Ketika Isu HAM Disisihkan dalam Agenda Politik Nasional

Senyapnya Suara Keadilan: Ketika Isu HAM Tersisih dalam Agenda Politik Nasional

Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali didengungkan sebagai pilar fundamental peradaban modern, landasan bagi masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Namun, dalam hiruk-pikuk arena politik nasional, idealisme HAM seringkali harus berhadapan dengan realitas pragmatis dan kepentingan yang berlapis-lapis. Tidak jarang, suara-suara keadilan yang menuntut penegakan HAM menjadi senyap, tersisih, atau bahkan sengaja dibungkam demi prioritas lain yang dianggap lebih mendesak.

Fenomena ini bukan hal baru dan bukan pula eksklusif bagi satu negara. Ia adalah cerminan dari kompleksitas tata kelola negara, di mana pemerintah dihadapkan pada berbagai tuntutan: pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, keamanan nasional, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Sayangnya, dalam kalkulasi politik, isu-isu HAM kerap kali dianggap sebagai "penghalang" atau "biaya" yang harus diminimalisir, alih-alih sebagai fondasi yang justru memperkuat semua tujuan tersebut.

Mengapa Isu HAM Kerap Tersisih?

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan isu HAM terpinggirkan dalam agenda politik nasional:

1. Prioritas Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas:

   • Argumen Pragmatis: Seringkali, pemerintah berdalih bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan iklim investasi yang kondusif, yang kadang diartikan sebagai minimnya "gangguan" dari tuntutan HAM, terutama terkait konflik agraria, dampak lingkungan dari proyek besar, atau hak-hak buruh. Proyek-proyek infrastruktur raksasa, misalnya, seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat adat atau komunitas lokal yang tergusur, dengan dalih "demi kepentingan umum yang lebih besar."
   • Stabilitas Politik dan Keamanan: Untuk menciptakan iklim investasi dan pembangunan, stabilitas dianggap mutlak. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi, hak berkumpul, dan bahkan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu dapat dikesampingkan jika dianggap berpotensi "mengganggu" ketertiban atau memicu "perpecahan." Narasi "ancaman keamanan" sering digunakan untuk membenarkan pembatasan kebebasan sipil.

2. Kepentingan Politik Jangka Pendek dan Elektoral:

   • Popularitas vs. Keadilan: Mengangkat isu HAM, terutama yang sensitif seperti pelanggaran masa lalu atau korupsi yang melibatkan elit, seringkali tidak populer dan berisiko mengikis dukungan politik atau elektoral. Partai politik atau individu yang berkuasa cenderung menghindari topik yang bisa membuka kotak pandora atau menciptakan musuh politik baru.
   • Kompromi Pragmatis: Dalam pembentukan koalisi atau aliansi politik, isu HAM bisa menjadi alat tawar-menawar atau bahkan "tumbal." Untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan, isu-isu HAM yang prinsipil bisa dikompromikan atau ditunda penyelesaiannya.

3. Lemahnya Kelembagaan dan Penegakan Hukum:

   • Institusi HAM yang Tidak Berdaya: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau lembaga-lembaga serupa seringkali memiliki wewenang terbatas, minim anggaran, dan kurangnya dukungan politik untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Rekomendasi mereka seringkali diabaikan atau tidak ditindaklanjuti.
   • Impunitas: Budaya impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak diadili atau dihukum secara setimpal, adalah racun bagi penegakan HAM. Ini mengirimkan pesan bahwa pelanggaran HAM tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga mendorong keberulangan. Impunitas seringkali terjadi karena intervensi politik, lemahnya sistem peradilan, atau kurangnya kemauan politik.

4. Narasi Kontra-HAM dan Relativisme Budaya:

   • HAM sebagai "Intervensi Asing": Beberapa pihak mencoba merelatifkan HAM dengan menganggapnya sebagai produk "Barat" yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal atau nasional. Narasi ini sering digunakan untuk menolak kritik internasional atau domestik terhadap kondisi HAM di suatu negara.
   • Menciptakan Stigma: Aktivis HAM atau organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan isu-isu kritis seringkali dicap sebagai "anti-pemerintah," "agen asing," atau "pengganggu stabilitas," sehingga melemahkan kredibilitas perjuangan mereka.

