Merampas Bumi, Menguasai Takdir: Geopolitik Lahan dan Intrik Kekuasaan di Balik Konflik Agraria
Pendahuluan: Tanah, Sumber Kehidupan dan Arena Pertarungan Abadi
Tanah. Lebih dari sekadar hamparan geologis, ia adalah ibu pertiwi, sumber penghidupan, penopang budaya, dan jangkar identitas. Bagi petani, ia adalah lumbung pangan; bagi masyarakat adat, ia adalah warisan leluhur yang tak ternilai; bagi negara, ia adalah aset strategis. Namun, di balik narasi idealis ini, tanah juga merupakan arena pertarungan abadi. Di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, konflik agraria telah menjadi borok laten yang terus menganga, menyeret jutaan jiwa ke dalam kemiskinan, ketidakadilan, dan bahkan kekerasan. Konflik ini, sejatinya, bukanlah sekadar sengketa batas atau perebutan sumber daya semata, melainkan manifestasi kompleks dari intrik kekuasaan, kepentingan politik, dan hegemoni ekonomi yang bersembunyi di balik bayang-bayang kebijakan dan sertifikat tanah.
1. Tanah sebagai Komoditas dan Objek Politik
Secara fundamental, konflik agraria muncul ketika ada perebutan kontrol atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun, di era modern, tanah telah bergeser dari sekadar faktor produksi menjadi komoditas bernilai tinggi yang diincar oleh berbagai kekuatan. Korporasi besar, baik nasional maupun multinasional, melihat lahan sebagai investasi strategis untuk perkebunan monokultur (sawit, karet), pertambangan, properti, hingga infrastruktur megaprojek.
Di sinilah politik memainkan peran sentral. Kebijakan agraria, mulai dari undang-undang pokok agraria, tata ruang, hingga izin-izin konsesi (Hak Guna Usaha/HGU, Izin Usaha Pertambangan/IUP, Izin Pemanfaatan Hutan/IPH), pada dasarnya adalah produk politik. Proses perumusannya seringkali melibatkan lobi-lobi kuat dari kelompok kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan regulasi yang bias dan cenderung menguntungkan pihak bermodal besar. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak rakyat, kerap kali terjerembap dalam peran fasilitator investasi, bahkan legitimator praktik perampasan tanah.
2. Aktor-aktor dalam Drama Konflik: Kekuasaan yang Tak Seimbang
Konflik agraria adalah drama yang melibatkan banyak aktor dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang:
- Korporasi Besar: Bermodalkan kekuatan finansial, jaringan politik, dan akses ke teknologi, korporasi seringkali menjadi pihak yang paling agresif dalam ekspansi lahan. Mereka mampu memobilisasi sumber daya hukum, keamanan, bahkan paramiliter untuk mengklaim atau mempertahankan wilayah yang diinginkan. Praktik "land grabbing" (perampasan tanah) seringkali terjadi melalui klaim sepihak, manipulasi data, atau memanfaatkan celah hukum.
- Masyarakat Adat dan Petani Kecil: Mereka adalah pihak yang paling rentan. Ikatan mereka dengan tanah bersifat turun-temurun, sakral, dan merupakan fondasi eksistensi sosial-ekonomi. Namun, hak-hak adat mereka seringkali tidak diakui secara legal-formal oleh negara, membuat mereka mudah digusur, dikriminalisasi, atau dipaksa menyerahkan tanah dengan ganti rugi yang tidak adil. Perlawanan mereka seringkali berujung pada kekerasan, penangkapan, dan bahkan kematian.
- Negara (Pemerintah dan Aparat): Peran negara sangat ambivalen. Di satu sisi, ia adalah pembuat kebijakan, regulator, dan penegak hukum. Di sisi lain, aparatur negara (baik sipil maupun militer/polisi) seringkali berpihak pada korporasi atau kelompok elit yang memiliki koneksi politik, baik karena insentif ekonomi, korupsi, atau doktrin pembangunan yang mengutamakan investasi besar. Konflik kepentingan di dalam tubuh negara sendiri juga memperparah situasi, di mana satu kementerian mengeluarkan izin, sementara kementerian lain mencoba melindungi hak masyarakat.
- Elit Politik dan Oligarki: Di balik setiap kebijakan dan proyek besar, seringkali ada jaringan elit politik dan ekonomi (oligarki) yang mendapatkan keuntungan. Mereka menggunakan kekuasaan politik untuk memanipulasi regulasi, mendapatkan konsesi, atau memuluskan proyek-proyek yang menguntungkan mereka sendiri dan kroninya. Inilah yang membuat reformasi agraria sulit berjalan, karena menyentuh langsung kantong-kantong kekuasaan.
