Politik dan Kesenjangan Digital antara Kota dan Pedesaan

Gema Digital yang Tak Merata: Politik, Kesenjangan Kota-Desa, dan Ancaman Fragmentasi Bangsa

Di tengah gemuruh revolusi digital yang menjanjikan konektivitas tanpa batas dan akses informasi seluas-luasnya, ironisnya, masih ada "jurang menganga" yang memisahkan mereka yang terhubung dengan mereka yang terpinggirkan. Jurang ini bukan hanya sekadar celah teknologi, melainkan sebuah refleksi mendalam dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan yang paling krusial, ketimpangan politik antara masyarakat kota dan pedesaan. Kesenjangan digital ini bukan hanya memperlambat laju pembangunan, tetapi juga berpotensi mengancam kohesi sosial dan integritas demokrasi sebuah bangsa.

Anatomi Kesenjangan Digital: Lebih dari Sekadar Sinyal

Kesenjangan digital, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, jauh lebih kompleks daripada sekadar ketersediaan sinyal internet. Ia mencakup beberapa dimensi krusial:

1. Akses Infrastruktur: Kota-kota besar umumnya memiliki infrastruktur telekomunikasi yang canggih dan berlapis, dari serat optik hingga menara BTS 4G/5G yang padat. Sebaliknya, wilayah pedesaan seringkali hanya mengandalkan menara BTS yang jaraknya berjauhan, infrastruktur transmisi yang terbatas, atau bahkan sama sekali tidak terjangkau sinyal. Ini berarti kecepatan internet yang lambat, tidak stabil, atau bahkan absen.

2. Keterjangkauan (Affordability): Meskipun ada akses, biaya internet di pedesaan seringkali lebih mahal per gigabyte dibandingkan di perkotaan, karena minimnya kompetisi penyedia dan biaya operasional yang lebih tinggi. Ditambah lagi, daya beli masyarakat pedesaan yang umumnya lebih rendah, membuat kuota internet menjadi barang mewah.

3. Ketersediaan Perangkat: Akses ke perangkat digital seperti smartphone, laptop, atau tablet masih menjadi kendala di banyak pedesaan karena faktor harga dan ketersediaan di pasar lokal.

4. Literasi dan Keterampilan Digital: Bahkan jika infrastruktur dan perangkat tersedia, kurangnya literasi digital—kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berinteraksi secara efektif dengan teknologi digital—menjadi penghalang besar. Masyarakat pedesaan seringkali kurang terpapar pendidikan formal tentang teknologi atau pelatihan keterampilan digital.

Dimensi Politik Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital antara kota dan desa bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kebijakan dan prioritas politik yang telah dan sedang berlangsung.

1. Prioritas Pembangunan yang Bias Kota: Secara historis, investasi infrastruktur selalu cenderung terpusat di wilayah perkotaan yang dianggap sebagai mesin ekonomi utama. Para pembuat kebijakan seringkali memprioritaskan proyek-proyek yang menjanjikan keuntungan ekonomi cepat dan tampak "megah" di kota, sementara pembangunan di pedesaan dianggap sebagai investasi jangka panjang dengan pengembalian yang lebih lambat atau bersifat sosial.

2. Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Kebijakan yang cenderung berbasis pasar (market-driven) mendorong operator telekomunikasi untuk berinvestasi di area yang menjanjikan profit tinggi, yaitu perkotaan padat penduduk. Regulasi yang kurang ketat atau insentif yang minim untuk ekspansi ke wilayah pedesaan menyebabkan operator enggan menanamkan modal di sana. Dana Universal Service Obligation (USO) yang seharusnya digunakan untuk pemerataan akses seringkali belum optimal dalam menjembatani jurang ini.

3. Partisipasi Politik yang Terhambat: Di era e-government dan digitalisasi demokrasi, akses informasi politik, partisipasi dalam diskusi publik online, atau bahkan pendaftaran pemilih secara daring menjadi sangat sulit bagi masyarakat tanpa koneksi internet. Ini menciptakan warga negara kelas dua dalam ruang digital, di mana suara mereka kurang terdengar dan partisipasi mereka terpinggirkan, mengurangi legitimasi proses demokrasi.

4. Distribusi Anggaran dan Sumber Daya: Alokasi anggaran untuk pengembangan TIK di daerah seringkali tidak proporsional. Daerah pedesaan, yang membutuhkan lebih banyak intervensi, justru mendapatkan bagian yang lebih kecil atau tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengelola proyek TIK secara efektif.

