Gegap Gempita dan Gundah Gulana: Mengurai Akar Sengketa Pemilu di Indonesia
Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, selalu menyelenggarakan pesta demokrasi dengan riuh rendah. Jutaan warga berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, menandai setiap pemilu sebagai perayaan kedaulatan rakyat. Namun, di balik gegap gempita tersebut, seringkali terselip gundah gulana: sengketa pemilu yang berkepanjangan. Mengapa kontestasi demokrasi di Indonesia seolah tak pernah luput dari bayang-bayang perselisihan, bahkan hingga ke meja hijau Mahkamah Konstitusi? Mengurai benang kusut ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang saling berkelindan.
1. Kompleksitas Sistem dan Skala Pemilu yang Kolosal
Sistem pemilu di Indonesia adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Sejak 2004, kita telah mengadopsi pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini berarti jutaan surat suara harus dicetak, didistribusikan, dicoblos, dan dihitung di lebih dari 800.000 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, melintasi ribuan pulau.
- Beban Logistik dan Sumber Daya Manusia: Skala ini menciptakan tantangan logistik yang masif, mulai dari distribusi logistik yang tepat waktu hingga pelatihan ribuan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang mayoritas adalah warga biasa dengan pemahaman hukum yang bervariasi. Kesalahan manusia, baik disengaja maupun tidak, sangat rentan terjadi dalam proses yang begitu besar.
- Regulasi yang Multitafsir: Undang-Undang Pemilu yang begitu tebal dan kerap direvisi seringkali menyisakan ruang multitafsir pada beberapa pasalnya. Ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah atau, sebaliknya, menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.
2. Integritas Data dan Logistik Pemilu yang Rentan
Landasan utama setiap pemilu adalah data yang akurat, terutama Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, DPT seringkali menjadi sumber sengketa utama.
- DPT Bermasalah: Isu DPT ganda, pemilih fiktif, pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar, atau warga yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar, selalu menjadi "langganan" keluhan. Ketidakakuratan DPT dapat memicu kecurigaan adanya upaya manipulasi sejak awal.
- Distribusi Logistik: Keterlambatan atau kekurangan surat suara, salah kirim, hingga kerusakan kotak suara dan bilik suara, meskipun terlihat sepele, dapat menimbulkan protes dan tuntutan pemungutan suara ulang. Integritas surat suara, dari pencetakan hingga penyimpanan, juga krusial untuk mencegah pemalsuan.
3. Praktik Kecurangan dan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)
Ini adalah akar sengketa yang paling sering disorot. Kecurangan tidak hanya terjadi di hari-H, melainkan seringkali terencana sejak awal tahapan.
- Politik Uang (Money Politics): Pembelian suara (vote buying) masih menjadi praktik yang sulit diberantas. Calon atau tim sukses kerap menggunakan uang atau barang untuk memengaruhi pemilih, yang jika terbukti dapat membatalkan hasil pemilu.
- Penyalahgunaan Wewenang dan Netralitas Aparatur Negara: Mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk memenangkan kandidat tertentu, serta penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, adalah pelanggaran serius yang merusak prinsip netralitas dan keadilan pemilu.
- Manipulasi Suara: Ini bisa terjadi di berbagai tingkatan:
- Di TPS: Penggelembungan atau pengurangan suara, pencoblosan surat suara kosong oleh KPPS, atau intimidasi pemilih.
- Dalam Rekapitulasi: Perubahan angka dalam formulir C.Hasil, D.Hasil, atau rekapitulasi berjenjang dari TPS, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), hingga KPU Kabupaten/Kota atau Provinsi. Perbedaan data antara saksi dan penyelenggara seringkali menjadi pemicu utama sengketa.
- Kampanye Hitam dan Hoaks: Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) melalui media sosial maupun langsung, dapat memecah belah masyarakat dan merusak kredibilitas kandidat, memicu sengketa etik dan pidana.
4. Kelemahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial, namun seringkali dihadapkan pada keterbatasan.
- Keterbatasan Sumber Daya Bawaslu: Dengan wilayah pengawasan yang luas dan jumlah TPS yang masif, Bawaslu seringkali kekurangan personel dan anggaran untuk melakukan pengawasan optimal di setiap sudut.
- Proses Penanganan Pelanggaran yang Lamban dan Kurang Efektif: Mekanisme penanganan pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun etik, seringkali memakan waktu lama dan sanksi yang diberikan dianggap kurang memberikan efek jera. Proses yang berbelit-belit juga membuat masyarakat enggan melaporkan.
- Sinergi Antarlembaga yang Belum Optimal: Koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan (Gakkumdu), dan KPU, meskipun sudah ada, masih perlu diperkuat untuk penanganan kasus yang lebih cepat dan terpadu.
5. Budaya Politik dan Mentalitas Kompetisi yang "Winner Takes All"
Aspek non-teknis ini juga memegang peranan penting dalam memicu sengketa.
- Tingginya Taruhan Politik: Pemilu adalah perebutan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya negara. Taruhan yang begitu tinggi mendorong kandidat dan partai untuk melakukan segala cara demi kemenangan, termasuk praktik ilegal. Mentalitas "winner takes all" (pemenang mengambil semuanya) membuat kekalahan sulit diterima.
- Minimnya Sportivitas dan Kepercayaan Publik: Rendahnya sportivitas politik menyebabkan pihak yang kalah cenderung sulit menerima hasil, bahkan ketika bukti kecurangan tidak kuat. Ditambah lagi, tingkat kepercayaan publik yang fluktuatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas (Bawaslu), membuat setiap dugaan pelanggaran mudah memicu ketidakpuasan massal.
- Polarisasi Politik: Perpecahan masyarakat yang tajam akibat polarisasi ideologi atau identitas, terutama pasca-Pilpres, membuat setiap sengketa menjadi lebih panas dan berpotensi memicu konflik sosial.
6. Peran Teknologi dan Informasi (Sisi Gelap)
Meskipun teknologi memudahkan, ia juga membuka celah baru untuk sengketa.
- Disinformasi dan Hoaks yang Masif: Media sosial menjadi arena penyebaran informasi palsu yang cepat dan luas, seringkali ditujukan untuk mendiskreditkan lawan atau memicu amarah publik, yang pada akhirnya bisa berujung pada gugatan atau laporan.
- Keamanan Sistem Informasi KPU: Meskipun KPU terus berupaya meningkatkan keamanan sistem informasinya, isu peretasan atau dugaan manipulasi data melalui sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) masih sering menjadi sorotan dan dasar gugatan.
Menuju Demokrasi yang Lebih Matang
Sengketa pemilu adalah cerminan dari kompleksitas dan dinamika demokrasi Indonesia. Untuk mengurangi frekuensi dan intensitas sengketa di masa depan, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan:
- Penyempurnaan Regulasi: Memperjelas pasal-pasal yang multitafsir dan menyederhanakan prosedur.
- Peningkatan Integritas Penyelenggara: Memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan integritas KPU dan Bawaslu di semua tingkatan.
- Penegakan Hukum yang Tegas dan Cepat: Memberikan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan.
- Edukasi Politik dan Peningkatan Kesadaran Pemilih: Mendorong pemilih untuk berpartisipasi aktif dan kritis, serta menolak politik uang.
- Membangun Budaya Politik yang Sportif: Mengedepankan musyawarah mufakat, dialog, dan menerima kekalahan dengan lapang dada.
Dengan mengatasi akar permasalahan ini secara sistematis, Indonesia dapat terus mematangkan demokrasi, menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat yang benar-benar jujur, adil, dan minim sengketa. Hanya dengan begitu, gegap gempita pemilu dapat dirayakan tanpa diselimuti gundah gulana yang tak berkesudahan.