Politik dan Kepastian Hukum: Apakah Masih Bisa Sejalan?

Politik dan Kepastian Hukum: Simbiosis Krusial di Tengah Badai Ketidakpastian

Di tengah pusaran dinamika kehidupan bernegara, dua pilar utama seringkali disebut sebagai penentu kemajuan dan stabilitas: politik dan kepastian hukum. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang idealnya harus saling melengkapi, namun tak jarang pula terlihat saling tarik-menarik, bahkan berbenturan. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah politik dan kepastian hukum masih bisa berjalan seiring, ataukah mereka ditakdirkan untuk selalu berada dalam ketegangan abadi?

Artikel ini akan mengupas tuntas kompleksitas hubungan keduanya, menyoroti tantangan, urgensi, dan jalan keluar yang mungkin bisa ditempuh untuk menciptakan sebuah simbiosis krusial demi masa depan yang lebih adil dan stabil.

Sifat Dasar Politik dan Kepastian Hukum: Sebuah Paradoks?

Sebelum menyelami lebih jauh, penting untuk memahami esensi dari masing-masing konsep:

1. Politik: Pada intinya, politik adalah seni dan ilmu pemerintahan, perebutan kekuasaan, pembuatan keputusan publik, dan alokasi sumber daya. Sifatnya dinamis, pragmatis, seringkali berorientasi pada kepentingan sesaat atau jangka pendek (demi elektabilitas, stabilitas rezim, atau agenda kelompok), dan penuh dengan negosiasi serta kompromi. Politik bisa menjadi motor perubahan dan inovasi, namun juga rentan terhadap manipulasi, polarisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Kepastian Hukum: Ini adalah kondisi di mana hukum ditegakkan secara konsisten, prediktif, tidak diskriminatif, dan transparan. Masyarakat tahu apa yang diharapkan dari hukum, bagaimana hukum akan diterapkan, dan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi. Kepastian hukum mengedepankan prinsip supremasi hukum (rule of law), imparsialitas, independensi peradilan, dan perlindungan konstitusional. Sifatnya cenderung stabil, universal, dan berorientasi pada keadilan jangka panjang.

Dari definisi ini saja, kita bisa melihat potensi paradoks. Politik yang dinamis dan pragmatis, berhadapan dengan hukum yang stabil dan prinsipil. Satu mencari perubahan, yang lain mencari ketetapan. Lantas, bagaimana mereka bisa sejalan?

Titik Temu dan Titik Konflik

Idealnya, politik adalah instrumen untuk menciptakan hukum yang baik, dan hukum adalah rambu-rambu yang memandu politik agar tidak melenceng dari rel keadilan dan konstitusi. Di sinilah letak titik temu keduanya:

• Pembentukan Hukum: Politik melalui lembaga legislatif (parlemen) bertugas merumuskan undang-undang. Proses ini adalah arena politik yang sah, di mana berbagai kepentingan dan ideologi bernegosiasi untuk menghasilkan produk hukum yang diharapkan mencerminkan kehendak rakyat dan keadilan.
• Implementasi Kebijakan: Kebijakan politik yang diambil oleh eksekutif (pemerintah) harus selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan konstitusi.
• Checks and Balances: Hukum memberikan landasan bagi mekanisme checks and balances, di mana kekuasaan politik eksekutif dan legislatif diawasi oleh yudikatif (peradilan) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, realitas seringkali jauh dari ideal. Titik konflik muncul ketika:

1. Politisasi Hukum: Hukum digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu, menyingkirkan lawan politik, atau melanggengkan kekuasaan. Ini bisa terjadi melalui legislasi yang terburu-buru dan ambigu, atau penegakan hukum yang selektif.
2. Intervensi Kekuasaan: Kekuatan politik (eksekutif atau legislatif) berusaha mengintervensi independensi peradilan, baik melalui tekanan, ancaman, maupun upaya untuk memanipulasi proses hukum atau hasil putusan.
3. Hukum "Karet" dan Multitafsir: Produk hukum yang dihasilkan melalui proses politik terkadang sengaja dibuat multitafsir atau terlalu lentur, sehingga mudah disesuaikan dengan kepentingan politik yang berkuasa. Ini merusak prediktabilitas dan keadilan hukum.
4. Legislasi Cepat Tanpa Kajian Mendalam: Demi memenuhi agenda politik atau tuntutan populis, undang-undang seringkali disahkan tanpa kajian dampak yang komprehensif, partisipasi publik yang memadai, dan uji materi yang ketat. Akibatnya, hukum yang dihasilkan rentan cacat dan menimbulkan masalah baru.
5. Erosi Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat melihat hukum diperlakukan sebagai instrumen politik, kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi negara akan terkikis. Ini berujung pada apatisme, resistensi, bahkan potensi ketidakstabilan sosial.

