Politik Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan: Komitmen atau Sekadar Wacana

Energi Terbarukan Indonesia: Menguak Tirai Janji, Menagih Bukti Nyata

Pendahuluan

Di tengah desakan global untuk memerangi perubahan iklim dan kebutuhan mendesak akan ketahanan energi, energi baru dan terbarukan (EBT) muncul sebagai pilar fundamental bagi masa depan energi setiap negara. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah – mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin, hingga biomassa – memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin di sektor ini. Pemerintah pun berulang kali menyuarakan komitmennya untuk transisi energi, menargetkan bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, di balik narasi ambisius ini, muncul pertanyaan krusial: apakah ini adalah komitmen politik yang sungguh-sungguh, ataukah sekadar wacana yang indah di atas kertas, jauh dari realita lapangan?

Urgensi Transisi Energi: Lebih dari Sekadar Tren Global

Transisi menuju EBT bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pertama, dari perspektif lingkungan, Indonesia adalah salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dengan sektor energi berbasis fosil menjadi kontributor utama. Komitmen Paris Agreement menuntut setiap negara untuk bertindak, dan EBT adalah jawabannya. Kedua, dari sisi ketahanan energi, ketergantungan pada bahan bakar fosil yang fluktuatif harganya dan terbatas cadangannya, menempatkan Indonesia pada posisi rentan. EBT menawarkan kemandirian dan stabilitas pasokan energi jangka panjang. Ketiga, secara ekonomi, pengembangan EBT dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi teknologi, dan menarik investasi hijau, membuka babak baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen Politik dalam Dokumen dan Pidato: Harapan yang Menggantung

Pemerintah Indonesia tidak absen dalam merumuskan kerangka kebijakan EBT. Berbagai dokumen strategis telah disusun, di antaranya:

1. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN): Menetapkan target bauran energi nasional, termasuk target EBT 23% pada 2025 dan terus meningkat pasca-2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Mengintegrasikan program-program EBT sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.
3. Kebijakan Tarif: Berbagai peraturan menteri telah diterbitkan untuk mengatur harga jual beli listrik EBT, meskipun seringkali mengalami revisi.
4. Kemitraan Internasional: Indonesia aktif dalam forum-forum global dan regional, bahkan menjadi penerima skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, sebuah bentuk komitmen besar dari komunitas internasional untuk mendukung transisi energi Indonesia.

Selain itu, pidato-pidato pejabat tinggi negara, mulai dari Presiden hingga menteri terkait, selalu menggemakan pentingnya EBT dan komitmen Indonesia untuk mencapai target nol emisi bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Narasi ini membangun ekspektasi tinggi, baik di mata publik domestik maupun investor internasional.

Menguak Tirai Janji: Tantangan dan Realita di Lapangan

Sayangnya, di balik retorika dan dokumen kebijakan yang ambisius, implementasi di lapangan seringkali menghadapi jalan terjal yang menimbulkan keraguan akan keseriusan komitmen tersebut. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Regulasi yang Belum Tuntas dan Inkonsisten:

   • Undang-Undang EBT (UU EBT): Hingga kini, Rancangan Undang-Undang EBT masih belum disahkan. Padahal, UU ini sangat krusial sebagai payung hukum yang komprehensif dan stabil untuk menarik investasi. Ketiadaan UU EBT menciptakan ketidakpastian hukum yang tinggi bagi investor.
   • Inkonsistensi Kebijakan Tarif: Aturan tarif EBT kerap berubah dan dinilai kurang menarik bagi pengembang. Skema "take-or-pay" yang sempat diterapkan, lalu diganti dengan harga patokan yang seringkali lebih rendah dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik di daerah, membuat proyek EBT kurang layak secara finansial dibandingkan dengan pembangkit fosil.

2. Dominasi Energi Fosil dan Subsidi:

   • Subsidi Energi Fosil: Subsidi besar-besaran untuk bahan bakar fosil membuat harga listrik dari EBT menjadi kurang kompetitif. Ini menciptakan "lapangan bermain" yang tidak setara, di mana energi kotor justru lebih diuntungkan.
   • Lobi Industri Fosil: Kepentingan ekonomi dari industri batu bara dan minyak-gas yang sudah mapan seringkali menjadi hambatan politik yang kuat dalam mendorong percepatan EBT.

