunitas rentan dan miskin, masyarakat adat, atau negara-negara berkembang seringkali menjadi yang pertama dan paling parah merasakan akibatnya, meskipun kontribusi mereka terhadap masalah tersebut relatif kecil. Banjir, kekeringan, polusi udara, dan hilangnya sumber daya alam paling parah menimpa mereka yang paling tidak memiliki suara politik atau akses ke kekuasaan.
Di sisi lain, para pembuat kebijakan, yang seringkali berasal dari kelas menengah atau atas, mungkin tidak secara langsung merasakan dampak langsung dari degradasi lingkungan. Jarak geografis dan sosial ini menciptakan empati yang rendah dan urgensi yang kurang dalam mengambil tindakan tegas, terutama jika tindakan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan atau keuntungan kelompok elit.
5. Kurangnya Kesadaran Publik dan Mobilisasi Politik
Meskipun kesadaran publik tentang isu lingkungan semakin meningkat, namun belum cukup kuat untuk secara konsisten menempatkannya sebagai prioritas utama dalam agenda politik. Banyak orang masih menganggap masalah lingkungan sebagai sesuatu yang "jauh" atau "tidak relevan" dengan kehidupan sehari-hari mereka, terutama jika mereka dihadapkan pada masalah ekonomi yang lebih mendesak.
Kurangnya pemahaman mendalam tentang dampak lingkungan juga membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi dan narasi penolakan (denialism) yang sering disebarkan oleh kelompok kepentingan tertentu. Akibatnya, tekanan dari pemilih untuk kebijakan lingkungan yang ambisius seringkali tidak cukup kuat untuk menandingi tekanan dari kelompok lobi industri.
6. Ketiadaan Kepemimpinan dan Visi Politik yang Kuat
Pada akhirnya, pengabaian isu ekologi seringkali berakar pada ketiadaan kepemimpinan politik yang berani dan memiliki visi jangka panjang. Mengatasi krisis lingkungan memerlukan pemimpin yang bersedia mengambil risiko politik, mendidik publik, menantang kepentingan yang kuat, dan membangun konsensus lintas partai. Mereka harus mampu mengintegrasikan perspektif lingkungan ke dalam semua aspek kebijakan—mulai dari ekonomi, energi, pertanian, hingga perencanaan kota—bukan hanya sebagai isu terpisah. Tanpa pemimpin yang berani mengambil langkah progresif, isu lingkungan akan terus menjadi "bola panas" yang dilempar dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya tanpa penyelesaian berarti.
Menuju Integrasi Ekologi dalam Politik: Sebuah Kebutuhan, Bukan Pilihan
Pengabaian isu ekologi adalah resep menuju bencana. Masa depan bumi dan peradaban manusia sangat bergantung pada bagaimana kita—terutama para pembuat kebijakan—memperlakukan planet ini. Mengubah paradigma ini memerlukan upaya kolektif:
- Edukasi publik yang masif dan berkelanjutan.
- Mobilisasi masyarakat sipil untuk menekan politisi.
- Penguatan hukum dan penegakan regulasi lingkungan.
- Inovasi dan investasi dalam teknologi hijau dan ekonomi sirkular.
- Kepemimpinan politik yang berani dan visioner, yang memahami bahwa kesehatan bumi adalah fondasi bagi kesehatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Ketika bumi menjerit, politik tidak bisa lagi membisu. Sudah saatnya isu ekologi ditempatkan di garis depan setiap agenda politik, bukan sebagai opsi, melainkan sebagai prasyarat mutlak bagi keberlangsungan hidup.