Politik Api: Ketika Kampanye Agresif Merobek Kain Sosial
Politik, di jantungnya, seharusnya menjadi seni mengelola perbedaan untuk mencapai kebaikan bersama. Ia adalah arena tempat gagasan diadu, kebijakan diperdebatkan, dan visi masa depan dipertaruhkan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan semakin maraknya kampanye politik yang agresif, kita menyaksikan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan: pembelahan sosial yang semakin dalam, merobek tenun kebersamaan masyarakat hingga ke serat-seratnya.
Anatomis Kampanye Agresif
Apa yang membuat sebuah kampanye disebut "agresif"? Ini bukan sekadar adu argumen yang sengit atau kritik tajam terhadap lawan. Kampanye agresif melampaui batas-batas debat rasional dan seringkali bercirikan:
- Personalisasi Serangan: Alih-alih menyerang gagasan atau rekam jejak, kampanye agresif berfokus pada menyerang karakter pribadi, integritas, atau motif lawan politik. Ini bisa berupa fitnah, rumor, atau eksploitasi kelemahan personal.
- Narasi Hitam-Putih: Kampanye ini cenderung menyederhanakan kompleksitas isu menjadi "kita" versus "mereka", "baik" versus "jahat", atau "benar" versus "salah". Tidak ada ruang bagi abu-abu atau nuansa, apalagi kesepakatan bersama.
- Politik Identitas yang Diperuncing: Eksploitasi perbedaan identitas (agama, etnis, gender, kelas) menjadi senjata utama. Narasi dibangun untuk memposisikan satu kelompok identitas sebagai "korban" atau "penjaga kebenaran" sementara yang lain distigmatisasi sebagai "ancaman" atau "penghianat".
- Penyebaran Disinformasi dan Hoaks: Kebohongan yang disengaja, data yang dimanipulasi, atau rumor tak berdasar disebarkan secara masif untuk mendiskreditkan lawan, memicu ketakutan, atau membangun sentimen negatif.
- Retorika yang Memprovokasi Emosi: Alih-alih mengajak berpikir kritis, kampanye agresif justru memainkan emosi dasar manusia: ketakutan, kemarahan, kebencian, atau euforia buta. Ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan berdasarkan sentimen, bukan pertimbangan rasional.
Mekanisme Pembelahan Sosial
Ketika kampanye-kampanye semacam ini dominan, ia mulai menggerogoti fondasi sosial masyarakat melalui beberapa mekanisme:
- Erosi Kepercayaan: Serangan pribadi yang terus-menerus dan disinformasi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan, bukan hanya terhadap politisi, tetapi juga terhadap institusi (media, lembaga survei, bahkan lembaga negara) dan satu sama lain. Ketika kebenaran menjadi relatif dan setiap informasi dicurigai bermotif politik, sulit untuk menemukan titik temu.
- Mendehumanisasi Lawan: Kampanye agresif seringkali melukiskan lawan politik bukan sebagai individu dengan perbedaan pandangan, melainkan sebagai "musuh" yang harus dihancurkan, bahkan kadang-kadang tidak layak disebut sebagai sesama manusia. Ini membuka pintu bagi intoleransi dan kebencian.
- Fragmentasi Ruang Publik: Dengan bantuan algoritma media sosial, individu cenderung terpapar pada informasi yang menguatkan pandangan mereka sendiri (echo chamber) dan terputus dari perspektif yang berbeda (filter bubble). Ini memperkuat polarisasi, membuat dialog lintas kelompok semakin sulit, dan menciptakan "realitas" yang berbeda bagi setiap kelompok.
- Pembentukan Identitas Politik yang Kaku: Masyarakat mulai mengidentifikasi diri secara kuat dengan kubu politik tertentu, seringkali berdasarkan identitas primordial atau ideologi sempit. Loyalitas terhadap kubu menjadi lebih penting daripada nilai-nilai bersama atau kepentingan nasional. Perbedaan politik pun menjelma menjadi permusuhan personal.
- Terkikisnya Kohesi Sosial: Pembelahan tidak hanya terjadi di ranah politik formal, tetapi merembes ke dalam kehidupan sehari-hari: di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Hubungan yang sebelumnya harmonis bisa retak hanya karena perbedaan pilihan politik. Masyarakat yang seharusnya saling mendukung kini terpecah belah dan saling curiga.
Dampak Jangka Panjang: Luka yang Sulit Sembuh
Dampak dari pembelahan sosial akibat kampanye agresif jauh melampaui hasil pemilu. Ia meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan:
- Pemerintahan yang Tidak Efektif: Ketika parlemen dan masyarakat terpecah belah secara tajam, konsensus sulit dicapai. Proses legislasi terhambat, kebijakan penting tertunda, dan pembangunan terganggu karena energi habis untuk konflik internal.
- Ancaman terhadap Demokrasi: Demokrasi membutuhkan kemampuan untuk berdialog, berkompromi, dan menerima hasil yang berbeda. Pembelahan ekstrem melemahkan prinsip-prinsip ini, bahkan dapat membuka jalan bagi otoritarianisme jika masyarakat jenuh dengan konflik.
- Peningkatan Intoleransi dan Kekerasan: Dehumanisasi dan narasi kebencian dapat memicu tindakan intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan fisik terhadap kelompok yang berbeda.
- Hilangnya Fokus pada Isu Substantif: Debat politik beralih dari solusi masalah-masalah riil (ekonomi, pendidikan, kesehatan) menjadi perang narasi dan serangan personal, mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat.
Jalan Menuju Rekonsiliasi
Mengatasi fenomena pembelahan sosial ini membutuhkan upaya kolektif dan multi-pihak.
- Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab: Para pemimpin politik harus menjadi teladan dalam membangun narasi persatuan, bukan perpecahan. Mereka harus berani menolak kampanye agresif dan menyerukan dialog konstruktif.
- Literasi Media dan Pemikiran Kritis: Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, mengidentifikasi hoaks, dan berpikir kritis terhadap narasi politik yang memecah belah.
- Peran Media yang Objektif: Media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang berimbang, memverifikasi fakta, dan tidak menjadi corong bagi kampanye provokatif.
- Memperkuat Ruang Diskusi Inklusif: Mendorong inisiatif yang menciptakan ruang-ruang diskusi lintas perbedaan, baik daring maupun luring, untuk membangun pemahaman dan empati.
- Kembali pada Nilai-nilai Bersama: Mengingat kembali dan menguatkan nilai-nilai luhur kebersamaan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi fondasi masyarakat.
Politik yang sehat adalah politik yang memperkaya, bukan memiskinkan. Ia adalah politik yang mempersatukan, bukan membelah. Ketika api kampanye agresif mulai membakar dan merobek kain sosial, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memadamkannya, demi masa depan demokrasi dan keutuhan bangsa.