3. Tantangan Infrastruktur dan Intermittensi:

   • Jaringan Transmisi: Infrastruktur jaringan listrik di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kapasitas EBT yang besar dan bersifat intermiten (tidak stabil, seperti surya dan angin). Integrasi EBT memerlukan investasi besar pada smart grid dan teknologi penyimpanan energi.
   • Kapasitas Cadangan: Karena sifat intermiten EBT, sistem kelistrikan membutuhkan kapasitas cadangan yang memadai, seringkali masih mengandalkan pembangkit fosil, yang justru menambah biaya.

4. Akses Pembiayaan dan Risiko Investasi:

   • Modal Awal Besar: Proyek EBT, terutama skala besar, membutuhkan modal awal yang signifikan. Meskipun ada dukungan dari lembaga keuangan internasional, investor swasta masih melihat risiko tinggi akibat ketidakpastian regulasi dan tarif.
   • Persepsi Risiko: Bank domestik seringkali masih berhati-hati dalam membiayai proyek EBT karena dianggap memiliki risiko teknologi dan pasar yang lebih tinggi dibandingkan proyek fosil yang sudah familiar.

5. Sumber Daya Manusia dan Teknologi:

   • Meskipun potensi SDM besar, keahlian khusus dalam pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan teknologi EBT mutakhir masih perlu ditingkatkan. Ketergantungan pada teknologi impor juga masih tinggi.

Menagih Bukti Nyata: Jalan Menuju Komitmen Sejati

Untuk mengubah wacana menjadi komitmen nyata, diperlukan langkah-langkah konkret dan radikal:

1. Akselerasi Pengesahan UU EBT: Ini adalah langkah paling fundamental. UU EBT harus memberikan kepastian hukum, skema insentif yang menarik, dan kerangka regulasi yang stabil untuk jangka panjang.
2. Reformasi Kebijakan Tarif dan Insentif: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan tarif EBT yang adil, menarik, dan berjangka panjang, mungkin dengan skema feed-in tariff atau power purchase agreement (PPA) yang menjamin pengembalian investasi yang wajar. Penghapusan subsidi fosil secara bertahap juga esensial.
3. Investasi Infrastruktur Hijau: Prioritaskan pembangunan smart grid, teknologi penyimpanan energi (baterai), dan jaringan transmisi yang mendukung integrasi EBT skala besar.
4. Pemanfaatan JETP dan Pembiayaan Inovatif: Maksimalkan dana JETP untuk proyek-proyek percontohan dan pengembangan EBT. Kembangkan skema pembiayaan hijau inovatif, seperti obligasi hijau, untuk menarik investor.
5. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi: Perbaiki koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait, serta perkuat kapasitas kelembagaan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau proyek EBT secara efektif.
6. Peningkatan Kapasitas Lokal: Dorong riset dan pengembangan teknologi EBT dalam negeri, serta program pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM unggul di sektor ini.
7. Transparansi dan Partisipasi Publik: Libatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek EBT, serta berikan informasi yang transparan mengenai progres dan tantangannya.

Kesimpulan

Politik kebijakan EBT di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara ambisi dan realita. Narasi komitmen yang kuat telah terbangun, didukung oleh potensi sumber daya yang melimpah dan dukungan internasional. Namun, lambatnya pengesahan UU EBT, inkonsistensi regulasi, dominasi energi fosil, dan tantangan infrastruktur menjadi bukti bahwa perjalanan menuju transisi energi yang sesungguhnya masih panjang dan berliku.

Untuk membuktikan bahwa ini bukan sekadar wacana, pemerintah harus berani mengambil keputusan politik yang tegas, mengatasi kepentingan-kepentingan yang menghambat, dan mengimplementasikan kebijakan yang konsisten serta berorientasi jangka panjang. Hanya dengan komitmen politik yang tak tergoyahkan, diikuti oleh tindakan nyata dan terukur, Indonesia dapat menguak tirai janji dan benar-benar menagih bukti nyata, mewujudkan masa depan energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan.