Politik dan Sektor Maritim: Prioritas Nasional atau Retorika?

Samudra Harapan atau Sekadar Janji? Politik dan Sektor Maritim dalam Timbangan Prioritas Nasional

Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis diberkahi dengan laut yang membentang luas, menyimpan potensi ekonomi dan strategis yang tak terhingga. Dari Sabang hingga Merauke, garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer adalah urat nadi kehidupan, sumber daya, dan jalur peradaban. Namun, pertanyaan krusial yang selalu mengemuka adalah: seberapa seriuskah politik nasional menempatkan sektor maritim sebagai prioritas utama, ataukah narasi "negara maritim" dan "poros maritim dunia" hanya berhenti pada tataran retorika yang heroik?

Potensi Raksasa yang Belum Terjamah Penuh

Untuk memahami dinamika ini, kita perlu mengurai potensi maritim Indonesia.

1. Sumber Daya Alam: Laut Indonesia kaya akan perikanan (tangkap dan budidaya), energi (minyak dan gas lepas pantai, energi arus laut), mineral dasar laut, serta keanekaragaman hayati yang mendukung ekowisata bahari.
2. Posisi Geostrategis: Berada di persimpangan dua samudra (Pasifik dan Hindia) serta dua benua (Asia dan Australia), Indonesia menguasai jalur pelayaran vital dunia (ALKI I, II, III). Ini adalah aset geopolitik dan ekonomi yang tak ternilai, memungkinkan Indonesia berperan sebagai penghubung dan kekuatan penyeimbang.
3. Ekonomi Biru: Konsep ekonomi biru, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, membuka peluang besar untuk inovasi di sektor perikanan, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, hingga energi terbarukan laut.
4. Kedaulatan dan Pertahanan: Laut adalah garis depan pertahanan dan kedaulatan negara. Pengelolaan wilayah laut yang efektif adalah kunci untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman lintas batas, perompakan, hingga pencurian ikan ilegal.

Melihat potensi ini, seharusnya sektor maritim menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Visi "Poros Maritim Dunia" yang digaungkan sejak 2014 adalah manifestasi dari kesadaran akan potensi tersebut, menjanjikan perubahan paradigma dari negara agraris menjadi negara maritim yang kuat.

Dari Jargon Heroik ke Realitas Kebijakan: Prioritas atau Retorika?

Visi Poros Maritim Dunia mencakup lima pilar utama: pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Pilar-pilar ini secara teori sangat komprehensif dan visioner. Namun, implementasinya dalam kebijakan konkret dan alokasi sumber daya seringkali menjadi tantangan.

Indikator Prioritas Nasional yang Sesungguhnya:

Ketika suatu sektor menjadi prioritas nasional, indikatornya tidak hanya terletak pada pidato-pidato kenegaraan, tetapi juga pada:

1. Alokasi Anggaran Berkelanjutan: Seberapa besar porsi APBN yang dialokasikan secara konsisten untuk infrastruktur maritim (pelabuhan, galangan kapal), riset kelautan, pemberdayaan nelayan, pengawasan laut, dan pengembangan SDM maritim? Jika alokasi masih minim atau fluktuatif, prioritas itu patut dipertanyakan.
2. Integrasi Kebijakan Lintas Sektoral: Masalah maritim bersifat multidimensional, melibatkan banyak kementerian dan lembaga (Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pertahanan, Pariwisata, ESDM, Lingkungan Hidup, dll). Apakah ada koordinasi yang kuat dan kebijakan yang terpadu, ataukah setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri dengan agenda sektoralnya? Seringkali, ego sektoral menghambat sinergi.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas: Pembangunan pelabuhan modern, tol laut, dan konektivitas antar-pulau memang sudah dimulai. Namun, apakah ini merata, efisien, dan benar-benar menurunkan biaya logistik? Apakah juga disertai dengan pengembangan industri pendukung seperti galangan kapal dan industri pengolahan hasil laut?
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim: Apakah pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan (pelaut, insinyur perkapalan, peneliti kelautan, ahli perikanan) menjadi fokus? Apakah ada jaminan karier dan kesejahteraan bagi para profesional maritim, agar generasi muda tertarik terjun ke sektor ini?
5. Penegakan Hukum dan Kedaulatan: Meskipun ada upaya masif memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, apakah pengawasan dan penegakan hukum di laut sudah optimal dan konsisten? Apakah kapasitas TNI AL dan Bakamla sudah memadai untuk mengamankan seluruh wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman?
6. Riset dan Inovasi: Investasi dalam riset kelautan dan pengembangan teknologi maritim sangat penting untuk keberlanjutan. Seberapa besar dukungan pemerintah terhadap lembaga riset dan universitas untuk menghasilkan inovasi di bidang kelautan dan perikanan?

