Ketika Pesta Demokrasi Berubah Jadi Arena Perang Dingin: Ancaman Polarisasi Sosial dalam Kampanye Politik
Kampanye politik, sejatinya, adalah jantung demokrasi. Ini adalah periode krusial di mana gagasan diadu, visi ditawarkan, dan calon pemimpin berusaha meyakinkan publik tentang kelayakan mereka. Idealnya, kampanye adalah panggung untuk debat konstruktif, pendidikan pemilih, dan perayaan perbedaan pandangan dalam bingkai persatuan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan hadirnya era digital, kita menyaksikan transformasi yang mengkhawatirkan: kampanye politik seringkali berubah menjadi ajang polarisasi sosial yang memecah belah, merobek-robek kohesi masyarakat, dan mengancam fondasi demokrasi itu sendiri.
Dari Adu Gagasan Menuju Adu Identitas
Fenomena polarisasi sosial dalam kampanye politik bukanlah hal baru, tetapi intensitas dan dampaknya kini jauh lebih besar. Dahulu, perbedaan pandangan politik mungkin sebatas pada kebijakan ekonomi, program sosial, atau arah pembangunan. Kini, perpecahan itu seringkali merambat ke ranah identitas: agama, suku, ras, gender, bahkan preferensi gaya hidup. Kampanye tidak lagi berfokus pada "apa yang akan kita lakukan", melainkan "siapa kita dan siapa mereka", menciptakan garis demarkasi yang tegas antara "kita" (yang benar, yang baik, yang patriotik) dan "mereka" (yang salah, yang jahat, yang membahayakan).
Mekanisme Transformasi: Bagaimana Kampanye Menjadi Polaritatif?
Ada beberapa faktor dan mekanisme yang berkontribusi pada perubahan kampanye politik menjadi ajang polarisasi:
-
Retorika Provokatif dan Demonifikasi Lawan:
Politisi atau tim kampanye seringkali tergoda untuk menggunakan narasi yang memicu emosi kuat, seperti ketakutan, kemarahan, atau kebencian. Mereka tidak hanya mengkritik kebijakan lawan, tetapi juga menyerang karakter, motif, atau bahkan latar belakang identitas lawan. Demonifikasi lawan politik sebagai "musuh" atau "ancaman bagi negara" menciptakan jurang pemisah yang dalam, mendorong pengikut untuk melihat pihak lain bukan sebagai rival demokrasi, tetapi sebagai ancaman eksistensial. -
Politik Identitas yang Berlebihan:
Ketika politik identitas menjadi landasan utama kampanye, yaitu mobilisasi pemilih berdasarkan kesamaan identitas kelompok (misalnya, agama atau etnis) daripada kesamaan ideologi atau program kerja, maka polarisasi akan mudah terjadi. Calon akan menonjolkan identitas mereka dan kelompok yang diwakilinya, seringkali dengan mengesampingkan identitas atau kepentingan kelompok lain. Ini menciptakan "kita versus mereka" yang kaku, di mana loyalitas identitas lebih diutamakan daripada musyawarah mufakat. -
Peran Media Sosial dan Algoritma:
Media sosial adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Di sisi lain, algoritmanya cenderung menciptakan "gelembung filter" (filter bubble) dan "kamar gema" (echo chamber). Pengguna lebih banyak terpapar informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sementara pandangan berbeda disaring atau direndahkan. Ini memperkuat bias konfirmasi, membuat individu semakin yakin akan kebenaran pandangannya sendiri dan semakin skeptis atau bahkan memusuhi pandangan yang berbeda. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian menjadi sangat cepat dan masif, sulit dikendalikan. -
Berita Palsu dan Disinformasi yang Disengaja:
Di era digital, penyebaran berita palsu (hoaks) dan disinformasi yang dirancang untuk memanipulasi opini publik dan memperdalam perpecahan menjadi sangat efektif. Kampanye seringkali menjadi target atau bahkan aktor di balik penyebaran konten-konten menyesatkan ini, yang bertujuan untuk mendiskreditkan lawan, memicu kemarahan, atau menciptakan narasi yang menguntungkan salah satu pihak, tanpa peduli pada kebenaran faktual. -
Strategi Negatif dan Personifikasi Konflik:
Beberapa tim kampanye memilih strategi negatif, yang berfokus pada kelemahan atau kegagalan lawan daripada kekuatan calon sendiri. Ketika strategi ini dipersonifikasi, yaitu menjadikan konflik politik sebagai pertarungan personal antara dua individu atau kelompok yang berlawanan, maka tensi sosial akan meningkat drastis. Konflik tidak lagi tentang ide, tetapi tentang siapa yang lebih baik atau lebih berhak secara moral atau personal.
