Zig-zag Politik Tanpa Kompas Ideologis: Ketika Aliansi Berubah Warna dan Makna
Dinamika politik, khususnya di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang, seringkali menampilkan fenomena yang membingungkan sekaligus mengkhawatirkan: pergeseran aliansi yang cepat dan tak terduga. Bukan lagi tentang perbedaan fundamental dalam pandangan dunia atau visi pembangunan, melainkan manuver pragmatis yang seringkali tanpa landasan ideologis yang jelas. Ketika partai atau politisi dengan mudah berpindah haluan, bergabung, atau membubarkan koalisi tanpa memegang teguh prinsip-prinsip yang diusung sebelumnya, maka kita menyaksikan sebuah "zig-zag politik" yang bisa mengikis kepercayaan publik dan merusak substansi demokrasi.
Apa Itu "Tanpa Landasan Ideologis"?
Secara sederhana, landasan ideologis adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip dasar yang membentuk cara pandang sebuah partai atau politisi terhadap masyarakat, negara, ekonomi, dan berbagai isu publik. Partai Sosialis, misalnya, akan cenderung mengadvokasi kesetaraan dan jaring pengaman sosial yang kuat. Partai Konservatif mungkin menekankan tradisi, ketertiban, dan pasar bebas. Landasan ini menjadi kompas yang memandu kebijakan, platform, dan arah perjuangan politik mereka.
Ketika aliansi politik terbentuk tanpa landasan ideologis, yang terjadi adalah perkawinan kepentingan jangka pendek. Bukan kesamaan visi tentang bagaimana negara harus dijalankan, melainkan kalkulasi elektoral, pembagian kekuasaan, atau bahkan ambisi pribadi semata. Partai A yang dulunya mengkritik keras kebijakan Partai B, bisa tiba-tiba menjadi mitra koalisi hanya karena Partai B menjanjikan kursi menteri atau dukungan elektoral di wilayah tertentu. Ini adalah politik transaksional, di mana ideologi menjadi barang dagangan yang bisa ditukar atau diabaikan.
Penyebab Fenomena Zig-zag Politik
Beberapa faktor berkontribusi pada maraknya aliansi tanpa landasan ideologis ini:
- Pragmatisme Elektoral Ekstrem: Tujuan utama adalah memenangkan pemilu, dengan segala cara. Ideologi dianggap sebagai beban jika menghalangi potensi kemenangan. Mereka mencari kekuatan numerik daripada kesamaan prinsip.
- Lemahnya Institusionalisasi Partai Politik: Banyak partai diwarnai oleh dominasi figur sentral atau oligarki internal, bukan oleh mekanisme internal yang kuat dan ideologi yang mengakar. Loyalitas lebih kepada individu daripada kepada partai itu sendiri.
- Ambisi Pribadi Pemimpin: Hasrat untuk menduduki posisi puncak atau mempertahankan kekuasaan seringkali menjadi pendorong utama. Aliansi dibentuk dan dibubarkan berdasarkan sejauh mana hal itu melayani kepentingan pribadi sang pemimpin.
- Sistem Multipartai yang Fragmented: Banyaknya partai kecil tanpa kekuatan mayoritas absolut mendorong pembentukan koalisi yang rapuh dan mudah berubah, karena setiap partai berusaha memaksimalkan posisi tawarnya.
- Ketiadaan Pendidikan Politik Berbasis Ideologi: Baik di internal partai maupun di masyarakat, diskusi tentang ideologi seringkali minim. Masyarakat kurang teredukasi untuk memilih partai berdasarkan platform ideologis yang konsisten.
Dampak Buruk bagi Demokrasi dan Masyarakat
Fenomena aliansi politik tanpa landasan ideologis bukanlah sekadar permainan politik biasa, melainkan ancaman serius bagi kesehatan demokrasi:
- Erosi Kepercayaan Publik: Masyarakat menjadi sinis dan apatis. Mereka melihat politisi sebagai oportunis yang tidak memegang janji atau prinsip. Ini merusak legitimasi sistem politik secara keseluruhan.
- Kebijakan Publik yang Inkoheren dan Tidak Konsisten: Dengan aliansi yang mudah berubah, arah kebijakan bisa bergeser drastis setiap kali ada pergantian koalisi. Proyek jangka panjang bisa terbengkalai, visi pembangunan menjadi kabur, dan masalah fundamental tidak pernah tertangani secara tuntas.
- Melemahnya Akuntabilitas: Ketika politisi atau partai sering berganti "baju," sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas kegagalan kebijakan. Siapa yang harus disalahkan jika koalisi yang merancang kebijakan sudah bubar dan anggotanya pindah ke kubu lain?
- Matinya Oposisi yang Konstruktif: Ketika semua pihak berpotensi untuk menjadi kawan atau lawan di kemudian hari, kritik menjadi tidak tajam dan oposisi tidak lagi fokus pada perbedaan ideologis, melainkan pada taktik perebutan kekuasaan semata.
- Politik Identitas yang Berbahaya: Ketika ideologi tidak lagi menjadi pembeda, politisi mungkin akan mencari identitas lain (etnis, agama, regional) untuk menggalang dukungan, yang berpotensi memecah belah masyarakat.
- Memperkuat Politik Oligarki: Hanya segelintir elit yang punya kekuatan untuk "mengatur" aliansi, sementara kader akar rumput atau suara rakyat terpinggirkan.
Menuju Politik yang Lebih Berprinsip
Mengatasi fenomena zig-zag politik tanpa kompas ideologis ini membutuhkan upaya kolektif:
- Penguatan Institusi Partai: Partai harus membangun ideologi yang jelas, mekanisme internal yang demokratis, dan kaderisasi yang berjenjang agar loyalitas tertanam pada partai dan ideologinya, bukan hanya pada figur.
- Pendidikan Politik bagi Publik: Masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dalam memilih, memahami platform ideologis partai, dan menuntut konsistensi dari politisi yang mereka dukung.
- Media yang Kritis dan Berimbang: Media memiliki peran penting untuk menyoroti inkonsistensi politik dan mengedukasi publik tentang dampak buruk dari aliansi transaksional.
- Etika dan Integritas Pemimpin: Dorongan untuk mengedepankan kepentingan publik di atas ambisi pribadi adalah kunci.
Ketika aliansi politik hanya didasarkan pada pragmatisme jangka pendek tanpa akar ideologis, politik akan kehilangan esensinya sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Ia akan menjelma menjadi panggung drama perebutan kekuasaan yang melelahkan, di mana makna demokrasi terkikis, dan harapan rakyat hanyalah ilusi semata. Sudah saatnya politik kembali menemukan kompas ideologisnya agar arah perjalanan bangsa tidak terus-menerus berzig-zag tanpa tujuan yang jelas.