Konflik Lahan dan Politik: Studi Kasus Perampasan Tanah oleh Negara

Jerat Kekuasaan di Atas Tanah: Mengungkap Tirai Perampasan Lahan oleh Negara atas Nama Pembangunan

Pendahuluan: Tanah, Lebih dari Sekadar Komoditas

Tanah adalah fondasi kehidupan. Ia bukan hanya sebidang properti, melainkan sumber pangan, identitas budaya, warisan leluhur, dan penopang ekonomi bagi jutaan manusia. Namun, di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia, tanah telah menjadi arena konflik sengit yang melibatkan berbagai kepentingan, terutama antara masyarakat lokal dan negara. Konflik lahan, khususnya yang melibatkan perampasan tanah oleh negara, merupakan cerminan kompleks dari dinamika kekuasaan, politik, dan narasi pembangunan yang sering kali mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana politik menjadi instrumen utama dalam praktik perampasan tanah oleh negara, menjadikannya studi kasus yang mendalam tentang ketidakadilan struktural.

Bagian 1: Hegemoni Narasi Pembangunan dan Kepentingan Umum

Pada intinya, perampasan tanah oleh negara seringkali diselimuti oleh retorika "pembangunan" dan "kepentingan umum". Negara, dengan dalih modernisasi, pertumbuhan ekonomi, atau penyediaan fasilitas publik, memposisikan diri sebagai agen tunggal yang berhak menentukan penggunaan lahan. Proyek-proyek berskala besar seperti pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, kawasan industri, hingga ibu kota baru, kerap dijadikan justifikasi untuk mengalihfungsikan lahan secara paksa.

Narasi ini dibangun di atas asumsi bahwa proyek-proyek tersebut akan membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat, meskipun pada kenyataannya, manfaatnya seringkali hanya dinikmati oleh segelintir elite atau kelompok tertentu. Masyarakat adat dan petani kecil, yang tanahnya menjadi objek pembangunan, seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan, bahkan dituduh ilegal atau tidak berhak atas tanah yang telah mereka garap turun-temurun. Politik memainkan peran krusial dalam membentuk narasi ini, melalui kebijakan, legislasi, dan wacana publik yang mengukuhkan dominasi negara atas hak-hak masyarakat.

Bagian 2: Modus Operandi Perampasan Tanah oleh Negara

Perampasan tanah oleh negara bukanlah tindakan spontan, melainkan proses sistematis yang memanfaatkan celah hukum dan kekuatan politik. Beberapa modus operandi yang sering terjadi meliputi:

1. Manipulasi Regulasi dan Perundang-undangan: Negara seringkali menggunakan undang-undang pertanahan yang ambigu atau multi-interpretatif, atau bahkan membuat regulasi baru yang mempermudah akuisisi lahan. Misalnya, reinterpretasi undang-undang tentang hak guna usaha (HGU) atau hak pakai yang mengesampingkan hak-hak masyarakat adat atau penggarap tradisional. Konsep "tanah negara" yang luas dan tidak jelas definisinya juga sering menjadi alat untuk mengklaim lahan yang sebenarnya telah dikelola masyarakat.
2. Penyalahgunaan Konsep "Kepentingan Umum": Frasa "demi kepentingan umum" seringkali menjadi mantra sakti untuk membenarkan penggusuran. Namun, definisi "kepentingan umum" itu sendiri seringkali sangat lentur dan bias, sehingga bisa diartikan untuk mengakomodasi kepentingan swasta atau proyek investasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Proses penentuan lokasi dan ganti rugi pun kerap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak.
3. Kriminalisasi Petani dan Aktivis Lahan: Ketika masyarakat menolak melepaskan tanahnya, negara seringkali menggunakan aparat hukum (polisi, militer) untuk melakukan intimidasi atau bahkan kriminalisasi. Petani atau aktivis yang membela hak-hak mereka bisa dituduh melanggar hukum, seperti "menduduki tanah tanpa izin" atau "merusak fasilitas umum", meskipun mereka berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah yang sah secara adat atau historis.
4. Keterlibatan Aparat Keamanan: Dalam banyak kasus, penggusuran lahan diwarnai dengan kehadiran aparat keamanan yang berlebihan. Ini menciptakan iklim ketakutan dan tekanan, memaksa masyarakat untuk menyerah tanpa perlawanan yang berarti, atau menghadapi risiko kekerasan fisik.
5. Ganti Rugi yang Tidak Adil: Jika ganti rugi diberikan, jumlahnya seringkali jauh di bawah nilai pasar atau tidak cukup untuk mengganti kerugian ekonomi dan sosial yang diderita masyarakat. Proses negosiasi yang tidak seimbang dan minimnya informasi juga membuat masyarakat rentan terhadap eksploitasi.

