Ketika Kebijakan Publik Hanya Berdasar Citra, Bukan Data

Ilusi Popularitas dan Jurang Kebijakan: Ketika Citra Mengalahkan Data dan Akal Sehat

Di tengah hiruk pikuk politik modern, godaan untuk memprioritaskan popularitas dan citra di atas substansi seringkali tak terhindarkan bagi para pengambil kebijakan. Dalam dunia yang serba cepat dan didominasi media sosial, kebijakan publik yang dirancang untuk memenangkan hati publik secara instan—meskipun tanpa landasan data yang kuat—menjadi fenomena yang kian lazim. Namun, ketika citra menjadi raja dan data hanya sekadar pelengkap, kita sedang berjalan di tepi jurang yang berbahaya, mengorbankan masa depan demi tepuk tangan sesaat.

Pesona Citra: Godaan Jangka Pendek

Mengapa seorang pejabat atau pemerintah cenderung memilih kebijakan berbasis citra? Jawabannya kompleks, namun berakar pada siklus elektoral dan tekanan politik. Kebijakan yang dirancang untuk terlihat baik di permukaan, memberikan "solusi" instan, atau menarik perhatian media massa, seringkali lebih mudah "dijual" kepada publik. Contohnya bisa berupa proyek infrastruktur megah yang mudah terlihat, namun minim kajian dampak lingkungan dan keberlanjutan ekonomi; atau program bantuan sosial yang digembar-gemborkan tanpa analisis mendalam tentang target penerima dan efektivitas jangka panjang.

Dalam era digital, di mana informasi menyebar dalam hitungan detik, kemampuan untuk membentuk narasi positif dan mengelola persepsi publik menjadi sangat krusial. Sebuah kebijakan yang viral di media sosial, meski dangkal dalam implementasi, bisa memberikan dorongan popularitas yang signifikan. Ini menciptakan lingkaran setan: semakin banyak kebijakan berbasis citra yang sukses mendulang popularitas, semakin besar pula insentif bagi para pemimpin untuk mengulanginya.

Kekuatan Data: Fondasi Kebijakan yang Kokoh

Sebaliknya, kebijakan publik yang ideal seharusnya dibangun di atas fondasi data dan bukti empiris. Data menyediakan peta jalan yang objektif: ia menunjukkan masalah sebenarnya, mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak, mengukur efektivitas intervensi sebelumnya, dan memprediksi potensi dampak dari berbagai pilihan kebijakan.

Sebuah kebijakan berbasis data melibatkan:

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Bukti: Bukan asumsi atau anekdot, melainkan survei, statistik, dan penelitian.
2. Analisis Mendalam: Memahami akar masalah, bukan hanya gejala.
3. Perumusan Solusi Berbasis Riset: Memilih intervensi yang terbukti berhasil di tempat lain atau melalui studi pilot.
4. Pengukuran dan Evaluasi Berkelanjutan: Menilai apakah kebijakan mencapai tujuannya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Transparansi: Data dan hasil evaluasi dapat diakses publik untuk akuntabilitas.

Ketika data diabaikan, kebijakan menjadi spekulatif. Ia seperti menembak dalam gelap, berharap peluru mengenai sasaran tanpa pernah tahu di mana sasaran itu berada.

Konsekuensi Berbahaya dari Ilusi Popularitas

Mengandalkan citra daripada data memiliki konsekuensi jangka panjang yang merusak:

1. Inefisiensi dan Pemborosan Sumber Daya: Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk solusi efektif justru habis untuk proyek-proyek simbolis atau program yang tidak tepat sasaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap uang rakyat yang sulit diperoleh.
2. Masalah yang Tidak Tersentuh: Kebijakan berbasis citra seringkali hanya menyentuh permukaan masalah, mengabaikan akar penyebab yang lebih dalam dan kompleks. Akibatnya, masalah struktural tetap membengkak, dan krisis yang lebih besar menanti di masa depan.
3. Erosi Kepercayaan Publik: Meskipun awalnya mendulang popularitas, kegagalan kebijakan berbasis citra dalam jangka panjang akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Publik menjadi skeptis, apatis, atau bahkan sinis.
4. Ketidakadilan Sosial: Tanpa data yang akurat, kebijakan bisa gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan atau justru menciptakan ketidakadilan baru. Prioritas diberikan pada apa yang terlihat "baik" secara politis, bukan apa yang secara substantif "adil" atau "efektif."
5. Pembentukan Kultur Anti-Intelektual: Ketika data dan keahlian diabaikan demi opini populer atau retorika yang menarik, ini merusak budaya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Ini bisa berbahaya bagi perkembangan demokrasi dan kemajuan bangsa.
6. Kegagalan Pembangunan Jangka Panjang: Visi pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang berdasarkan proyeksi data dan analisis tren. Kebijakan citra yang berorientasi jangka pendek akan merusak pondasi pembangunan masa depan, meninggalkan warisan masalah bagi generasi mendatang.

Jalan Menuju Kebijakan Berbasis Bukti

Untuk keluar dari jurang ilusi popularitas, diperlukan komitmen kolektif dari berbagai pihak:

• Pemerintah: Harus memprioritaskan investasi dalam pengumpulan data, analisis kebijakan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengolah dan memanfaatkan data. Kebijakan harus melalui proses kajian yang ketat sebelum diluncurkan.
• Legislator: Perlu kritis dalam menguji usulan kebijakan, menuntut data dan bukti, serta tidak mudah tergiur oleh janji-janji populis.
• Akademisi dan Peneliti: Memiliki peran vital dalam menyediakan data, analisis independen, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.
• Media Massa: Bertanggung jawab untuk mendalami substansi kebijakan, bukan hanya sensasi atau retorika politik. Mereka harus menjadi penjaga gerbang informasi yang kredibel.
• Masyarakat Sipil: Harus lebih aktif menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, serta membekali diri dengan literasi data.
• Masyarakat Umum: Membangun budaya berpikir kritis, tidak mudah termakan narasi populer tanpa verifikasi, dan menuntut pemimpin yang berani mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya demi citra.

Kesimpulan

Kebijakan publik adalah instrumen krusial untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Mengizinkan citra dan popularitas semata untuk mendikte arah kebijakan adalah tindakan yang sangat berisiko, seperti membangun rumah di atas pasir. Fondasi yang kokoh hanya bisa dibangun di atas data, analisis mendalam, dan akal sehat. Hanya dengan kembali memprioritaskan bukti dan substansi, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini benar-benar melayani kepentingan terbaik rakyat dan masa depan bangsa, bukan sekadar memuaskan dahaga akan pujian sesaat.