Mewaspadai Politik Eksploitasi Simbol Budaya untuk Kepentingan Elektoral

Ketika Mahkota Budaya Direbut Politik: Mewaspadai Eksploitasi Simbol untuk Raihan Elektoral

Indonesia, dengan segala kemegahan dan keragaman budayanya, adalah permadani yang ditenun dari ribuan benang tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur. Dari Sabang hingga Merauke, setiap jengkal tanah memiliki cerita, setiap komunitas memiliki identitas yang terukir dalam simbol-simbol budayanya—mulai dari pakaian adat, tarian tradisional, ritual keagamaan, bahasa daerah, hingga kuliner khas. Simbol-simbol ini bukan sekadar ornamen, melainkan cerminan jiwa, identitas, dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya.

Namun, di tengah hiruk-pikuk demokrasi dan persaingan elektoral yang kian sengit, keindahan dan kesakralan simbol-simbol budaya ini kerap kali terancam oleh praktik politik pragmatis. Politik eksploitasi simbol budaya untuk kepentingan elektoral adalah fenomena yang patut diwaspadai, sebab ia berpotensi mereduksi makna luhur budaya menjadi sekadar alat kampanye, mengancam integritas identitas, dan pada akhirnya, merugikan bangsa itu sendiri.

Apa Itu Eksploitasi Simbol Budaya dalam Politik Elektoral?

Eksploitasi simbol budaya dalam konteks elektoral merujuk pada praktik penggunaan elemen-elemen kebudayaan—baik itu artefak, ritual, bahasa, atau nilai-nilai—oleh para politisi dan kandidat dalam kampanye mereka, bukan karena apresiasi tulus terhadap budaya tersebut, melainkan sebagai strategi dangkal untuk menarik simpati pemilih dan meraih suara. Ini adalah upaya untuk "mengemas" diri atau pesan politik agar terlihat lebih merakyat, otentik, atau selaras dengan nilai-nilai lokal, tanpa komitmen yang mendalam terhadap pelestarian atau pemajuan budaya itu sendiri.

Motif di balik praktik ini beragam:

1. Menciptakan Kedekatan Emosional: Dengan mengenakan pakaian adat atau menggunakan bahasa lokal, kandidat berharap dapat menciptakan ilusi kedekatan dengan masyarakat setempat, seolah-olah mereka adalah "salah satu dari kita."
2. Membangun Citra Kerakyatan: Simbol budaya sering diasosiasikan dengan akar rumput, kesederhanaan, dan nilai-nilai tradisional. Politisi menggunakannya untuk menepis citra elitis.
3. Menggugah Sentimen Identitas Lokal/Nasional: Penggunaan simbol-simbol tertentu dapat membangkitkan rasa bangga atau patriotisme, yang kemudian diarahkan untuk mendukung kandidat.
4. Pengalihan Isu: Terkadang, eksploitasi budaya digunakan sebagai "pemanis" atau pengalih perhatian dari isu-isu substansif yang mungkin kurang populer atau sulit dijawab.
5. Targeting Demografi Spesifik: Simbol budaya bisa digunakan untuk menarik segmen pemilih tertentu yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi atau identitas budaya tersebut.

Modus Operandi Eksploitasi Simbol Budaya

Praktik eksploitasi ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk:

• Visual dan Estetika: Seorang calon legislatif mungkin tiba-tiba mengenakan blangkon, batik, atau pakaian adat daerah tertentu saat berkampanye di wilayah tersebut, padahal dalam kesehariannya tidak demikian. Panggung kampanye dihiasi ornamen tradisional yang megah, atau iklan politik menggunakan latar belakang candi dan gunung-gunung.
• Verbal dan Retorika: Penggunaan pepatah lokal, istilah-istilah daerah, atau bahkan kutipan dari tokoh-tokoh adat/budaya yang disisipkan dalam pidato kampanye, seringkali tanpa pemahaman konteks yang mendalam.
• Partisipasi dalam Ritual/Acara Adat: Mendadak menjadi donatur utama festival budaya, hadir dalam upacara adat, atau bahkan ikut serta dalam tarian ritual, semata-mata untuk tujuan dokumentasi dan publikasi kampanye.
• Naratif dan Pencitraan: Menciptakan narasi bahwa program politiknya selaras dengan "nilai-nilai leluhur" atau "kearifan lokal," tanpa penjelasan konkret bagaimana keselarasan itu terwujud.
• Komodifikasi Simbol: Mengubah simbol-simbol sakral atau tradisional menjadi merchandise kampanye seperti kaus, topi, atau stiker, sehingga makna aslinya tereduksi menjadi komoditas politik.