Dampak Lintas Sektor: Ketika Sinyal Terputus, Kehidupan Pun Tersendat

Implikasi dari kesenjangan digital ini merambah ke hampir setiap aspek kehidupan masyarakat pedesaan:

1. Ekonomi: UMKM di pedesaan kesulitan mengakses pasar online yang lebih luas, informasi harga komoditas terkini, atau platform pinjaman mikro digital. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar jurang pendapatan antara kota dan desa. Pekerjaan-pekerjaan baru di sektor digital tidak dapat diakses oleh penduduk pedesaan.

2. Pendidikan: Pandemi COVID-19 secara brutal menunjukkan betapa vitalnya akses internet untuk pendidikan. Anak-anak di pedesaan tertinggal dalam pembelajaran daring, akses ke sumber belajar digital, dan kesempatan mengembangkan keterampilan masa depan. Ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang sulit dikejar.

3. Kesehatan: Layanan telemedicine, informasi kesehatan, dan pendaftaran rumah sakit online menjadi tidak mungkin. Masyarakat pedesaan harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, sementara informasi tentang pencegahan penyakit atau gaya hidup sehat sulit dijangkau.

4. Sosial dan Informasi: Keterbatasan akses informasi membuat masyarakat pedesaan rentan terhadap disinformasi dan hoaks, yang dapat memecah belah dan mengancam stabilitas sosial. Mereka juga terputus dari arus informasi nasional dan global, menciptakan rasa isolasi.

5. Demokrasi dan Hak Asasi: Akses internet kini semakin diakui sebagai hak asasi manusia. Kesenjangan digital berarti hilangnya hak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik, mengakses layanan pemerintah, dan menyuarakan pendapat secara efektif.

Menjembatani Jurang: Peran Kebijakan dan Inovasi yang Inklusif

Mengatasi kesenjangan digital adalah tugas multi-dimensi yang membutuhkan komitmen politik kuat dan pendekatan holistik:

1. Prioritas Politik yang Tegas: Pemerintah harus menempatkan pemerataan akses digital sebagai prioritas pembangunan nasional, setara dengan infrastruktur fisik lainnya. Ini berarti mengalokasikan anggaran yang signifikan dan memastikan implementasi yang efektif.

2. Regulasi yang Pro-Inklusif: Mendorong operator telekomunikasi untuk berinvestasi di pedesaan melalui insentif fiskal, subsidi, atau kewajiban layanan universal yang lebih ketat. Pemerintah juga bisa membangun infrastruktur backbone di daerah terpencil yang kemudian disewakan kepada operator dengan harga terjangkau (model Palapa Ring).

3. Literasi dan Keterampilan Digital: Program-program pelatihan literasi digital yang disesuaikan dengan konteks lokal, dengan melibatkan komunitas, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil. Ini harus mencakup tidak hanya penggunaan dasar, tetapi juga keamanan siber dan pemanfaatan teknologi untuk produktivitas.

4. Akses Perangkat yang Terjangkau: Subsidi atau skema kepemilikan perangkat yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan.

5. Pemberdayaan Komunitas: Mendorong inisiatif internet berbasis komunitas (community network) yang dikelola oleh masyarakat lokal, memungkinkan mereka membangun dan mengelola akses internet mereka sendiri dengan bantuan pemerintah atau LSM.

6. Pengembangan Konten Lokal: Mendukung pengembangan konten digital yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti informasi pertanian, kesehatan, pendidikan, dan budaya lokal.

Penutup: Mewujudkan Indonesia yang Adil dalam Era Digital

Kesenjangan digital antara kota dan pedesaan adalah cerminan dari kegagalan politik untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan. Jika dibiarkan, ia akan terus memperlebar jurang sosial-ekonomi, mereduksi partisipasi politik, dan pada akhirnya mengancam stabilitas serta persatuan bangsa.

Membangun infrastruktur digital yang merata, memastikan keterjangkauan, meningkatkan literasi digital, dan memberdayakan komunitas adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih inklusif dan demokratis. Sudah saatnya kita memastikan bahwa gema digital tidak hanya bergaung di gedung-gedung tinggi kota, tetapi juga sampai ke pelosok desa, menyatukan seluruh elemen bangsa dalam simfoni kemajuan yang setara dan adil. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan masa depan demokrasi kita.