Ketika Kampanye Politik Mengabaikan Isu Hak Asasi Manusia

Ketika Suara Rakyat Dibungkam: Harga Mahal Kampanye Politik yang Mengabaikan Hak Asasi Manusia

Di tengah hiruk-pikuk demokrasi modern, kampanye politik seharusnya menjadi panggung bagi adu gagasan, visi, dan solusi untuk permasalahan bangsa. Ia adalah momentum krusial di mana calon pemimpin memaparkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, seringkali, di balik janji-janji muluk tentang ekonomi yang meroket atau keamanan yang terjamin, ada satu fondasi esensial yang luput dari perhatian, bahkan sengaja dikesampingkan: Hak Asasi Manusia (HAM).

Fenomena pengabaian isu HAM dalam kampanye politik bukan sekadar kelalaian kecil. Ini adalah gejala serius yang mengindikasikan disorientasi moral dan pragmatisme politik yang berbahaya, berpotensi mengikis fondasi keadilan dan kemanusiaan dalam sebuah negara.

Mengapa Hak Asasi Manusia Dipinggirkan?

Ada beberapa alasan mengapa isu HAM seringkali menjadi "anak tiri" dalam narasi kampanye politik:

1. Pragmatisme Politik dan Kalkulasi Elektoral: Isu HAM, terutama yang sensitif seperti pelanggaran masa lalu, hak-hak minoritas, atau kebebasan berekspresi, sering dianggap tidak "seksi" atau bahkan berpotensi mengikis dukungan elektoral. Para kandidat mungkin berpikir bahwa fokus pada isu-isu ekonomi (lapangan kerja, harga bahan pokok) atau keamanan (anti-terorisme, stabilitas) lebih menarik bagi pemilih mayoritas dan lebih mudah "dijual." Mengangkat isu HAM bisa berarti menantang status quo atau menyinggung kelompok-kelompok kuat, sebuah risiko yang enggan diambil demi kemenangan jangka pendek.

2. Populisme dan Polarisasi: Dalam upaya memenangkan hati rakyat, beberapa kampanye merangkul retorika populis yang cenderung memecah belah. Mereka membangun narasi "kita" melawan "mereka," di mana "mereka" seringkali adalah kelompok minoritas, imigran, atau disiden politik. Dalam konteks ini, hak-hak kelompok "mereka" menjadi rentan diabaikan, bahkan direndahkan, demi mengkonsolidasi dukungan dari kelompok "kita." Populisme seringkali mengorbankan prinsip universal HAM demi keuntungan politik sesaat.

3. Prioritas Ekonomi Semu: Tidak jarang, isu HAM dianggap sebagai "penghalang" kemajuan ekonomi. Narasi "pembangunan harus jalan terus" seringkali dipakai untuk membenarkan penggusuran paksa, eksploitasi lingkungan, atau praktik kerja yang tidak adil, tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, buruh, atau warga terdampak. Kampanye yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia sejatinya sedang membangun kemakmuran di atas penderitaan.

4. Kurangnya Pemahaman dan Sensitivitas: Beberapa kandidat atau tim kampanye mungkin memang kurang memahami esensi dan urgensi HAM. Mereka melihat HAM sebagai konsep abstrak yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai kerangka fundamental yang melindungi martabat setiap individu. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang HAM sejak dini juga berkontribusi pada abainya isu ini dalam diskursus publik.

Dampak Buruk yang Mengintai

Pengabaian HAM dalam kampanye politik memiliki konsekuensi jangka pendek dan panjang yang sangat merugikan:

1. Erosi Demokrasi dan Supremasi Hukum: Ketika kampanye menormalisasi pengabaian HAM, ia mengirimkan sinyal bahwa hak-hak warga negara bisa dinegosiasikan atau dikesampingkan. Ini melemahkan prinsip supremasi hukum, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, dan membuka jalan bagi otoritarianisme. Pelanggaran HAM yang tidak diakui dan dipertanggungjawabkan akan terus berulang.

