Monumen Ambisi atau Alat Pencitraan? Ketika Proyek Strategis Nasional Kehilangan Jiwa Pembangunannya
Di setiap sudut negeri, plang-plang besar bertuliskan "Proyek Strategis Nasional" (PSN) sering kita jumpai. Jembatan megah, jalan tol yang membelah bukit, bendungan raksasa, hingga bandara modern menjadi simbol kemajuan dan ambisi sebuah bangsa. Namun, di balik kilauan beton dan baja, serta euforia peresmian yang gemerlap, tersimpan sebuah ironi yang kian mengkhawatirkan: ketika PSN, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan berkelanjutan, justru merosot fungsinya menjadi sekadar alat politik pencitraan.
Dari Kebutuhan Mendesak Menjadi Panggung Politik
Awalnya, gagasan PSN adalah murni untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Proyek-proyek ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak strategis jangka panjang, dan kelayakan ekonomi-sosial yang komprehensif. Tujuannya mulia: memastikan infrastruktur dasar terpenuhi, konektivitas terwujud, dan fondasi ekonomi negara semakin kokoh.
Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik, esensi ini kerap terkikis. Dalam sistem demokrasi yang sarat dengan siklus elektoral, hasil nyata dan kasat mata menjadi komoditas politik yang sangat berharga. PSN, dengan skala dan visibilitasnya, menawarkan panggung sempurna bagi para politisi—baik petahana maupun calon—untuk memamerkan "keberhasilan" dan "dedikasi" mereka.
Mekanisme "Pencitraan" Proyek Strategis Nasional
Bagaimana PSN bisa bertransformasi menjadi alat pencitraan?
-
Peresmian yang Dramatis dan Seremonial Berlebihan:
Setiap penyelesaian proyek, sekecil apapun, seringkali diwarnai peresmian akbar dengan kehadiran pejabat tinggi negara. Narasi yang dibangun selalu tentang "keberhasilan pemerintah," "janji yang ditepati," dan "monumen bagi rakyat." Media massa disiapkan untuk meliput secara masif, menghasilkan foto-foto dan video yang sempurna untuk kampanye atau membangun citra positif. Fokusnya bukan lagi pada dampak riil proyek bagi masyarakat, melainkan pada kemegahan seremonial dan klaim kepemimpinan. -
Klaim Kepemilikan dan Keberhasilan Tunggal:
Proyek-proyek besar adalah hasil kerja kolektif dari berbagai pihak: perencana, insinyur, pekerja, birokrat, dan tentu saja, anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat. Namun, dalam konteks pencitraan politik, keberhasilan proyek seringkali diklaim sebagai "buah kerja keras" atau "visi" seorang pemimpin tunggal atau partai politik tertentu. Kontribusi pihak lain dan sejarah panjang perencanaan proyek kerap diabaikan demi narasi personal yang kuat. -
Prioritas Bergeser dari Urgensi ke Visibilitas:
Dorongan untuk memiliki "legacy" atau "bukti kerja" yang terlihat nyata dapat menggeser prioritas. Proyek-proyek yang secara teknis kurang "seksi" namun esensial bagi pembangunan jangka panjang (misalnya, perbaikan irigasi minor, sanitasi, atau pendidikan) mungkin terpinggirkan demi megaproyek infrastruktur yang lebih spektakuler dan mudah difoto. Keputusan investasi pun bisa didasari oleh potensi pencitraan, bukan semata-mata analisis kebutuhan yang mendalam. -
Akselerasi Proyek Demi Batas Waktu Politik:
Tidak jarang, proyek-proyek dikebut pengerjaannya menjelang pemilu atau akhir masa jabatan demi bisa diresmikan. Hal ini berisiko mengorbankan kualitas, detail perencanaan, dan keberlanjutan. Studi kelayakan yang kurang matang, analisis dampak lingkungan yang terburu-buru, hingga potensi pembengkakan biaya (cost overrun) bisa menjadi konsekuensi dari ambisi politik yang mendahului prinsip pembangunan yang baik.
Dampak Negatif yang Mengintai
Transformasi PSN menjadi alat pencitraan politik membawa dampak buruk yang serius:
- Pemborosan Anggaran Negara: Prioritas yang salah dan pengerjaan yang terburu-buru dapat menyebabkan inefisiensi dan pembengkakan biaya. Dana publik yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan rakyat, justru terkuras habis untuk proyek yang lebih menguntungkan citra politik ketimbang manfaat riilnya.
- Kualitas dan Keberlanjutan Terancam: Proyek yang dibangun dengan target politis cenderung mengabaikan standar kualitas dan aspek keberlanjutan. Infrastruktur yang dibangun tergesa-gesa mungkin tidak tahan lama, memerlukan perawatan ekstra, atau bahkan tidak berfungsi optimal.
- Erosi Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat menyadari bahwa proyek pembangunan lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara akan terkikis. Cynicism terhadap setiap janji pembangunan bisa tumbuh subur.
- Distorsi Pembangunan Nasional: Pembangunan menjadi tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Daerah yang memiliki potensi pencitraan tinggi mungkin mendapatkan alokasi lebih, sementara daerah yang membutuhkan namun kurang "menjual" secara politis, terabaikan.
- Utang untuk Generasi Mendatang: Proyek-proyek besar seringkali dibiayai melalui utang. Jika proyek tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi yang sepadan atau tidak berkelanjutan, maka beban utang akan ditanggung oleh generasi mendatang tanpa merasakan manfaat maksimalnya.
Melampaui Kilauan Kamera: Kembali ke Esensi Pembangunan
Sudah saatnya kita mengembalikan PSN pada fitrahnya sebagai instrumen pembangunan yang visioner dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan panggung bagi ambisi politik sesaat. Hal ini memerlukan:
- Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca-proyek, harus terbuka untuk publik dan diawasi secara ketat.
- Indikator Keberhasilan yang Jelas: Penilaian proyek harus didasarkan pada dampak sosial-ekonomi yang terukur dan berkelanjutan, bukan hanya pada tanggal peresmian atau jumlah foto.
- Partisipasi Publik yang Bermakna: Masyarakat sipil, akademisi, dan ahli harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi, memastikan proyek benar-benar menjawab kebutuhan riil.
- Kepemimpinan yang Berorientasi Jangka Panjang: Para pemimpin harus mampu melihat melampaui siklus elektoral, mengutamakan warisan pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, bukan sekadar warisan pencitraan.
PSN adalah amanah besar bagi negara. Mengubahnya menjadi alat politik pencitraan adalah pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Jiwa pembangunan sejati terletak pada manfaat abadi yang dirasakan rakyat, bukan pada tepuk tangan meriah di panggung peresmian. Monumen sejati sebuah bangsa bukanlah beton yang megah diresmikan, melainkan kemajuan berkelanjutan yang tak tergerus oleh kepentingan politik sesaat.