Ketika Bumi Menjerit, Politik Terlena: Menguak Akar Pengabaian Isu Lingkungan dalam Pusaran Kekuasaan
Di tengah hiruk pikuk agenda global, dari krisis ekonomi hingga konflik geopolitik, satu suara kerap kali tenggelam: jeritan Bumi. Krisis iklim yang kian nyata, polusi yang mencekik, deforestasi yang melahap hutan, hingga punahnya keanekaragaman hayati—semua adalah ancaman eksistensial yang tak terbantahkan. Namun, mengapa isu-isu vital ini, yang seharusnya menjadi prioritas utama demi keberlanjutan hidup, seringkali terpinggirkan dalam percaturan politik? Mengapa isu hijau, yang esensial, justru menjadi "anak tiri" dalam agenda kekuasaan?
Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa isu lingkungan seringkali terabaikan dalam diskursus dan kebijakan politik, menyoroti kompleksitas relasi antara politik dan ekologi.
1. Horizon Politik Jangka Pendek vs. Masalah Lingkungan Jangka Panjang
Salah satu akar masalah terbesar adalah perbedaan skala waktu. Siklus politik didominasi oleh horizon jangka pendek: pemilihan umum yang berlangsung setiap beberapa tahun, janji kampanye yang harus segera terlihat hasilnya, dan target-target ekonomi triwulanan atau tahunan. Para politisi cenderung berinvestasi pada proyek-proyek yang memberikan keuntungan atau dampak yang cepat terlihat dan dapat diklaim sebagai keberhasilan selama masa jabatannya.
Sebaliknya, masalah lingkungan, seperti perubahan iklim atau kehilangan keanekaragaman hayati, adalah krisis jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa secara drastis dalam satu atau dua periode pemerintahan. Tindakan pencegahan atau mitigasi seringkali memerlukan investasi besar dengan hasil yang baru terlihat puluhan tahun kemudian. Ini menciptakan dilema bagi politisi: memilih popularitas instan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional, atau mengambil langkah berani untuk keberlanjutan masa depan yang mungkin tidak akan ia rasakan langsung manfaatnya di masa jabatannya.
2. Prioritas Ekonomi di Atas Segalanya: Narasi "Pekerjaan vs. Lingkungan"
Sejak revolusi industri, model pembangunan global menempatkan pertumbuhan ekonomi (diukur dengan PDB) sebagai indikator utama kemajuan. Narasi ini seringkali membingkai isu lingkungan sebagai hambatan atau "biaya" yang harus ditanggung, bukan sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi itu sendiri. Ketika muncul wacana tentang regulasi lingkungan yang lebih ketat, seringkali ada perlawanan dengan argumen bahwa hal tersebut akan menghambat investasi, mengurangi lapangan kerja, atau menurunkan daya saing industri.
Politisi, yang selalu ingin menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, seringkali terjebak dalam dikotomi palsu ini. Mereka merasa harus memilih antara "pekerjaan" atau "lingkungan", padahal sesungguhnya keduanya saling terkait erat. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merusak pondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
3. Kekuatan Lobi dan Kepentingan Korporat
Sektor industri ekstraktif (minyak, gas, batu bara, pertambangan), manufaktur berat, dan agribisnis skala besar seringkali memiliki kekuatan lobi yang sangat besar. Mereka memiliki sumber daya finansial untuk mendanai kampanye politik, mempekerjakan pelobi ulung, dan bahkan mempengaruhi media. Kepentingan mereka adalah mempertahankan model bisnis yang ada, yang seringkali bergantung pada eksploitasi sumber daya alam tanpa batas atau menghasilkan polusi.
Lobi-lobi ini seringkali berhasil menunda, melemahkan, atau bahkan membatalkan regulasi lingkungan yang akan merugikan keuntungan mereka. Mereka mampu menyebarkan narasi tandingan yang meragukan urgensi krisis lingkungan atau melebih-lebihkan biaya yang harus dikeluarkan jika kebijakan pro-lingkungan diterapkan.
