Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda nasional penting yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan dukungan kebijakan dan pengawasan yang efektif, sehingga sensus dapat menghasilkan data akurat dan berkualitas tinggi bagi perumusan kebijakan ekonomi nasional.
Dukungan DPR RI dalam Penguatan Kelembagaan Statistik
Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah dukungan DPR RI terhadap penguatan kelembagaan dan kapasitas BPS. Sebagai lembaga penyedia data resmi negara, BPS memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama legislatif, agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dari sisi anggaran, regulasi, hingga sosialisasi di masyarakat.
DPR RI melalui Komisi XI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan memberikan perhatian khusus terhadap persiapan Sensus Ekonomi 2026. Para anggota dewan menilai, data ekonomi yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan, terutama pascapandemi dan di tengah perubahan global yang cepat. Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk membantu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai serta mengawal pelaksanaan sensus agar sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
Inovasi dan Transformasi Digital dalam Sensus Ekonomi
BPS tidak hanya berfokus pada akurasi data, tetapi juga terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Pada Sensus Ekonomi 2026 mendatang, BPS akan memperluas penggunaan metode computer-assisted personal interview (CAPI) dan sistem pengumpulan data berbasis daring. Transformasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses validasi, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan.
DPR RI turut memberikan dorongan agar inovasi digital ini mendapat dukungan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil. Dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, diharapkan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses sensus. Langkah ini penting untuk mewujudkan data ekonomi yang inklusif dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Peran Sensus Ekonomi 2026 dalam Pembangunan Nasional
Data dari Sensus Ekonomi menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh informasi detail mengenai struktur ekonomi nasional, jumlah dan jenis usaha, sektor-sektor unggulan, hingga tingkat produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan dukungan DPR RI, BPS berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang peta usaha di Indonesia. Data tersebut akan sangat penting dalam mengidentifikasi sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, hasil sensus juga akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan investasi, peningkatan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah. Dengan kata lain, kolaborasi antara BPS dan DPR RI bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat arah pembangunan nasional berbasis data.
Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak lepas dari partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. BPS bersama DPR RI akan menggencarkan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya memberikan data yang benar dan lengkap. Melalui pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan edukatif, diharapkan partisipasi publik meningkat secara signifikan.
Kolaborasi antara BPS dan DPR RI menjadi bukti bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci keberhasilan program nasional. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, inovasi digital, serta partisipasi aktif masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi data ekonomi Indonesia menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.