Bahaya Laten di Balik Senyum Manis Simbol Budaya

Di balik citra positif yang ingin dibangun, eksploitasi simbol budaya memiliki dampak negatif yang serius:

1. Pendangkalan Makna dan Degradasi Budaya: Simbol yang awalnya sarat nilai dan sejarah menjadi sekadar properti panggung atau kostum. Makna filosofisnya tergerus, tergantikan oleh fungsi elektoral sesaat. Ini merendahkan martabat budaya itu sendiri.
2. Penciptaan Identitas Palsu: Kandidat yang mengeksploitasi simbol budaya seringkali membangun identitas palsu yang tidak mencerminkan nilai dan komitmen sejatinya. Hal ini dapat menyesatkan pemilih dan menciptakan kekecewaan di kemudian hari.
3. Polarisasi dan Fragmentasi: Jika penggunaan simbol budaya terlalu eksklusif atau dikaitkan dengan kelompok politik tertentu, hal ini dapat menciptakan polarisasi antar kelompok masyarakat atau bahkan antar identitas budaya.
4. Pengalihan Isu dan Menipisnya Substansi: Fokus pada pencitraan budaya seringkali mengalihkan perhatian dari isu-isu substansif seperti program kerja, rekam jejak, atau visi-misi yang sebenarnya lebih penting bagi kemajuan bangsa. Pemilih disuguhkan "bungkus" yang menarik, namun "isi" yang kosong.
5. Erosi Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa penggunaan simbol budaya hanyalah taktik politik, kepercayaan terhadap politisi dan proses demokrasi dapat terkikis.
6. Ancaman terhadap Otentisitas Budaya: Jika budaya terus-menerus diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai warisan yang harus dijaga keasliannya, maka otentisitas dan integritas budaya itu sendiri akan terancam. Ia bisa berubah menjadi sesuatu yang artifisial, kehilangan rohnya.

Membentengi Diri dari Jebakan Manis Ini

Lalu, bagaimana kita dapat membentengi diri dari jebakan manis eksploitasi simbol budaya ini?

1. Pendidikan Budaya yang Mendalam: Masyarakat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang makna dan nilai luhur dari simbol-simbol budayanya sendiri. Dengan begitu, mereka akan lebih peka dan kritis terhadap upaya politisasi.
2. Literasi Politik dan Media: Masyarakat perlu didorong untuk memiliki kemampuan menganalisis pesan-pesan politik, termasuk bagaimana media merepresentasikan kandidat. Pertanyakan motif di balik setiap penampilan atau pernyataan yang mengaitkan diri dengan budaya.
3. Menuntut Substansi, Bukan Sekadar Pencitraan: Pemilih harus lebih cerdas dengan menuntut penjelasan program kerja, rekam jejak, dan visi-misi yang konkret, bukan hanya terpukau oleh penampilan atau simbol semata.
4. Peran Aktif Seniman, Budayawan, dan Akademisi: Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kritik, memberikan edukasi, dan menjaga kemurnian budaya dari politisasi dangkal. Mereka adalah penjaga mahkota budaya.
5. Mengevaluasi Konsistensi dan Komitmen: Perhatikan apakah politisi yang menggunakan simbol budaya memiliki rekam jejak atau komitmen nyata terhadap pelestarian dan pengembangan budaya di luar masa kampanye. Apakah mereka peduli terhadap seniman, cagar budaya, atau pendidikan tradisi?

Kesimpulan

Budaya adalah jiwa bangsa, cerminan peradaban, dan perekat keberagaman kita. Ia adalah warisan agung yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan dengan penuh hormat dan ketulusan. Ketika mahkota budaya direbut dan direduksi menjadi sekadar alat untuk meraih kekuasaan elektoral, kita tidak hanya kehilangan kemurnian tradisi, tetapi juga berisiko kehilangan sebagian dari identitas dan integritas kolektif kita sebagai bangsa.

Mewaspadai politik eksploitasi simbol budaya adalah tugas kita bersama. Dengan mata yang lebih tajam, hati yang lebih peka, dan pikiran yang lebih kritis, kita dapat memastikan bahwa budaya tetap pada singgasananya yang luhur, bukan menjadi komoditas murahan di panggung politik. Pemimpin sejati tidak akan mengeksploitasi, melainkan merangkul dan memajukan budaya dengan tulus, menjadikannya fondasi kuat bagi kemajuan bangsa yang bermartabat.