Bagian 3: Studi Kasus Berbagai Sektor: Megaproyek, Konservasi, dan Investasi

Perampasan tanah oleh negara tidak hanya terbatas pada satu jenis proyek. Ia merambah berbagai sektor:

1. Megaproyek Infrastruktur: Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan khususnya proyek ibu kota baru seperti di Indonesia, seringkali membutuhkan lahan yang sangat luas. Ribuan keluarga harus direlokasi, kehilangan mata pencarian, dan terputus dari jaringan sosial serta budaya mereka. Prosesnya seringkali dipaksakan dengan alasan percepatan pembangunan nasional.
2. Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung: Ironisnya, bahkan atas nama pelestarian lingkungan, negara bisa melakukan perampasan lahan. Penetapan kawasan hutan lindung atau taman nasional seringkali tidak mengakui keberadaan masyarakat adat yang telah hidup dan mengelola hutan secara berkelanjutan selama berabad-abad. Mereka kemudian dianggap "ilegal" di tanah leluhur mereka sendiri, menghadapi penggusuran dan kriminalisasi.
3. Proyek Investasi Skala Besar: Negara seringkali bertindak sebagai fasilitator bagi investasi swasta, baik domestik maupun asing, terutama di sektor perkebunan (sawit, HTI), pertambangan, dan energi. Dengan dalih menarik investor dan menciptakan lapangan kerja, negara mempermudah akuisisi lahan yang luas, seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat lokal demi kepentingan korporasi. Kebijakan insentif investasi dan kemudahan perizinan menjadi alat politik untuk mempercepat proses ini.

Bagian 4: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang Mendalam

Perampasan tanah oleh negara meninggalkan luka yang mendalam, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan:

• Dampak Sosial: Terjadi penggusuran paksa, hilangnya identitas budaya dan ikatan komunitas, peningkatan angka kemiskinan dan gelandangan, serta trauma psikologis yang berkepanjangan. Konflik horizontal antarwarga juga bisa pecah akibat pecahnya struktur sosial dan perebutan sumber daya yang tersisa.
• Dampak Ekonomi: Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam (lahan pertanian, hutan, perairan) yang menjadi penopang hidup mereka. Mata pencarian tradisional hancur, dan seringkali tidak ada alternatif yang memadai. Mereka terpaksa beralih profesi atau menjadi buruh upahan dengan pendapatan minim.
• Dampak Lingkungan: Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk proyek-proyek tersebut seringkali menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air dan udara, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Bagian 5: Respon dan Perlawanan: Suara yang Terpinggirkan

Meskipun menghadapi kekuatan negara yang masif, masyarakat yang terdampak tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari:

• Perlawanan Hukum: Mengajukan gugatan ke pengadilan, meskipun seringkali prosesnya panjang, mahal, dan hasilnya tidak selalu memihak mereka.
• Aksi Massa dan Demonstrasi: Melakukan protes, menduduki kembali lahan, atau membangun blokade untuk menarik perhatian publik dan mendesak pemerintah.
• Advokasi dan Jaringan: Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan media untuk mendokumentasikan kasus, menyuarakan tuntutan, dan mencari dukungan di tingkat nasional maupun internasional.
• Penguatan Hak Adat: Mengidentifikasi dan memperjuangkan pengakuan hak-hak adat atas tanah, hutan, dan wilayah kelola mereka.

Perlawanan ini adalah bukti ketahanan dan keberanian masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun seringkali mereka harus membayar mahal dengan kriminalisasi, kekerasan, atau bahkan nyawa.

Kesimpulan: Menuntut Keadilan dan Tata Kelola Lahan yang Berkeadilan

Konflik lahan yang melibatkan perampasan tanah oleh negara adalah cerminan dari kegagalan sistem politik dalam melindungi hak-hak dasar warganya. Atas nama pembangunan, negara seringkali menjadi aktor utama dalam praktik penggusuran dan dislokasi, mengorbankan kelompok-kelompok yang paling rentan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar. Pembangunan haruslah inklusif, berkelanjutan, dan menghargai hak asasi manusia. Tata kelola lahan harus berkeadilan, transparan, dan partisipatif, dengan pengakuan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal. Negara perlu merevisi regulasi yang bias, memastikan proses akuisisi lahan yang adil, memberikan ganti rugi yang layak, dan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap pejuang hak-hak tanah.

Hanya dengan politik yang berpihak pada keadilan dan pengakuan atas martabat manusia, kita dapat mengurai jerat kekuasaan di atas tanah, memastikan bahwa pembangunan tidak lagi menjadi dalih untuk perampasan, melainkan untuk kesejahteraan bersama yang sejati.