Politik Budaya: Merajut Kembali Demokrasi Akar Rumput dengan Benang Kearifan Lokal
Pengantar: Ketika Demokrasi Kehilangan Jiwa
Di tengah gelombang globalisasi dan modernisasi yang tak terelakkan, banyak negara, termasuk Indonesia, bergulat dengan tantangan untuk menghidupkan demokrasi yang substantif dan partisipatif. Seringkali, demokrasi yang diterapkan terasa hampa, terperangkap dalam formalitas elektoral semata, dan gagal menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat. Partisipasi publik seringkali terbatas pada bilik suara, sementara proses pengambilan keputusan terasa jauh dari jangkauan warga. Dalam konteks inilah, politik budaya muncul sebagai lensa kritis dan sekaligus peta jalan untuk menemukan kembali jiwa demokrasi melalui penelusuran akar-akar kearifan lokal.
Politik budaya bukanlah sekadar tentang seni, ritual, atau tradisi dalam pengertian sempit. Ia adalah arena di mana makna, nilai, identitas, dan representasi diperjuangkan, dibentuk, dan dipertanyakan. Ia menyoroti bagaimana kekuatan, baik yang hegemonik maupun yang resisten, beroperasi melalui medium budaya untuk membentuk kesadaran, perilaku, dan struktur sosial. Dengan demikian, politik budaya menawarkan perspektif bahwa upaya menghidupkan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya yang melingkupinya, terutama kearifan lokal yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat.
1. Memahami Politik Budaya dalam Konteks Demokrasi
Politik budaya mengakui bahwa setiap sistem politik berakar pada dan dibentuk oleh asumsi, nilai, dan praktik budaya tertentu. Demokrasi modern, misalnya, seringkali mengidealkan nilai-nilai individualisme, rasionalitas instrumental, dan hak-hak sipil formal. Namun, di banyak masyarakat yang memiliki tradisi komunal kuat, pendekatan ini bisa terasa asing atau bahkan berbenturan dengan nilai-nilai lokal seperti kolektivitas, harmoni, dan musyawarah.
Dalam politik budaya, pertanyaan krusialnya adalah: budaya siapa yang dominan dalam mendefinisikan demokrasi? Apakah ia mencerminkan keragaman masyarakat, ataukah ia merupakan produk dari satu kelompok atau ideologi tertentu? Dengan memahami politik budaya, kita dapat melihat bahwa upaya menghidupkan demokrasi bukan hanya soal merevisi undang-undang atau prosedur, melainkan juga soal menegosiasikan kembali makna demokrasi itu sendiri, agar lebih inklusif dan relevan dengan realitas budaya setempat. Ini berarti memberi ruang bagi narasi, praktik, dan institusi lokal untuk ikut membentuk wajah demokrasi.
2. Kearifan Lokal sebagai Fondasi Demokrasi Substantif
Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, praktik, nilai-nilai, dan kepercayaan yang telah terakumulasi secara turun-temurun dalam suatu komunitas, lahir dari interaksi yang mendalam dengan lingkungan alam dan sosialnya. Ia bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem pengetahuan yang dinamis dan relevan, seringkali mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan cita-cita demokrasi substantif:
- Partisipasi Aktif dan Deliberasi: Banyak kearifan lokal mengandung mekanisme pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan mufakat, seperti "rembug desa" di Jawa, "sang kepemimpinan" di Batak, atau "paruman" di Bali. Proses-proses ini menekankan dialog, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan mencapai kesepakatan kolektif, jauh melampaui sekadar voting.
- Keadilan Sosial dan Pemerataan: Prinsip-prinsip seperti "gotong royong," "saling tulung," atau "manyame braya" mencerminkan nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan dukungan timbal balik yang menjadi fondasi keadilan sosial. Mekanisme pembagian sumber daya yang adil dan perlindungan terhadap kelompok rentan seringkali terintegrasi dalam sistem adat.
- Akuntabilitas Komunal: Dalam sistem adat, pemimpin dan anggota komunitas saling bertanggung jawab satu sama lain. Pelanggaran terhadap norma adat atau janji publik dapat berujung pada sanksi sosial atau denda adat yang berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang kuat.
- Keberlanjutan Lingkungan: Banyak kearifan lokal mengajarkan harmoni dengan alam, seperti sistem "subak" di Bali yang mengatur irigasi secara berkelanjutan, atau praktik "sasi" di Maluku yang mengelola sumber daya laut. Ini sejalan dengan dimensi demokrasi yang bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.
- Penghargaan terhadap Perbedaan: Meskipun berakar pada komunitas, banyak kearifan lokal memiliki cara untuk mengelola perbedaan internal dan eksternal, mengakui otonomi dan identitas kelompok-kelompok di dalamnya.
Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya elemen pelengkap, melainkan potensi fondasi yang kokoh untuk membangun demokrasi yang lebih berakar, relevan, dan berkelanjutan.
3. Mekanisme dan Implementasi: Menghidupkan Kembali Praktik Demokrasi Lokal
Upaya menghidupkan demokrasi melalui kearifan lokal memerlukan langkah-langkah konkret:
- Pengakuan dan Perlindungan Hukum: Langkah awal adalah pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat dan hak untuk mengatur diri sendiri. Undang-Undang Desa di Indonesia telah menjadi salah satu instrumen penting, namun implementasinya masih memerlukan penguatan.
- Revitalisasi Lembaga Adat: Memberdayakan kembali lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan, serta sebagai penjaga norma dan etika komunitas. Ini berarti tidak hanya memberi mereka legitimasi, tetapi juga kapasitas untuk beradaptasi dengan tantangan modern.
- Integrasi dalam Kebijakan Publik: Mendorong integrasi prinsip-prinsip kearifan lokal dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Misalnya, pendekatan "musyawarah" dapat diadaptasi dalam perencanaan pembangunan, atau prinsip "gotong royong" dapat dihidupkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat.
- Pendidikan dan Pewarisan: Mendorong pendidikan yang memperkenalkan dan mengajarkan kearifan lokal kepada generasi muda, baik melalui jalur formal maupun informal. Ini penting untuk memastikan kesinambungan dan relevansi nilai-nilai tersebut.
- Jembatan Antara Adat dan Modern: Menciptakan ruang dialog dan kolaborasi antara sistem pemerintahan modern (desa/kelurahan) dengan lembaga-lembaga adat. Ini bukan tentang mengganti satu sistem dengan yang lain, melainkan mencari titik temu dan sinergi untuk memperkuat tata kelola yang baik.
4. Tantangan dan Hambatan di Jalan Demokrasi Berbudaya
Meskipun potensinya besar, upaya ini tidak lepas dari tantangan:
- Globalisasi dan Homogenisasi Budaya: Arus informasi dan budaya global dapat mengikis nilai-nilai lokal dan menciptakan preferensi terhadap praktik-praktik yang seragam.
- Komersialisasi dan Romantisisasi: Kearifan lokal kadang hanya dilihat sebagai komoditas pariwisata atau sekadar "folklore" tanpa pemahaman mendalam tentang esensi dan relevansinya.
- Internalisasi Konflik: Tidak semua kearifan lokal sempurna atau bebas dari bias. Beberapa mungkin mengandung elemen patriarkal atau eksklusif. Perlu ada upaya reflektif untuk menyaring dan mengadaptasi.
- Intervensi Negara: Kebijakan sentralistik atau intervensi negara yang tidak peka terhadap konteks lokal dapat melemahkan otonomi dan vitalitas lembaga adat.
- Fragmentasi Pengetahuan: Generasi muda mungkin semakin terputus dari pengetahuan dan praktik kearifan lokal karena perubahan gaya hidup dan sistem pendidikan.
Kesimpulan: Demokrasi yang Berakar dan Berjiwa
Menghidupkan demokrasi melalui kearifan lokal adalah sebuah proyek politik budaya yang ambisius namun esensial. Ini adalah upaya untuk mengembalikan demokrasi ke pangkuan rakyat, menjadikannya relevan, bermakna, dan berakar pada identitas kolektif. Politik budaya mengajarkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar impor ide, melainkan sebuah proses adaptasi dan inkulturasi yang berkelanjutan.
Dengan merajut kembali benang-benang kearifan lokal—mulai dari semangat musyawarah, gotong royong, keadilan komunal, hingga harmoni dengan alam—kita dapat menenun sebuah permadani demokrasi akar rumput yang lebih kokoh, substantif, dan berjiwa. Ini bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan demokrasi yang lebih autentik, tangguh, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, politik budaya membuka jalan bagi demokrasi yang tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi juga berdenyut dalam setiap praktik dan nilai-nilai luhur masyarakatnya.