Dampak Polarisasi Sosial pada Demokrasi
Transformasi kampanye menjadi ajang polarisasi sosial membawa konsekuensi serius bagi tatanan demokrasi:
- Pecahnya Kohesi Sosial: Masyarakat menjadi terkotak-kotak, di mana tetangga, teman, atau bahkan anggota keluarga bisa saling curiga dan memusuhi hanya karena perbedaan pilihan politik. Ini merobek kain sosial yang menyatukan masyarakat.
- Erosi Kepercayaan pada Institusi: Ketika kampanye sarat dengan serangan dan tuduhan tak berdasar, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi (pemerintah, parlemen, peradilan, media) dapat terkikis. Ini mempersulit tata kelola pemerintahan yang efektif.
- Hambatan Tata Kelola Pemerintahan: Lingkungan politik yang sangat terpolarisasi menyulitkan pemerintah untuk membangun konsensus, merumuskan kebijakan yang inklusif, dan menjalankan program pembangunan. Setiap langkah akan dicurigai dan ditentang oleh pihak yang berseberangan, bukan berdasarkan substansi, tetapi karena identitas politik.
- Peningkatan Ketegangan dan Konflik: Polarisasi dapat meningkatkan risiko konflik sosial, mulai dari perdebatan sengit di ruang publik hingga potensi kekerasan fisik.
- Ancaman terhadap Kualitas Demokrasi: Pada akhirnya, polarisasi yang ekstrem mengancam nilai-nilai inti demokrasi seperti toleransi, kompromi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang mampu berdialog, mencari titik temu, dan menerima hasil yang berbeda. Polarisasi justru mendorong penolakan terhadap semua itu.
Mungkinkah Kembali ke Jalur?
Mengembalikan kampanye politik ke jalur yang lebih sehat adalah tantangan besar, namun bukan tidak mungkin. Ini membutuhkan tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak:
- Politisi dan Elit: Harus menjadi teladan dalam berpolitik, menghindari retorika provokatif, dan berani menyerukan persatuan.
- Media Massa: Memiliki peran vital dalam menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan tidak bias, serta melawan disinformasi.
- Platform Media Sosial: Harus lebih proaktif dalam memberantas hoaks dan ujaran kebencian, serta merevisi algoritma yang memperkuat polarisasi.
- Masyarakat Sipil dan Tokoh Agama/Adat: Dapat menjadi jembatan dialog dan agen moderasi di tengah perpecahan.
- Warga Negara: Harus meningkatkan literasi digital, berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, dan lebih bijak dalam menyaring serta menyebarkan konten di media sosial.
Kampanye politik seharusnya menjadi festival gagasan, bukan medan perang identitas. Jika kita abai, polarisasi sosial akan terus menggerogoti fondasi masyarakat kita, mengubah pesta demokrasi menjadi arena perang dingin yang tak berujung, dan pada akhirnya, melemahkan bangsa itu sendiri. Sudah saatnya kita menuntut dan mewujudkan kampanye yang mencerahkan, menyatukan, dan memperkuat demokrasi kita.