2. Penderitaan Manusia yang Berlanjut: Kelompok rentan—minoritas, masyarakat adat, korban kekerasan, disabilitas, atau mereka yang termarginalkan—akan semakin terpinggirkan dan menderita. Kebijakan yang lahir dari kampanye yang abai HAM cenderung akan memperburuk kondisi mereka, tanpa ada mekanisme perlindungan atau keadilan yang memadai.

3. Normalisasi Ketidakadilan: Jika para calon pemimpin tidak berani menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM atau membela hak-hak kelompok yang terancam, masyarakat secara perlahan akan terbiasa dengan ketidakadilan. Sensitivitas sosial terhadap penderitaan sesama akan menurun, menciptakan masyarakat yang apatis dan permisif terhadap penindasan.

4. Ketidakstabilan Jangka Panjang: Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang dibangun di atas fondasi pengabaian HAM akan rapuh. Ketidakadilan yang menumpuk, luka-luka masa lalu yang tidak disembuhkan, dan diskriminasi yang terus-menerus akan menjadi bara dalam sekam, memicu konflik sosial, pemberontakan, atau disintegrasi di masa depan.

5. Citra Internasional yang Buruk: Dalam era globalisasi, catatan HAM suatu negara menjadi sorotan dunia. Pengabaian HAM dalam kampanye dan kebijakan dapat merusak reputasi internasional, berdampak pada hubungan diplomatik, investasi, dan bahkan sanksi.

Hak Asasi Manusia: Bukan Pilihan, Melainkan Fondasi

Hak Asasi Manusia sejatinya bukan sekadar isu sampingan atau pelengkap dalam sebuah kampanye politik. Ia adalah fondasi universal yang menopang harkat dan martabat setiap individu, tanpa memandang suku, agama, gender, orientasi politik, atau status sosial. Kampanye politik, alih-alih menjadi ajang untuk meminggirkan HAM, seharusnya menjadi platform untuk:

• Mengukuhkan Komitmen: Para calon pemimpin harus secara eksplisit menyatakan komitmen mereka untuk menegakkan, melindungi, dan memenuhi HAM bagi semua warga negara.
• Mencari Solusi Konkret: Kampanye harus menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan HAM yang ada, mulai dari penuntasan kasus pelanggaran masa lalu, perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan pers, hingga peningkatan akses terhadap keadilan.
• Meningkatkan Kesadaran Publik: Kampanye yang beretika justru menggunakan panggung politik untuk mendidik publik tentang pentingnya HAM, menumbuhkan empati, dan membangun budaya hormat terhadap martabat manusia.

Jalan Ke Depan: Menuntut Akuntabilitas

Untuk mengatasi fenomena kampanye yang mengabaikan HAM, diperlukan upaya kolektif:

1. Peran Masyarakat Sipil: Organisasi HAM dan masyarakat sipil harus terus aktif mengadvokasi, memantau, dan menyuarakan isu-isu HAM, serta mendesak para kandidat untuk memasukkannya dalam agenda kampanye.
2. Peran Media Massa: Media memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik, mengungkap janji-janji palsu, dan menyoroti kandidat yang abai terhadap HAM.
3. Edukasi Publik: Pemilih harus didorong untuk cerdas dan kritis, tidak hanya tergiur oleh janji ekonomi, tetapi juga menuntut komitmen yang jelas terhadap HAM. Pemahaman bahwa HAM adalah hak dasar yang tak bisa ditawar harus menjadi kesadaran kolektif.
4. Tekanan Internasional: Komunitas internasional dan lembaga HAM global juga memiliki peran untuk terus memantau dan memberikan tekanan terhadap negara-negara yang pemimpinnya cenderung mengabaikan HAM.

Mengabaikan Hak Asasi Manusia dalam kampanye politik adalah taruhan berbahaya yang pada akhirnya akan merugikan seluruh bangsa. Sebuah negara tidak akan pernah benar-benar maju jika kemajuannya dibangun di atas penderitaan dan penindasan warganya. Sudah saatnya kita menuntut para pemimpin untuk tidak hanya menjanjikan kemakmuran, tetapi juga menjamin keadilan dan martabat bagi setiap jiwa. Hanya dengan begitu, suara rakyat tidak akan dibungkam, melainkan akan bergema dalam setiap kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan.