Politik Anggaran dalam Isu Pendidikan: Prioritas atau Formalitas?

Mengurai Benang Kusut Politik Anggaran Pendidikan: Antara Prioritas Sejati dan Sandiwara Formalitas

Pendidikan adalah tulang punggung peradaban, investasi jangka panjang bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan bahkan diabadikan dalam konstitusi dan undang-undang, dengan amanat alokasi anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, di balik angka-angka dan retorika manis tentang "prioritas utama," muncul pertanyaan krusial: Apakah politik anggaran pendidikan benar-benar mencerminkan prioritas sejati, ataukah sekadar formalitas yang dimainkan di atas panggung kebijakan?

Artikel ini akan menyelami lebih dalam dinamika politik anggaran dalam isu pendidikan, menelisik indikator-indikator yang membedakan antara komitmen substansial dan sekadar basa-basi administratif.

Pendidikan: Prioritas Abadi dalam Retorika

Secara naratif, pendidikan selalu menjadi "anak emas" dalam setiap pidato kenegaraan, kampanye politik, dan rencana pembangunan. Argumentasinya jelas:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Pendidikan adalah kunci untuk mencetak generasi yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing global.
2. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: SDM berkualitas menarik investasi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja.
3. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan: Akses pendidikan yang merata dan berkualitas dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Pembentukan Karakter Bangsa: Pendidikan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan.
5. Amanat Konstitusi: Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas secara tegas mewajibkan negara untuk mengalokasikan anggaran yang besar bagi sektor ini.

Dengan landasan filosofis, ekonomi, sosial, dan hukum yang begitu kuat, seharusnya politik anggaran pendidikan menjadi cerminan nyata dari prioritas ini. Namun, realitas di lapangan seringkali berkata lain.

Indikasi Sandiwara Formalitas di Balik Angka

Meskipun alokasi 20% seringkali terpenuhi secara nominal, berbagai indikasi menunjukkan bahwa implementasinya belum tentu mencerminkan prioritas substansial, melainkan cenderung formalitas:

1. Alokasi vs. Efektivitas Belanja:

• Pengeluaran Non-Esensial: Sebagian besar anggaran pendidikan, khususnya di daerah, seringkali terserap untuk biaya operasional rutin yang kurang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Misalnya, biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, atau pembangunan gedung yang tidak strategis, bahkan gaji birokrat di luar guru.
• Kebocoran dan Korupsi: Anggaran yang besar rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari pengadaan barang dan jasa yang mark-up, pembangunan infrastruktur fiktif, hingga penyalahgunaan dana bantuan. Ini mengikis potensi anggaran untuk benar-benar meningkatkan mutu pendidikan.
• Belanja Modal yang Kurang Tepat Sasaran: Fokus pada pembangunan fisik (gedung baru, fasilitas mewah) seringkali mengabaikan kebutuhan esensial seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum inovatif, atau penyediaan sarana belajar digital yang relevan.

2. Kesenjangan Distribusi Anggaran:

• Disparitas Antar Daerah: Meskipun ada transfer dana ke daerah, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara provinsi maju dan terpencil, masih sangat lebar. Anggaran seringkali lebih mudah diakses dan dikelola oleh daerah yang memiliki kapasitas birokrasi dan SDM yang lebih baik, meninggalkan daerah terpencil dengan fasilitas dan guru seadanya.
• Fokus pada Pendidikan Dasar dan Menengah: Anggaran pendidikan tinggi seringkali masih menjadi "anak tiri," padahal perguruan tinggi adalah lokomotif riset dan inovasi. Demikian pula, pendidikan vokasi yang seharusnya menjadi solusi ketenagakerjaan, masih minim perhatian anggaran yang berkelanjutan.

3. Orientasi Politik Jangka Pendek:

• Proyek Populis: Politisi seringkali cenderung mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek pendidikan yang memiliki dampak visual dan elektoral jangka pendek, seperti pembangunan sekolah baru yang megah atau pembagian bantuan seragam gratis, tanpa evaluasi mendalam terhadap kebutuhan riil dan keberlanjutan proyek tersebut.
• Kurangnya Visi Jangka Panjang: Perubahan kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah seringkali diikuti dengan perubahan prioritas anggaran yang drastis, menyebabkan program-program pendidikan jangka panjang terhenti atau tidak berkelanjutan. Ini menunjukkan kurangnya konsensus nasional yang kuat mengenai arah pendidikan.

