Kenapa Politik Selalu Mengutamakan Popularitas daripada Kapasitas

Megahnya Panggung, Senyapnya Nalar: Mengapa Politik Selalu Mengutamakan Popularitas daripada Kapasitas

Kita sering menyaksikan fenomena ini: seorang politikus dengan rekam jejak yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin tanpa pengalaman substansial di bidang pemerintahan atau kebijakan, mampu memukau massa dan meraih posisi kekuasaan tertinggi. Di sisi lain, figur yang sangat kapabel, berintegritas, dan memahami seluk-beluk permasalahan bangsa, justru kesulitan menembus "dinding" popularitas. Ini bukanlah kebetulan, melainkan refleksi dari sebuah paradoks fundamental dalam lanskap politik modern: mengapa popularitas kerap menjadi mata uang yang lebih berharga daripada kapasitas?

Fenomena ini bukan sekadar anomali, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara sifat dasar demokrasi, psikologi massa, dinamika media, dan strategi kampanye politik. Mari kita bedah lebih dalam.

1. Demokrasi Adalah Permainan Angka (dan Persepsi)

Pada intinya, demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan diperoleh melalui dukungan suara mayoritas. Untuk memenangkan pemilihan, seorang kandidat harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Dan suara ini, dalam banyak kasus, tidak selalu diberikan berdasarkan analisis mendalam terhadap kapasitas, visi, atau rekam jejak.

Masyarakat awam, dengan segala keterbatasan waktu dan akses informasi, cenderung memilih berdasarkan kesan pertama, citra yang ditampilkan, atau seberapa "akrab" seorang kandidat terasa bagi mereka. Dalam konteks ini, popularitas adalah alat vital untuk menarik perhatian dan memobilisasi dukungan. Kapasitas, yang seringkali bersifat teknis dan rumit, sulit untuk dicerna dan diapresiasi oleh khalayak luas dalam waktu singkat.

2. Kekuatan Emosi Mengalahkan Logika

Manusia adalah makhluk emosional. Keputusan memilih, sama seperti keputusan konsumsi lainnya, seringkali didorong oleh perasaan ketimbang analisis rasional murni. Politikus yang mampu membangkitkan emosi—baik itu harapan, kemarahan terhadap status quo, rasa aman, atau sekadar rasa kagum—memiliki keunggulan signifikan.

  • Karismatik dan Relatable: Politikus yang karismatik, pandai berbicara, dan mampu membangun koneksi emosional dengan pemilih seringkali lebih disukai. Mereka mungkin tidak selalu menawarkan solusi terbaik, tetapi mereka membuat pemilih merasa dipahami atau terinspirasi.
  • Citra "Merakyat": Kemampuan untuk tampil sederhana, dekat dengan rakyat, dan memahami penderitaan mereka, seringkali lebih efektif daripada paparan program kerja yang detail dan ilmiah. Masyarakat lebih memilih pemimpin yang mereka rasa bisa "merasakan" apa yang mereka rasakan, daripada yang hanya bisa "menghitung" apa yang mereka butuhkan.
  • Efek Halo: Jika seseorang disukai (populer), ada kecenderungan untuk mengaitkan sifat-sifat positif lainnya pada mereka, termasuk kompetensi. Popularitas menciptakan semacam "halo" yang menutupi potensi kekurangan kapasitas.

3. Tirani Media dan Informasi Cepat

Di era digital, informasi bergerak dengan kecepatan cahaya, namun seringkali dangkal. Media, terutama media sosial, cenderung memprioritaskan konten yang sensasional, mudah dicerna, dan viral. Kompleksitas kebijakan atau kedalaman kapasitas seorang pemimpin sulit diwakilkan dalam format video pendek, meme, atau soundbite.

