Politik dan Dunia Pendidikan: Siapa Mengatur Kurikulum dan Kenapa?

Politik dan Papan Tulis: Siapa Mengatur Kurikulum dan Mengapa Setiap Pilihan Adalah Sebuah Pernyataan?

Hubungan antara politik dan pendidikan adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di balik setiap mata pelajaran, setiap bab buku teks, dan setiap standar kelulusan, tersembunyi intrik kekuasaan, visi ideologis, dan pertaruhan masa depan sebuah bangsa. Kurikulum, yang sering kita anggap sebagai sekumpulan mata pelajaran statis, sejatinya adalah medan pertarungan gagasan, nilai, dan arah yang ingin dibentuk oleh para pemegang kebijakan.

Pertanyaan krusialnya: Siapa sebenarnya yang mengatur kurikulum, dan mengapa kontrol atasnya menjadi begitu vital bagi setiap kekuatan politik?

Siapa Sebenarnya yang Mengatur Kurikulum? Sebuah Jaringan Pengaruh yang Kompleks

Menganggap kurikulum hanya diatur oleh satu entitas adalah penyederhanaan yang keliru. Pengaturan kurikulum melibatkan berbagai aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda, dari pusat kekuasaan tertinggi hingga ruang kelas.

1. Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi):

   • Peran Dominan: Ini adalah aktor utama. Kementerian merumuskan kerangka kurikulum nasional, menetapkan standar kompetensi lulusan, materi esensial, dan pedoman implementasi. Mereka menentukan mata pelajaran wajib, alokasi waktu, serta filosofi dasar pendidikan (misalnya, nilai Pancasila, identitas nasional).
   • Mekanisme: Pembentukan tim ahli, konsultasi publik (seringkali terbatas), perumusan kebijakan, hingga penerbitan peraturan menteri.
   • Contoh: Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, KTSP. Setiap pergantian menteri atau kabinet seringkali membawa perubahan kurikulum yang signifikan.

2. Akademisi dan Pakar Pendidikan:

   • Peran Penasihat & Pengembang: Para ahli dari universitas, lembaga penelitian, dan organisasi profesi pendidikan sering dilibatkan sebagai tim perumus, pengkaji, dan pengembang kurikulum. Mereka memberikan masukan berbasis riset pedagogi, psikologi pendidikan, dan disiplin ilmu terkait.
   • Pengaruh: Meskipun tidak memiliki otoritas politik, rekomendasi mereka sangat mempengaruhi substansi dan pendekatan kurikulum. Namun, pada akhirnya, keputusan politik tetap memegang kendali.

3. Guru dan Kepala Sekolah:

   • Peran Implementator dan Adaptor: Di garis depan, guru dan kepala sekolah bertanggung jawab menerjemahkan kurikulum nasional ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Mereka memiliki otonomi terbatas dalam memilih metode, materi ajar tambahan, dan menyesuaikan dengan konteks lokal serta kebutuhan siswa.
   • Pengaruh: Melalui masukan dari lapangan, forum guru, dan evaluasi praktik, mereka bisa memberikan umpan balik yang pada akhirnya mempengaruhi revisi kurikulum di masa depan. Namun, mereka jarang memiliki kekuatan untuk mengubah kerangka dasar.

4. Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan):

   • Peran Pelaksana dan Pengembang Muatan Lokal: Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab atas implementasi kurikulum, pengawasan, dan pengembangan muatan lokal yang relevan dengan budaya, potensi ekonomi, atau kebutuhan spesifik daerah.
   • Contoh: Mata pelajaran Bahasa Daerah, kerajinan lokal, atau sejarah daerah.

5. Masyarakat Sipil, Orang Tua, dan Industri:

   • Peran Advokasi dan Tekanan: Organisasi masyarakat sipil, kelompok orang tua, dan asosiasi industri semakin aktif menyuarakan aspirasi mereka. Orang tua menuntut kurikulum yang relevan dan aman. Industri menuntut lulusan dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
   • Pengaruh: Melalui demonstrasi, petisi, media massa, atau dialog publik, tekanan dari kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi arah kebijakan kurikulum, terutama dalam isu-isu sensitif seperti materi pelajaran tertentu atau fokus keterampilan.

6. Lembaga Internasional:

   • Peran Standarisasi dan Acuan: Organisasi seperti UNESCO, Bank Dunia, atau program evaluasi internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) secara tidak langsung mempengaruhi kurikulum. Hasil PISA sering menjadi tolok ukur dan pemicu reformasi kurikulum di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar bersaing secara global.