4. Partisipasi Publik yang Lemah:

• Kurangnya Transparansi: Proses perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan seringkali kurang transparan dan tidak mudah diakses oleh publik. Hal ini mempersulit masyarakat sipil, orang tua, dan akademisi untuk melakukan pengawasan efektif.
• Minimnya Akuntabilitas: Mekanisme akuntabilitas yang lemah membuat penyimpangan anggaran sulit diusut dan pelakunya jarang menerima sanksi yang setimpal.

Dampak Jika Pendidikan Hanya Formalitas

Jika politik anggaran pendidikan hanya berhenti pada formalitas dan retorika, dampaknya akan sangat merusak:

• Kualitas Lulusan Rendah: Sekolah menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja, tidak kritis, dan tidak inovatif, menjadi beban bagi perekonomian.
• Kesenjangan Sosial Memburuk: Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan semakin tertinggal karena akses terhadap pendidikan berkualitas terbatas, memperpetakan kemiskinan.
• Daya Saing Bangsa Tergerus: Indonesia akan kesulitan bersaing di kancah global karena kekurangan SDM berkualitas di berbagai sektor vital.
• Potensi Demografi Terbuang Sia-sia: Bonus demografi yang seharusnya menjadi keuntungan akan berubah menjadi bencana jika generasi muda tidak terdidik dengan baik.
• Erosi Kepercayaan Publik: Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang gagal mewujudkan janji-janji pendidikan.

Jalan ke Depan: Menuju Prioritas Sejati

Untuk mentransformasi politik anggaran pendidikan dari formalitas menjadi prioritas sejati, diperlukan langkah-langkah konkret dan komitmen dari semua pihak:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Penuh: Seluruh proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran pendidikan harus terbuka untuk publik. Audit yang independen dan partisipatif perlu diperkuat, dengan sanksi tegas bagi penyalahgunaan.
2. Perencanaan Berbasis Kebutuhan Riil: Alokasi anggaran harus didasarkan pada data dan analisis kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan usulan proyek populis. Libatkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pakar pendidikan dalam proses perencanaan dari tingkat bawah.
3. Fokus pada Kualitas Belanja: Prioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas guru (pelatihan berkelanjutan, kesejahteraan), pengembangan kurikulum adaptif, penyediaan teknologi pendidikan, dan pemeliharaan fasilitas yang ada, daripada hanya membangun yang baru.
4. Penguatan Partisipasi Publik: Libatkan masyarakat sipil, komite sekolah, dan media massa dalam pengawasan anggaran. Edukasi publik tentang hak dan mekanisme pengawasan anggaran pendidikan.
5. Komitmen Politik Jangka Panjang: Dibutuhkan visi pendidikan nasional yang melampaui siklus politik lima tahunan. Konsensus lintas partai dan lintas generasi perlu dibangun untuk memastikan keberlanjutan program-program pendidikan strategis.
6. Inovasi Sumber Pendanaan: Jelajahi potensi pendanaan alternatif melalui kemitraan publik-swasta, dana abadi pendidikan, atau filantropi, untuk melengkapi anggaran pemerintah.

Kesimpulan

Politik anggaran pendidikan di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan: antara narasi mulia tentang prioritas dan realitas implementasi yang seringkali terjebak dalam formalitas. Amanat 20% anggaran hanyalah titik awal; substansi terletak pada bagaimana dana tersebut direncanakan, dialokasikan, dan dibelanjakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui sekadar memenuhi angka di atas kertas. Pendidikan adalah investasi jiwa, bukan sekadar angka di laporan keuangan negara. Hanya dengan komitmen politik yang teguh, perencanaan yang matang, implementasi yang jujur, dan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi prioritas sejati yang akan mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Pilihan ada di tangan kita: melanjutkan sandiwara formalitas, atau membangun fondasi peradaban yang kokoh.