Apakah Demokrasi Kita Terancam oleh Polarisasi Agama dan Etnis?

Jejak Retak di Pilar Demokrasi: Mampukah Indonesia Bertahan dari Badai Polarisasi Agama dan Etnis?

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, dan beragam keyakinan agama, adalah sebuah mahakarya kebhinekaan. Pancasila sebagai ideologi dasar dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" telah menjadi perekat yang mengagumkan bagi keragaman ini, menopang pilar-pilar demokrasinya selama beberapa dekade. Namun, di tengah gemuruh era digital dan dinamika politik global, muncul pertanyaan mendalam yang tak bisa diabaikan: Apakah demokrasi kita kini terancam oleh meningkatnya polarisasi agama dan etnis?

Kekhawatiran ini bukan isapan jempol belaka. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sekitar siklus pemilu, kita menyaksikan fenomena polarisasi yang semakin menganga. Masyarakat seolah terbelah menjadi kubu-kubu berdasarkan identitas agama atau etnis, di mana dialog konstruktif tergantikan oleh saling curiga, hujatan, dan bahkan permusuhan. Jika dibiarkan, jejak retak ini berpotensi meruntuhkan fondasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Memahami Polarisasi: Lebih dari Sekadar Perbedaan Pendapat

Polarisasi adalah kondisi di mana masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih kelompok yang saling bertentangan secara ekstrem, dengan sedikit atau tanpa ruang untuk titik temu atau kompromi. Dalam konteks agama dan etnis, polarisasi bukan lagi sekadar perbedaan keyakinan atau budaya yang sehat, melainkan berubah menjadi identitas politik yang digunakan untuk mendiskreditkan, mengucilkan, dan bahkan memusuhi "yang lain."

Ini berbeda dengan pluralisme yang mengakui dan menghargai perbedaan. Polarisasi justru mendorong homogenisasi di dalam kelompoknya sendiri sambil menolak dan menganggap inferior kelompok lain. Ketika identitas agama atau etnis menjadi satu-satunya lensa untuk melihat dunia politik dan sosial, ruang publik menjadi medan pertempuran alih-alih arena deliberasi.

Pemicu Badai Polarisasi

Beberapa faktor kunci mendorong gelombang polarisasi ini:

1. Eksploitasi Politik Identitas: Para elit politik seringkali menggunakan isu agama dan etnis sebagai alat ampuh untuk mobilisasi massa dan meraih suara. Mereka memainkan sentimen primordial, memecah belah masyarakat demi keuntungan elektoral jangka pendek, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap persatuan bangsa.
2. Era Digital dan Media Sosial: Platform media sosial, yang seharusnya menjadi alat penghubung, justru menjadi inkubator polarisasi. Algoritma menciptakan "gelembung filter" (filter bubbles) dan "ruang gema" (echo chambers) yang hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan pandangan pengguna, memperkuat bias, dan mengisolasi mereka dari sudut pandang yang berbeda. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian berbasis identitas pun merajalela dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
3. Ketidaksetaraan Ekonomi dan Keadilan Sosial: Kesenjangan ekonomi yang mencolok atau rasa ketidakadilan dapat menjadi pupuk bagi polarisasi. Ketika suatu kelompok merasa terpinggirkan atau dirugikan secara ekonomi, mereka lebih rentan terhadap narasi yang menyalahkan kelompok lain, terutama yang berbeda identitas.
4. Lemahnya Literasi Digital dan Kritis: Banyak masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi atau menganalisis konten yang mereka terima di media sosial. Hal ini membuat mereka mudah terprovokasi dan terperangkap dalam narasi yang memecah belah.
5. Penguatan Konservatisme Agama: Di beberapa lini, gelombang konservatisme agama global turut mempengaruhi dinamika di Indonesia, mendorong interpretasi agama yang lebih eksklusif dan kurang toleran terhadap perbedaan.

Manifestasi Ancaman Terhadap Demokrasi

Dampak polarisasi agama dan etnis terhadap demokrasi tidak bisa diremehkan:

• Erosi Kepercayaan Publik: Ketika politik didominasi oleh identitas, kepercayaan terhadap institusi negara, proses hukum, dan bahkan sesama warga negara akan terkikis. Pemerintah dianggap memihak, dan keadilan dianggap bias.
• Melemahnya Kohesi Sosial: Masyarakat menjadi mudah terpecah, hubungan antarwarga merenggang, dan potensi konflik sosial meningkat.
• Ancaman terhadap Hak Minoritas: Kelompok minoritas, baik agama maupun etnis, seringkali menjadi sasaran ujaran kebencian dan diskriminasi. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terancam.
• Penurunan Kualitas Demokrasi: Debat publik tidak lagi berpusat pada program atau kebijakan, melainkan pada identitas. Ini menghambat pengambilan keputusan yang rasional dan berkualitas demi kepentingan bersama.
• Potensi Kekerasan: Dalam skenario terburuk, polarisasi yang ekstrem dapat memicu konflik terbuka atau kekerasan komunal, seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia di masa lalu.

Mampukah Indonesia Bertahan?

Meskipun ancaman polarisasi ini nyata, Indonesia memiliki modal sosial dan historis yang kuat untuk melawannya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, melainkan nilai-nilai yang telah teruji dan terinternalisasi dalam sanubari bangsa. Semangat gotong royong dan toleransi yang diwariskan leluhur masih hidup di banyak komunitas.

Namun, modal ini tidak akan bertahan dengan sendirinya. Diperlukan upaya kolektif dan sadar dari seluruh elemen bangsa untuk merawat dan memperkuatnya:

1. Kepemimpinan Politik yang Bertanggung Jawab: Para elit harus berhenti mengeksploitasi politik identitas dan beralih fokus pada isu-isu substantif seperti kesejahteraan, keadilan, dan tata kelola yang baik. Mereka harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi persatuan.
2. Pendidikan dan Literasi Digital: Memperkuat kurikulum pendidikan tentang pluralisme, toleransi, dan etika berbangsa. Bersamaan dengan itu, menggalakkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi.
3. Peran Aktif Masyarakat Sipil dan Tokoh Agama: Organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh adat memiliki peran krusial dalam membangun jembatan dialog, mempromosikan perdamaian, dan meredam ketegangan di akar rumput.
4. Penegakan Hukum yang Adil: Pemerintah harus tegas menindak pelaku ujaran kebencian dan penyebar hoaks tanpa pandang bulu, serta menjamin keadilan bagi semua warga negara.
5. Memperkuat Institusi Demokrasi: Membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan independensi.
6. Gerakan Inklusivitas: Mendorong inisiatif yang mempertemukan berbagai kelompok identitas dalam kegiatan bersama, memupuk empati, dan menemukan titik-titik kesamaan.

Kesimpulan

Polarisasi agama dan etnis memang merupakan jejak retak yang mengancam pilar demokrasi Indonesia. Ini adalah tantangan serius yang membutuhkan perhatian mendalam dan tindakan nyata. Namun, dengan sejarah panjang toleransi, kekayaan budaya, dan semangat Pancasila, Indonesia memiliki kapasitas untuk bertahan dan bahkan keluar lebih kuat dari badai ini.

Masa depan demokrasi kita tidak ditentukan oleh seberapa besar perbedaan kita, melainkan oleh seberapa kuat komitmen kita untuk hidup berdampingan, menghargai satu sama lain, dan memperjuangkan cita-cita bersama. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga api Bhinneka Tunggal Ika tetap menyala terang, memastikan bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan kelemahan, bagi Indonesia.