3. Mekanisme Kekuasaan dalam Konflik Lahan
Bagaimana kekuasaan bekerja dalam konflik agraria?
- Legitimasi Hukum yang Pincang: Negara seringkali menggunakan instrumen hukum formal (sertifikat, perizinan) untuk mengklaim tanah yang secara historis atau adat dimiliki masyarakat. Hukum agraria yang tumpang tindih, tidak harmonis, atau bias interpretasi seringkali menjadi alat untuk membenarkan penggusuran.
- Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat: Ketika masyarakat menolak penggusuran atau mempertahankan tanahnya, mereka seringkali dituduh melakukan tindak pidana seperti penyerobotan lahan, perusakan, atau melawan petugas. Kriminalisasi ini melemahkan perjuangan mereka dan menciptakan efek jera.
- Penggunaan Kekerasan dan Intimidasi: Aparat keamanan, atau bahkan preman bayaran, seringkali digunakan untuk mengintimidasi, mengusir paksa, dan memadamkan perlawanan masyarakat. Kekerasan fisik, pengrusakan rumah, hingga penembakan bukanlah hal asing dalam catatan konflik agraria.
- Kooptasi dan Pembelahan Komunitas: Pihak berkuasa seringkali berusaha memecah belah komunitas dengan menawarkan kompensasi yang tidak seimbang kepada individu tertentu, memprovokasi konflik internal, atau merekrut anggota masyarakat sebagai informan.
4. Dampak Konflik Agraria: Luka yang Menganga
Dampak dari konflik agraria sangat luas dan menghancurkan:
- Pemindahan Paksa dan Kemiskinan Struktural: Masyarakat kehilangan tanah, yang berarti kehilangan sumber penghidupan, identitas, dan masa depan. Mereka terpaksa menjadi buruh migran, mengungsi, atau hidup dalam kemiskinan yang terstruktur.
- Kerusakan Lingkungan: Eksploitasi lahan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan seringkali menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air dan tanah, serta berkontribusi pada perubahan iklim.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Mulai dari hak atas tanah, hak atas hidup, hak untuk berpendapat, hingga hak atas keadilan, seringkali dilanggar secara sistematis.
- Kesenjangan Sosial yang Memburuk: Konflik agraria memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya, menciptakan masyarakat yang tidak adil dan rentan.
5. Reformasi Agraria: Antara Harapan dan Realitas Politik
Program reformasi agraria sejati adalah kunci untuk menyelesaikan konflik lahan. Ini berarti redistribusi tanah kepada petani tak bertanah, pengakuan hak-hak masyarakat adat, penataan ulang kawasan hutan, dan penegakan hukum yang adil. Namun, implementasinya selalu terganjal oleh kekuatan politik yang sama yang menciptakan masalah.
Reformasi agraria bukan sekadar masalah teknis pendataan dan sertifikasi. Ia adalah proyek politik besar yang membutuhkan keberanian dan kemauan politik kuat dari pemerintah untuk melawan kepentingan-kepentingan oligarki, menegakkan keadilan, dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas keuntungan segelintir korporasi. Tanpa komitmen politik yang sungguh-sungguh, reformasi agraria akan tetap menjadi retorika belaka, dan konflik agraria akan terus menjadi bayang-bayang gelap yang menghantui negeri ini.
Kesimpulan: Menuju Keadilan Agraria, Menegakkan Martabat Bangsa
Konflik agraria adalah cerminan dari kegagalan negara dalam mengelola sumber daya paling fundamentalnya secara adil dan berkelanjutan. Ia adalah simptom dari sistem politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Mengatasi konflik agraria bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa lahan, tetapi tentang membangun kembali keadilan sosial, menegakkan martabat manusia, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.
Tantangan ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak: pemerintah yang berani mengambil sikap pro-rakyat, masyarakat sipil yang gigih mengawal dan menyuarakan keadilan, akademisi yang memberikan landasan ilmiah, serta masyarakat itu sendiri yang terus berjuang untuk hak-hak mereka. Hanya dengan demikian, tanah yang seharusnya menjadi berkah dan sumber kehidupan, tidak lagi menjadi arena pertarungan yang merampas bumi dan menguasai takdir, melainkan kembali menjadi ibu pertiwi yang mengayomi seluruh anak bangsanya.