4. Kompleksitas Isu dan Kesulitan Komunikasi Publik
Isu lingkungan seringkali sangat kompleks, melibatkan ilmu pengetahuan multidisiplin (klimatologi, ekologi, kimia, oseanografi) yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Konsep seperti "titik balik iklim", "jejak karbon", atau "bioakumulasi" bisa terasa abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ancaman yang bersifat jangka panjang dan tidak kasat mata secara langsung (misalnya, kenaikan permukaan air laut yang lambat) lebih sulit memicu kepanasan publik dibandingkan krisis ekonomi yang langsung terasa dampaknya.
Selain itu, ada "fatigue" atau kelelahan informasi. Berita tentang bencana lingkungan, meskipun penting, jika disampaikan secara terus-menerus tanpa solusi konkret atau harapan, bisa membuat publik merasa putus asa atau apatis, dan akhirnya mengabaikannya. Politisi juga seringkali kesulitan menerjemahkan kompleksitas ini menjadi pesan politik yang sederhana, menarik, dan memobilisasi dukungan.
5. Apatisme Publik dan Kurangnya Tekanan dari Bawah
Meskipun kesadaran akan isu lingkungan meningkat, tingkat partisipasi dan tekanan publik terhadap politisi untuk memprioritaskan isu ini masih bervariasi. Masyarakat seringkali terperangkap dalam rutinitas dan masalah sehari-hari yang lebih mendesak (ekonomi rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak). Isu lingkungan sering dianggap sebagai "isu tambahan" atau "kemewahan" yang baru bisa dipikirkan setelah masalah dasar terpenuhi.
Kurangnya tekanan yang konsisten dan masif dari pemilih membuat politisi merasa tidak perlu mengambil risiko politik dengan mengadvokasi kebijakan lingkungan yang mungkin tidak populer atau mengundang perlawanan dari kelompok kepentingan. Ketika suara pemilih tidak menuntut isu lingkungan secara tegas, politisi akan cenderung fokus pada isu-isu yang diyakini lebih memenangkan suara.
6. Fragmentasi Tata Kelola dan Kurangnya Koordinasi
Isu lingkungan bersifat lintas sektor dan transnasional, namun sistem tata kelola seringkali terfragmentasi. Kementerian lingkungan hidup seringkali memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan kementerian ekonomi, industri, atau energi. Kebijakan-kebijakan antar-kementerian seringkali tidak terkoordinasi, bahkan saling bertentangan (misalnya, kebijakan yang mendorong investasi di sektor ekstraktif di satu sisi, dan upaya konservasi di sisi lain).
Di tingkat global, meskipun ada perjanjian dan forum internasional, implementasi seringkali terhambat oleh kepentingan nasional, kurangnya penegakan hukum, dan masalah pembiayaan. Krisis lingkungan global membutuhkan respons terkoordinasi yang kuat, namun politik internasional seringkali didominasi oleh kepentingan sempit masing-masing negara.
Jalan ke Depan: Menjaga Api Harapan
Mengatasi pengabaian isu lingkungan dalam politik bukanlah tugas mudah. Ini membutuhkan pergeseran paradigma yang mendalam, baik di tingkat elite politik maupun masyarakat.
- Pendidikan dan Kesadaran Publik: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keterkaitan antara lingkungan dan kesejahteraan, serta urgensi krisis yang dihadapi.
- Tekanan Konstan dari Pemilih: Masyarakat harus lebih vokal dan menuntut para politisi untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ambisius.
- Inovasi Kebijakan: Mengembangkan kerangka kebijakan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan (misalnya, ekonomi sirkular, energi terbarukan) yang menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hambatan, melainkan peluang.
- Kepemimpinan Politik yang Berani: Membutuhkan politisi yang visioner, berani mengambil keputusan sulit, dan mampu melihat melampaui siklus pemilihan pendek.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan proses pembuatan kebijakan lingkungan transparan dan akuntabel, serta melawan pengaruh lobi yang merusak.
Pengabaian isu lingkungan bukan hanya kesalahan strategis, melainkan kegagalan moral terhadap generasi mendatang. Ketika Bumi menjerit, politik tidak bisa terus terlena. Sudah saatnya kesadaran ekologis menjadi inti dari setiap keputusan politik, karena kesehatan planet adalah kesehatan kita, dan masa depan kita.