Retorika yang Tersandung Realitas Lapangan

Meskipun semangat maritim telah digaungkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan yang membuat visi tersebut terasa seperti retorika yang belum sepenuhnya membumi:

• Disparitas Pembangunan: Pembangunan infrastruktur maritim masih terpusat di beberapa wilayah, sementara daerah terpencil dan pulau-pulau kecil masih tertinggal dalam aksesibilitas dan fasilitas.
• Kesenjangan Kesejahteraan Nelayan: Meskipun sumber daya melimpah, banyak nelayan tradisional masih hidup dalam kemiskinan. Kebijakan seringkali belum mampu mengangkat mereka dari keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.
• Ancaman Lingkungan: Pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, dan dampak perubahan iklim mengancam keberlanjutan ekosistem maritim. Regulasi dan penegakan hukum terkait lingkungan laut masih lemah.
• Birokrasi yang Rumit: Perizinan di sektor maritim, dari perikanan hingga investasi, seringkali masih berbelit-belit dan tidak transparan, menghambat investasi dan inovasi.
• Minimnya Budaya Maritim: Meskipun negara kepulauan, kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap laut masih rendah. Kurikulum pendidikan belum secara masif menanamkan nilai-nilai kemaritiman, dan profesi yang berkaitan dengan laut seringkali dipandang sebelah mata.
• Tantangan Geopolitik: Persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan, dan isu perbatasan maritim terus menuntut diplomasi dan pertahanan maritim yang kuat, yang memerlukan anggaran dan kapasitas yang besar.

Mengubah Janji Menjadi Kenyataan: Langkah ke Depan

Agar visi maritim tidak hanya menjadi retorika, dibutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dan berkelanjutan, lintas rezim pemerintahan. Beberapa langkah strategis yang perlu diambil:

1. Peta Jalan Maritim Jangka Panjang: Menyusun rencana induk (master plan) maritim nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan memiliki target terukur untuk 20-30 tahun ke depan, yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dan dijamin keberlanjutannya oleh undang-undang.
2. Anggaran yang Pro-Maritim: Mengalokasikan anggaran negara secara signifikan dan konsisten untuk sektor maritim, termasuk skema pendanaan inovatif yang melibatkan swasta dan investasi asing yang bertanggung jawab.
3. Reformasi Birokrasi dan Regulasi: Memangkas birokrasi, menyederhanakan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor maritim.
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi: Investasi besar-besaran dalam pendidikan, pelatihan, riset, dan pengembangan teknologi maritim, termasuk digitalisasi di sektor kelautan.
5. Penguatan Keamanan dan Kedaulatan: Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL dan Bakamla, peningkatan kemampuan intelijen maritim, serta penguatan kerja sama regional dan internasional dalam menjaga keamanan laut.
6. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Memastikan program-program maritim juga menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya, melalui akses modal, teknologi, dan pasar.
7. Edukasi dan Kampanye Budaya Maritim: Mengembalikan kesadaran akan identitas maritim bangsa melalui pendidikan sejak dini, kampanye publik, dan penghargaan terhadap profesi kelautan.

Kesimpulan

Politik dan sektor maritim di Indonesia berada dalam persimpangan jalan: antara potensi raksasa yang dijanjikan dan realitas implementasi yang masih terseok-seok. Visi "Poros Maritim Dunia" adalah langkah maju dalam membangun kesadaran, namun untuk benar-benar menjadi prioritas nasional, ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terintegrasi, alokasi anggaran yang memadai, kapasitas SDM yang unggul, dan penegakan hukum yang kuat.

Jika Indonesia gagal mengubah retorika menjadi aksi nyata, maka samudra harapan yang terbentang luas di hadapan kita hanya akan menjadi sekadar janji kosong, dan potensi besar tersebut akan terus terkikis oleh tantangan internal maupun eksternal. Masa depan Indonesia, sebagai negara kepulauan, tak dapat dilepaskan dari bagaimana ia memperlakukan lautnya: apakah sebagai halaman belakang yang terlupakan, atau sebagai beranda depan yang menjadi poros kekuatan dan kemakmuran bangsa. Pilihan ada di tangan kita.