  • Naratif Sederhana vs. Kebijakan Kompleks: Kampanye politik beradaptasi dengan ini, memilih untuk menyampaikan narasi sederhana, slogan yang menarik, atau janji-janji yang mudah diingat, ketimbang menjelaskan detail kebijakan yang rumit. Kapasitas seorang ekonom ulung atau ahli tata kota mungkin tidak dapat dikemas menjadi pesan 15 detik yang menarik.
  • Fokus pada Personalitas: Media seringkali lebih tertarik pada drama personal, gaya hidup, atau kontroversi seorang politikus daripada ide-ide atau kapasitasnya dalam memecahkan masalah negara. Ini menguatkan narasi bahwa politik adalah tentang pertunjukan, bukan substansi.
  • Algoritma Popularitas: Algoritma media sosial dirancang untuk mempromosikan konten yang paling banyak berinteraksi (like, share, comment). Konten yang memicu emosi, seringkali populer, bahkan jika isinya tidak substansial atau menyesatkan.

4. Strategi Kampanye dan Pemasaran Politik

Kampanye politik modern tidak ubahnya strategi pemasaran produk. Tujuannya adalah "menjual" kandidat kepada pemilih. Dan dalam pemasaran, citra, branding, dan persepsi seringkali lebih penting daripada kualitas intrinsik produk itu sendiri.

  • Konsultan Citra: Tim kampanye, dengan bantuan konsultan citra dan ahli komunikasi, akan memoles penampilan, gaya bicara, dan bahkan kisah hidup kandidat agar lebih menarik dan "menjual." Fokusnya adalah bagaimana kandidat terlihat dan dirasakan, bukan semata-mata apa yang mereka tahu atau bisa.
  • Survei dan Polling: Keputusan kampanye didasarkan pada survei dan polling untuk mengetahui apa yang diinginkan publik, bukan apa yang terbaik untuk publik. Jika publik menginginkan pemimpin yang "merakyat" daripada yang "pintar," maka kampanye akan fokus pada citra "merakyat" tersebut.
  • "Electability" sebagai Kriteria Utama: Partai politik seringkali memilih calon berdasarkan "elektabilitas" mereka—potensi untuk menang—bukan semata-mata kapasitas atau integritas. Kandidat yang populer, bahkan jika kurang kapabel, dianggap sebagai investasi yang lebih aman untuk memenangkan kursi.

5. Dilema Jangka Pendek vs. Jangka Panjang

Siklus elektoral yang relatif pendek (misalnya, lima tahun sekali) mendorong politikus untuk berpikir dalam kerangka waktu yang sama. Keputusan yang populer dalam jangka pendek, meskipun mungkin tidak optimal untuk jangka panjang, seringkali lebih diutamakan karena memberikan keuntungan elektoral segera.

Reformasi yang sulit, kebijakan yang tidak populer namun esensial, atau investasi jangka panjang yang hasilnya baru terlihat puluhan tahun kemudian, jarang menjadi magnet suara. Kapasitas sejati seringkali terlihat dalam kemampuan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan, namun hal ini tidak selalu "seksi" untuk kampanye.

Konsekuensi dan Tantangan ke Depan

Ketika popularitas secara konsisten mengalahkan kapasitas, dampaknya bisa serius:

  • Tata Kelola yang Buruk: Pemimpin yang populer namun kurang kapabel dapat membuat keputusan yang tidak tepat, menyebabkan kerugian bagi negara dan rakyat.
  • Erosi Kepercayaan Publik: Jika masyarakat terus-menerus memilih berdasarkan popularitas dan kemudian kecewa dengan kinerja, kepercayaan terhadap institusi politik akan terkikis.
  • Lingkaran Setan: Sistem cenderung mereplikasi dirinya sendiri. Jika popularitas selalu menang, maka hanya orang-orang yang berinvestasi dalam popularitas (bukan kapasitas) yang akan maju, menciptakan lingkaran setan.

Fenomena ini bukanlah cacat tunggal dalam sistem, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara sifat manusia, media, dan struktur politik itu sendiri. Tantangan bagi demokrasi adalah bagaimana menciptakan sistem yang mendorong dan menghargai kapasitas sejati, tanpa sepenuhnya mengabaikan pentingnya koneksi dengan rakyat. Ini membutuhkan peran aktif dari pemilih yang lebih kritis, media yang lebih bertanggung jawab, dan partai politik yang berani mengutamakan substansi di atas sekadar panggung. Hanya dengan begitu, panggung kekuasaan bisa dipenuhi oleh nalar, bukan hanya gemuruh tepuk tangan.

Exit mobile version