Mengapa Kurikulum Menjadi Medan Pertarungan Kekuatan? Setiap Pilihan Adalah Sebuah Pernyataan

Kontrol atas kurikulum bukan sekadar masalah teknis pendidikan, melainkan inti dari strategi politik dan pembangunan sebuah bangsa. Berikut adalah alasan-alasan mengapa setiap pihak berupaya mengendalikan atau memengaruhi kurikulum:

1. Membentuk Identitas Nasional dan Karakter Bangsa:

   • Mengapa Penting: Kurikulum adalah alat paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, sejarah bangsa versi pemerintah, rasa cinta tanah air, dan karakteristik "manusia Indonesia" yang diinginkan. Ini krusial untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan legitimasi kekuasaan.
   • Pernyataan: Pilihan materi sejarah, mata pelajaran agama, atau pendidikan kewarganegaraan secara langsung membentuk pandangan generasi muda tentang siapa mereka dan apa yang mereka yakini.

2. Mencetak Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi:

   • Mengapa Penting: Setiap pemerintahan memiliki visi ekonomi. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri, pasar kerja, dan arah pembangunan ekonomi yang dicanangkan (misalnya, fokus pada digitalisasi, industri kreatif, atau pertanian).
   • Pernyataan: Penekanan pada STEM (Science, Technology, Engineering, Math), keterampilan vokasi, atau bahasa asing adalah cerminan dari prioritas ekonomi suatu negara.

3. Mempertahankan Stabilitas Sosial dan Politik:

   • Mengapa Penting: Kurikulum dapat digunakan untuk mempromosikan harmoni sosial, mencegah radikalisme, atau bahkan menekan ideologi yang dianggap mengancam status quo. Materi yang mengajarkan toleransi, demokrasi, atau bahkan kepatuhan terhadap otoritas, semuanya bertujuan menjaga ketertiban.
   • Pernyataan: Cara mengajarkan konflik sosial, hak asasi manusia, atau pluralisme dapat mempengaruhi pandangan siswa terhadap sistem politik dan masyarakat.

4. Menyampaikan Nilai dan Moral yang Diinginkan:

   • Mengapa Penting: Masyarakat dan kelompok agama seringkali berjuang agar nilai-nilai moral dan etika yang mereka yakini masuk ke dalam kurikulum. Pemerintah juga berkepentingan menanamkan moralitas publik yang mendukung tatanan sosial.
   • Pernyataan: Debat tentang pendidikan seks, pendidikan agama, atau etika lingkungan dalam kurikulum adalah perwujudan langsung dari pertarungan nilai ini.

5. Merespons Perubahan Global dan Teknologi:

   • Mengapa Penting: Dunia terus berubah dengan cepat. Kurikulum harus diperbarui untuk membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital agar mampu bersaing di kancah global.
   • Pernyataan: Integrasi teknologi, pembelajaran berbasis proyek, atau penekanan pada kemampuan adaptasi menunjukkan pengakuan terhadap dinamika global.

6. Alat Kontrol dan Kekuasaan (Secara Terselubung):

   • Mengapa Penting: Pada intinya, kontrol kurikulum adalah alat kekuasaan. Dengan mengendalikan apa yang dipelajari siswa, pemerintah dapat membentuk pola pikir, pandangan dunia, dan bahkan aspirasi politik generasi mendatang. Ini adalah investasi jangka panjang dalam mempertahankan atau memperkuat posisi kekuasaan.
   • Pernyataan: Setiap keputusan tentang penghapusan atau penambahan materi tertentu, atau bahkan cara penyajian informasi, memiliki implikasi politik yang mendalam.

Dinamika dan Tantangan

Dinamika pengaturan kurikulum seringkali diwarnai oleh tarik-ulur antara sentralisasi dan desentralisasi, antara idealisme pendidikan dan pragmatisme politik. Setiap kali terjadi pergantian rezim atau munculnya isu sosial baru, perdebatan tentang kurikulum akan kembali mencuat. Tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan kurikulum yang relevan, adaptif, tidak bias, dan benar-benar berpusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa, bukan semata-mata alat politik.

Kesimpulan

Kurikulum bukanlah sekadar daftar mata pelajaran; ia adalah cetak biru masa depan sebuah bangsa. Pengaturan kurikulum adalah tindakan politik yang fundamental, melibatkan berbagai aktor yang berlomba untuk menanamkan visi, nilai, dan prioritas mereka ke dalam benak generasi penerus. Setiap pilihan dalam kurikulum – apa yang diajarkan, bagaimana diajarkan, dan apa yang ditekankan – adalah sebuah pernyataan politik yang kuat. Oleh karena itu, diskusi tentang kurikulum harus selalu menjadi perhatian publik, sebab di dalamnya terkandung pertaruhan tentang identitas, kemajuan, dan arah perjalanan sebuah peradaban.