Manifestasi Tersisihnya HAM dalam Agenda Politik

Ketika isu HAM dikesampingkan, dampaknya terasa di berbagai lini:

• Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Tak Kunjung Tuntas: Banyak negara memiliki "hutang" sejarah berupa pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan, pelakunya tidak diadili, dan korbannya belum mendapatkan keadilan atau reparasi. Setiap kali isu ini diangkat, ia dibenturkan dengan dalih stabilitas, rekonsiliasi semu, atau keterbatasan hukum.
• Pembatasan Ruang Sipil dan Kebebasan Berekspresi: Pembatasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak berkumpul sering terjadi dengan dalih menjaga ketertiban umum atau melawan berita bohong/radikalisme. Undang-undang ITE, misalnya, sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau elit.
• Konflik Agraria dan Perampasan Tanah: Proyek-proyek pembangunan skala besar, baik oleh pemerintah maupun swasta, seringkali mengakibatkan penggusuran paksa, perampasan tanah adat, dan kerusakan lingkungan tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil. Hak-hak masyarakat adat dan lokal sering terabaikan.
• Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Kelompok Minoritas: Isu-isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, etnis, atau gender seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, bahkan kadang diperparah oleh kebijakan atau pernyataan yang bias.

Dampak Jangka Panjang: Harga yang Harus Dibayar

Mengesampingkan HAM dalam agenda politik nasional memiliki konsekuensi serius dan jangka panjang:

• Erosi Kepercayaan Publik: Ketika keadilan tidak ditegakkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, baik itu pemerintah, parlemen, maupun peradilan. Ini bisa memicu apatisme atau, sebaliknya, radikalisasi.
• Ancaman Terhadap Demokrasi: Demokrasi sejati tidak hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Ketika HAM diabaikan, fondasi demokrasi menjadi rapuh.
• Perpetuasi Ketidakadilan dan Kekerasan: Impunitas menciptakan siklus kekerasan dan ketidakadilan. Pelaku merasa aman, korban terus menderita, dan potensi konflik sosial tetap membara di bawah permukaan.
• Kerugian Reputasi Internasional: Meskipun sering dianggap sekunder, pelanggaran HAM yang sistematis dapat merusak citra negara di mata internasional, berdampak pada hubungan diplomatik, investasi, hingga bantuan luar negeri.
• Kerugian Moral dan Etika Bangsa: Yang paling fundamental, mengesampingkan HAM berarti mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan universal, merendahkan martabat individu, dan menggadaikan masa depan bangsa yang adil dan beradab.

Menuju Integrasi HAM dalam Agenda Politik

Mengintegrasikan HAM sebagai inti dari agenda politik nasional bukanlah tugas yang mudah, namun esensial. Ini membutuhkan:

1. Kemauan Politik yang Kuat: Kepemimpinan yang berani dan berkomitmen untuk menempatkan HAM sebagai prioritas utama, bahkan jika itu berarti mengambil keputusan yang tidak populer.
2. Reformasi Institusi: Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan HAM, memastikan independensi dan kapasitas mereka untuk bertindak tanpa intervensi.
3. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Mendorong pendidikan HAM di semua jenjang dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya HAM bagi seluruh warga negara.
4. Partisipasi Masyarakat Sipil: Memberikan ruang yang aman dan luas bagi organisasi masyarakat sipil untuk memantau, mengadvokasi, dan menyuarakan isu-isu HAM tanpa rasa takut.
5. Pendekatan Holistik: Memahami bahwa HAM bukanlah isu yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang berpihak pada manusia dan menghormati hak-haknya.

Pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya mampu mencapai kemajuan materi, tetapi juga mampu menjunjung tinggi martabat setiap individunya. Ketika suara keadilan senyap dan isu HAM tersisih, maka yang terancam bukan hanya hak-hak individu, melainkan juga masa depan peradaban itu sendiri. Sudah saatnya HAM tidak lagi menjadi footnote, melainkan inti dari setiap narasi dan kebijakan politik nasional.