Mengapa Keduanya Harus Sejalan?

Meskipun penuh tantangan, menyelaraskan politik dan kepastian hukum bukanlah pilihan, melainkan keharusan mutlak bagi setiap negara yang ingin maju dan stabil.

• Fondasi Demokrasi: Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa supremasi hukum. Tanpa kepastian hukum, hak-hak warga negara bisa diinjak-injak, pemilu menjadi tidak adil, dan akuntabilitas kekuasaan menjadi omong kosong.
• Stabilitas Ekonomi: Investor (baik domestik maupun asing) membutuhkan kepastian hukum. Mereka tidak akan menanam modal di negara di mana aturan main bisa berubah sewaktu-waktu karena kepentingan politik, atau di mana kontrak tidak bisa ditegakkan secara adil. Kepastian hukum adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
• Keadilan Sosial: Kepastian hukum memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau afiliasi politik. Ini adalah prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.
• Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum adalah benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia. Jika hukum tidak pasti atau mudah dimanipulasi oleh politik, maka hak-hak dasar warga negara akan rentan terhadap pelanggaran.
• Legitimasi Kekuasaan: Kekuasaan politik yang diperoleh dan dijalankan sesuai dengan koridor hukum akan memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat. Sebaliknya, kekuasaan yang mengabaikan hukum akan kehilangan kepercayaan dan rentan terhadap gejolak.

Jalan Menuju Harmoni: Membangun Jembatan

Pertanyaannya bukan lagi "apakah bisa?", melainkan "bagaimana caranya?". Menyelaraskan politik dan kepastian hukum adalah sebuah perjuangan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari semua elemen bangsa:

1. Penguatan Independensi Peradilan: Ini adalah kunci utama. Peradilan harus bebas dari intervensi politik, baik dalam pengangkatan hakim, pembiayaan, maupun pengambilan putusan. Hakim harus memiliki integritas tinggi dan berani menegakkan keadilan tanpa takut tekanan.
2. Reformasi Legislasi: Proses pembentukan undang-undang harus transparan, partisipatif, dan berbasis pada kajian akademik yang mendalam. Hindari legislasi yang terburu-buru, ambigu, atau hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Mekanisme uji materi (judicial review) harus berfungsi efektif.
3. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus bertindak profesional, imparsial, dan tidak diskriminatif. Tidak ada warga negara yang kebal hukum, dan tidak ada yang boleh menjadi korban karena afiliasi politiknya.
4. Pendidikan Politik dan Hukum: Masyarakat harus dididik untuk memahami hak dan kewajibannya, serta pentingnya supremasi hukum. Masyarakat yang kritis dan melek hukum akan menjadi pengawas yang efektif terhadap kekuasaan.
5. Penguatan Etika dan Integritas: Para politisi dan penegak hukum harus menjunjung tinggi etika profesi dan integritas pribadi. Komitmen terhadap nilai-nilai moral adalah benteng terhadap godaan penyalahgunaan kekuasaan.
6. Peran Aktif Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa memiliki peran vital sebagai "watchdog" yang mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum, serta menyuarakan aspirasi publik.

Kesimpulan

Politik dan kepastian hukum, meskipun memiliki sifat dasar yang berbeda, bukan ditakdirkan untuk saling berbenturan. Justru sebaliknya, mereka adalah dua pilar yang saling menopang dan mutlak dibutuhkan untuk membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ketika politik mengabaikan kepastian hukum, yang terjadi adalah anarki kekuasaan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan. Sebaliknya, jika politik tunduk pada koridor hukum, ia akan melahirkan kebijakan yang adil, legitimasi yang kuat, dan kepercayaan publik yang kokoh.

Menyelaraskan keduanya adalah sebuah tugas berat dan berkelanjutan, yang membutuhkan komitmen politik yang kuat, institusi yang independen, dan masyarakat yang kritis. Namun, ini adalah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa, sebuah simbiosis krusial yang harus terus diupayakan demi terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan di tengah badai ketidakpastian zaman. Hanya dengan demikian, kita bisa menjawab "ya" dengan penuh keyakinan bahwa politik dan kepastian hukum masih bisa dan harus berjalan sejalan.